Penanganan Kasus Kekerasan di Ponpes Pati Diminta Fokus pada Perlindungan dan Pemulihan Korban

Penanganan kasus ponpes Pati harus tekankan – Kasus kekerasan seksual yang menimpa puluhan santri di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memicu perhatian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Organisasi tersebut menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus berpusat pada kebutuhan korban, mengutamakan pemulihan, serta memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. “Kekerasan seksual terhadap santriwanita adalah perbuatan yang sangat menghancurkan dan merendahkan martabat manusia,” ujar Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor dalam wawancara di Jakarta, Kamis. Menurutnya, perhatian utama dalam penyelidikan kasus ini adalah memastikan korban merasa aman, mengembalikan kepercayaan diri, serta memperoleh kepastian hukum untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

Komnas Perempuan Tekankan Perlindungan Hukum untuk Korban

Komnas Perempuan menekankan bahwa lembaga pendidikan, termasuk pesantren, harus menjadi tempat perlindungan bagi santri, terutama anak-anak. “Dalam kasus ini, perempuan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kejahatan yang berdampak jangka panjang,” tambah Maria Ulfah Anshor. Ia juga menyatakan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan tindakan serius yang memperparah trauma korban dan mengancam masa depan mereka. “Korban harus diberikan kesempatan untuk pulih, melanjutkan pendidikan, dan menghindari stigmatisasi,” jelasnya.

Komnas Perempuan memahami tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kasus ini. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah kejahatan yang berdampak luas, baik secara psikologis maupun sosial. Dampaknya bisa terasa hingga usia dewasa, karena korban masih dalam masa pertumbuhan dan pembentukan identitas diri,” kata Maria Ulfah Anshor.

Dalam penjelasannya, Maria Ulfah Anshor menyoroti peran pesantren sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan yang turut mendukung pendidikan gratis bagi anak-anak yang kurang beruntung. “Pondok pesantren sering menjadi penyangga bagi keluarga miskin atau yatim piatu. Namun, kejadian ini menunjukkan bahwa pesantren juga bisa menjadi lokasi terjadinya penyalahgunaan,” ujarnya. Ia mengkritik lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan ruang aman bagi santri justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. “Ini membuktikan bahwa sistem pendidikan harus lebih transparan dan mampu mengawasi kegiatan di dalamnya,” lanjut Maria.

Santri yang Terkena Dugaan Pencabulan Masih Berusia Remaja

Kasus ini melibatkan sedikitnya 50 santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan oleh pendiri dan pimpinan ponpes tersebut. Para korban umumnya berusia antara 12 hingga 15 tahun, dengan sebagian besar duduk di tingkat SMP kelas VII hingga IX. Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga bergantung sepenuhnya pada pendidikan gratis yang ditawarkan oleh lembaga pesantren. “Mereka mungkin tidak punya pilihan lain selain mengikuti pendidikan di sana. Namun, tindakan pelaku membawa dampak serius bagi masa depan mereka,” jelas Maria Ulfah Anshor.

Komnas Perempuan menekankan bahwa korban tidak hanya butuh perlindungan fisik, tetapi juga bantuan psikologis dan dukungan masyarakat. “Pemulihan korban memerlukan pendekatan multidisiplin, termasuk keterlibatan pihak berwenang, masyarakat setempat, dan lembaga pendidikan,” tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya proses hukum yang adil dan cepat untuk menjamin keadilan bagi para korban. “Selain itu, penyelidikan harus mencakup semua aspek, mulai dari tindakan pelaku hingga kebijakan lembaga pendidikan yang memungkinkan kejadian serupa terjadi,” katanya.

Perkembangan Penyidikan dan Penangkapan Tersangka

Kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan, dengan pelaku berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pati. Namun, AS sempat menghindari panggilan pemeriksaan penyidik karena diduga melarikan diri ke luar daerah. Penyidik bergerak cepat untuk mengejar pelaku hingga ke Jawa Barat dan Jakarta. Akhirnya, AS berhasil ditangkap di Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis (7/5). “Penangkapan ini menunjukkan komitmen penyidik untuk mengungkap kebenaran dan memastikan hukum berjalan secara adil,” kata Maria.

Menurut Maria, selain menangkap pelaku, pihak berwenang harus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana kejahatan tersebut berdampak pada korban. “Kita juga perlu melihat apakah ada kebijakan internal yang tidak memadai di ponpes tersebut, sehingga memungkinkan kejadian ini terjadi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa penanganan kasus harus tidak hanya memfokuskan pada pelaku, tetapi juga pada upaya memulihkan korban dan mengubah sistem pendidikan agar tidak lagi mengulangi kesalahan serupa.

Kerja Sama dengan Pihak Lain Diperlukan untuk Mengatasi Masalah

Menurut Maria Ulfah Anshor, untuk mengatasi kasus kekerasan di pesantren, kerja sama antara Komnas Perempuan, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal sangat diperlukan. “Korban harus dianggap sebagai pusat dari penanganan ini, bukan sekadar saksi atau bagian dari kelompok tertentu,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan sensitivitas dari para pendidik terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Komnas Perempuan berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. “Kita perlu mengubah cara pandang tentang pesantren sebagai tempat yang selalu aman, agar tidak ada lagi korban yang merasa teraniaya,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara konsisten, tidak hanya untuk pelaku saat ini, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.