CORE Nilai Proyeksi Inflasi 1,5-3,5 Persen di 2027 Wajar

Topics Covered – Jakarta, Rabu – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa angka proyeksi inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 masih bisa dianggap masuk akal. Meski terdapat ketidakpastian ekonomi global, ia mengungkapkan bahwa tingkat inflasi yang diperkirakan tidak terlalu tinggi, bahkan relatif bisa dicapai dengan kebijakan yang tepat.

“Kalau proyeksi inflasi pada rentang 1,5 sampai 3,5 persen menurut saya masih lebih oke, masih lebih bisa dicapai. Mungkin lebih ke batas atas,” ujar Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta.

Faisal menekankan bahwa pencapaian target inflasi sangat bergantung pada kombinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Meskipun BI bertugas mengendalikan inflasi, ia menambahkan bahwa fluktuasi harga barang sering kali juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. “Memang inflasi itu dikendalikan oleh Bank Indonesia, tapi naik turunnya itu sering kali juga bergantung pada kebijakan pemerintah,” katanya.

Dalam konteks tekanan global yang sedang terjadi, Faisal mengungkapkan bahwa prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah kenaikan harga barang-barang konsumsi. Ia menilai inflasi saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih dalam batas yang ditetapkan BI. “Kalau kita melihat dari tingkat inflasi yang ada sekarang sudah lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi, kalau dibandingkan dengan target BI 1,5 sampai 3,5 persen yang sekarang masih dalam target BI,” ujarnya.

Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Inflasi

Faisal menyoroti bahwa kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam menekan inflasi. Salah satu langkah strategis yang didukung adalah pembatasan harga barang-barang seperti bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang disubsidi. Menurutnya, kebijakan ini berdampak signifikan terhadap stabilitas harga di pasar.

“Jadi kalau kemudian tahun depan arahnya sama, kemungkinan bisa terjadi bahwa inflasi itu di range demikian kecuali kalau ada perubahan arah kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Faisal, kebijakan subsidi bahan bakar yang dijaga pemerintah menjadi faktor penunjang utama dalam mengendalikan inflasi. Dengan menjaga harga BBM dan LPG tetap stabil, biaya hidup masyarakat dapat terkendali, terutama di tengah kenaikan harga komoditas global.

Tantangan dalam Mencapai Target Inflasi

Faisal juga memperingatkan bahwa pemerintah perlu siap menghadapi beberapa tantangan untuk memastikan inflasi di tahun 2027 tetap dalam rentang yang diperkirakan. Salah satu ancaman yang mungkin muncul adalah keberlangsungan tekanan harga barang-barang di pasar, terutama jika kebijakan subsidi tidak dijaga konsistensinya.

“Pemerintah juga menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500. Melalui pengelolaan fiskal yang berkelanjutan tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan bahwa fenomena iklim El Nino juga dapat memengaruhi hasil pertanian, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang konsumsi. “Kalau kemungkinan tekanan harga barang-barangnya itu masih berlangsung sampai tahun depan dan faktor fenomena iklim El Nino yang dapat memengaruhi biasanya tingkat produksi pertanian, pemerintah perlu antisipasi lebih dini,” tambahnya.

Stabilitas Kurs dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, pemerintah menetapkan proyeksi inflasi sebesar 1,5-3,5 persen sebagai upaya mempertahankan stabilitas daya beli masyarakat. Selain itu, target kurs rupiah terhadap dolar AS juga diatur dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Faisal menilai ini menjadi indikator penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan mencapai 5,8-6,5 persen pada 2027. Tujuan ini dirancang sebagai dasar untuk mengejar target pertumbuhan 8 persen di 2029. Faisal menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten akan menjadi kunci dalam mencapai angka tersebut.

Kebijakan stabilisasi kurs dan pertumbuhan ekonomi ini juga bertujuan menekan tingkat kemiskinan hingga 6,0-6,5 persen, serta menurunkan angka pengangguran terbuka ke 4,30-4,87 persen. “Dengan mengendalikan inflasi dan mempertahankan nilai tukar, pemerintah bisa mengurangi beban ekonomi warga, terutama yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Kesimpulan dan Harapan

Faisal menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa proyeksi inflasi 1,5-3,5 persen tetap bisa diwujudkan, asalkan pemerintah terus berupaya mengelola kebijakan subsidi dan mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi. “Kuncinya adalah konsistensi, terutama dalam menjaga harga barang-barang yang dianggap paling sensitif oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan angka inflasi yang moderat, pemerintah dapat memastikan kehidupan masyarakat tetap stabil, sekaligus mendukung proses pembangunan jangka panjang. Meski terdapat risiko dari faktor eksternal seperti kenaikan harga komoditas internasional atau dampak El Nino, Faisal yakin bahwa kombinasi kebijakan yang tepat akan mampu mengurangi tekanan tersebut.

Pada akhirnya, proyeksi inflasi yang disusun dalam RAPBN 2027 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan menjaga inflasi dalam rentang yang realistis, pemerintah diharapkan dapat memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga mendorong pembentukan daya beli yang sehat di tahun-tahun mendatang.