Prabowo Soroti Perlu Penyesuaian Arah Kebijakan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Meeting Results – Jakarta – Dalam pembukaan sesi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya mengarahkan perekonomian Indonesia ke jalur yang lebih tepat guna memastikan kekayaan sumber daya alam dapat digunakan secara optimal. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Pertumbuhan Ekonomi vs. Meningkatnya Angka Kemiskinan

Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen Senayan, Prabowo menyampaikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 35 persen selama tujuh tahun terakhir, tetapi indikator lain seperti jumlah penduduk miskin dan rawan miskin justru naik 3,4 persen dari 2017 hingga 2024. Di sisi yang berbeda, kelas menengah mengalami penurunan sebesar 4,7 persen dalam rentang waktu yang sama. “Kita harus berpikir kritis tentang arah perekonomian saat ini, karena keberhasilan ekonomi sejatinya tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Prabowo.

“Saudara-saudara, jawaban atas tantangan ini harus bersifat ilmiah dan matematis. Menurut saya, kemungkinan besar sistem perekonomian yang kita jalankan berada di jalur yang tidak tepat. Perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, India, Filipina, dan negara lainnya adalah perbedaan sistemik,”

Prabowo menyoroti bahwa ada keterlambatan dalam penerapan kebijakan yang selaras dengan tujuan kemakmuran nasional. Ia menyebutkan bahwa PDB Indonesia pada tahun 2024 hanya terkumpul sebesar 11 persen, sementara negara-negara seperti Meksiko mencapai 25 persen, Filipina 21 persen, India 20 persen, dan Kamboja 15 persen. “Ini menunjukkan bahwa kita belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Praktik Penipuan dalam Bisnis dan Ketergantungan pada Harga Ekspor

Presiden juga mengkritik praktik penipuan yang dilakukan sebagian oknum pengusaha, seperti tidak melaporkan keuntungan atau volume penjualan secara faktual. Menurut Prabowo, ada kasus perusahaan yang secara sembunyi dibentuk di luar negeri hanya untuk memperoleh harga jual yang lebih rendah dari harga normal. “Ini mengurangi daya saing kita dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, Prabowo menyebutkan bahwa meskipun Indonesia menjadi produsen utama beberapa komoditas, harga jual ekspor masih banyak ditentukan oleh pihak luar. Ia memberi contoh kepala sawit yang harganya dipengaruhi oleh kebijakan dan pasar internasional, sehingga keuntungan produksi tidak secara langsung dialihkan ke masyarakat. “Kita perlu memperkuat kontrol dalam menentukan harga jual agar hasil produksi dapat menjangkau seluruh lapisan rakyat,” tambahnya.

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Prinsip Kekeluargaan

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Prabowo menekankan bahwa perekonomian Indonesia harus dibangun dengan prinsip kebersamaan. Ia merujuk pada Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. “Rakyat harus merasakan manfaat dari kebijakan ekonomi kita, dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan kemandirian,” jelas Prabowo.

Menurut Presiden, UUD 1945 telah memberikan pedoman yang jelas tentang struktur perekonomian yang ideal. Ia mengingatkan bahwa prinsip ini telah dijelaskan secara jelas oleh para pendiri bangsa, sehingga tidak perlu mencari tafsiran baru. “Kita harus mematuhi cetak biru yang telah ditetapkan, karena jika tidak, maka kesalahan berada pada kita sendiri yang tidak menerima amanah dari generasi sebelumnya,” tegasnya.

Masa Depan Ekonomi dan Tanggung Jawab Generasi Kini

Prabowo menyoroti bahwa keberhasilan perekonomian nasional tidak hanya bergantung pada kinerja sekarang, tetapi juga pada kemampuan generasi sekarang untuk menyesuaikan kebijakan dengan visi jangka panjang. Ia menekankan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sangat berkaitan dengan kemandirian ekonomi bangsa. “Kita harus mencegah kemungkinan menjadi bangsa yang tergantung pada dinamika luar, sehingga mampu menghadapi tantangan di masa depan dengan percaya diri,” katanya.

Dalam upaya mewujudkan kebijakan yang berkelanjutan, Prabowo mengingatkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ekonomi harus mencakup aspek lingkungan, kesetaraan, serta keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan. “Kita perlu menjaga agar ekonomi tumbuh tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Implikasi Kebijakan yang Tidak Sesuai dengan Tujuan Awal

Prabowo menyoroti bahwa jika arah kebijakan ekonomi terus dijalankan tanpa penyesuaian, maka masalah kesejahteraan akan semakin memburuk. Ia mencontohkan bahwa ketergantungan pada harga ekspor yang ditentukan pihak luar bisa mengakibatkan keuntungan tidak merata. “Kita harus menciptakan sistem yang memastikan rakyat menikmati hasil kebijakan ekonomi, bukan hanya kelompok tertentu,” ujarnya.

Dalam kesimpulannya, Prabowo menegaskan bahwa UUD 1945 memberikan arah yang jelas untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Ia berharap para pengambil kebijakan dapat menjalankan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. “Jika kita menyimpang dari cetak biru ini, maka tidak ada siapa pun yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri,” demikian Prabowo Subianto menutup pidatonya.

Pidato ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk memastikan ekonomi Indonesia tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, dengan fokus pada kemakmuran rakyat dan kemandirian nasional. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dan kesatuan, bukan sekadar peningkatan angka pertumbuhan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan menyoroti perbedaan sistemik antara Indonesia dan negara-negara lain, Prabowo meminta kepada pemerintah dan pengusaha untuk memperbaiki sistem agar kebijakan ekonomi bisa memberikan manfaat maksimal. Ia berharap tindakan-tindakan yang diambil segera mencerminkan keinginan untuk menjaga kemakmuran bangsa dan keberlanjutan perekonomian di masa depan.