KPK Harap Suap Sektor Swasta Masuk dalam Bahasan UU Tipikor oleh DPR

Meeting Results – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya perluasan cakupan Undang-Undang Tipikor (UU No. 32 Tahun 1999) dalam rangka menangani praktik korupsi di sektor swasta. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memberikan keterangan di Kabupaten Serang, Banten, pada Kamis, 18 Mei 2026. Menurutnya, revisi UU Tipikor yang sedang dibahas oleh DPR RI harus mencakup aspek suap di dunia usaha, karena hal tersebut merupakan bagian dari komitmen nasional untuk melawan korupsi, yang diamanahkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) dan telah diadopsi dalam UU No. 7 Tahun 2006.

Perluasan Ruang Lingkup Korupsi

KPK berargumen bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik, tetapi juga merambat ke sektor swasta. Setyo menjelaskan bahwa keberadaan suap di bidang usaha sangat relevan dengan isu korupsi yang terus berkembang di Indonesia. “Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam UNCAC dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa DPR RI juga harus memperhatikan bentuk korupsi lain, seperti perdagangan pengaruh, yang terjadi ketika individu atau kelompok tidak memiliki wewenang mengatur kebijakan eksekutif atau legislatif untuk kepentingan pribadi.

“Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption) dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006,” katanya.

Setyo juga menyampaikan bahwa KPK telah menyerahkan proposal pembaruan UU Tipikor ke Kementerian Hukum dan HAM. “Dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum. Nanti sama-sama akan dikoordinasikan,” jelasnya. Dokumen tersebut diberikan pada Februari 2026, sebelumnya KPK telah mempersiapkan berbagai rekomendasi untuk memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam upaya pemberantasan korupsi.

Rapat dengan Ahli Hukum

Pada 18 Mei 2026, Badan Legislasi DPR RI mengadakan pertemuan dengan para ahli hukum untuk meninjau kembali pelaksanaan UU Tipikor. Hadir dalam acara tersebut adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Romli Atmasasmita, pakar hukum Firman Wijaya, serta mantan Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan hukum terkini dapat menjawab tantangan korupsi di berbagai sektor, termasuk kebutuhan untuk memperluas definisi suap ke sektor swasta.

Menurut Setyo Budiyanto, masuknya suap sektor swasta ke dalam UU Tipikor akan memberikan dampak signifikan dalam mencegah praktik korupsi yang melibatkan perusahaan atau badan usaha. “Dengan mengatur lebih lanjut, kita bisa memastikan korporasi yang terlibat dalam pemberian suap juga diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” imbuhnya. Ia menekankan bahwa perusahaan swasta sering kali menjadi sasaran korupsi melalui tindakan suap kepada pejabat pemerintah atau anggota legislatif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Korupsi di Sektor Swasta: Masih Ada Ruang untuk Perbaikan

Seiring berkembangnya ekonomi pasar, korupsi di sektor swasta semakin kompleks. Menurut data dari Pusat Edukasi Antikorupsi, praktik perdagangan pengaruh terjadi ketika seseorang atau kelompok mencoba memengaruhi keputusan kebijakan pemerintah, baik melalui jalan langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. KPK berharap UU Tipikor dapat mengekspansi ruang lingkup pelanggaran tersebut, sehingga mencakup semua bentuk tindak pidana korupsi, termasuk yang terjadi di dunia usaha.

Setyo menyoroti bahwa korupsi di sektor swasta sering kali dilakukan secara tersembunyi, karena berbeda dengan korupsi di lembaga pemerintah yang lebih terlihat. “Korupsi di sektor swasta bisa menyebar ke berbagai tingkatan, mulai dari tingkat manajemen hingga pihak eksternal yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penggunaan suap dalam konteks usaha dapat berdampak luas, seperti pemberian konsesi proyek tanpa memperhatikan standar keadilan atau transparansi.

“Dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum. Nanti sama-sama akan dikoordinasikan,” katanya.

Di sisi lain, Setyo juga menyebutkan bahwa KPK terus berupaya memberikan penjelasan terkait konsep perdagangan pengaruh. Menurutnya, bentuk korupsi ini perlu diakui secara resmi dalam UU Tipikor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. “Perdagangan pengaruh merupakan salah satu bentuk korupsi yang sangat berpotensi merusak sistem kebijakan nasional,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa rekomendasi dari KPK akan menjadi dasar bagi DPR dalam menyusun revisi UU Tipikor yang lebih menyeluruh.

Dalam konteks reformasi, perluasan ruang lingkup korupsi di UU Tipikor dianggap sebagai langkah strategis untuk menutup celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. KPK yakin dengan adanya perubahan ini, keberlanjutan pemberantasan korupsi dapat terjaga, karena sektor swasta menjadi bagian integral dari dinamika politik dan ekonomi nasional. “UU Tipikor harus mampu mengakomodasi semua aspek korupsi, tidak hanya yang terjadi di lingkungan pemerintahan,” pungkas Setyo.

Revisi UU Tipikor yang sedang diproses DPR RI diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, KPK juga berharap adanya keterlibatan lebih aktif dari lembaga swadaya masyarakat dan para ahli hukum dalam meninjau aturan-aturan yang relevan. Dengan kehadiran para ahli seperti Romli Atmasasmita dan Firman Wijaya dalam rapat dengan Badan Legislasi, KPK yakin bahwa dialog yang lebih terbuka akan menghasilkan perubahan yang sesuai dengan realitas korupsi saat ini.

KPK juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara pelaksanaan UU Tipikor dan upaya penegakan hukum. “Kami akan terus memastikan bahwa UU ini menjadi alat yang efektif untuk menangani semua bentuk korupsi, baik itu di sektor publik maupun swasta,” katanya. Dengan menambahkan aspek suap sektor swasta dan perdagangan pengaruh ke dalam peraturan, KPK percaya bahwa Indonesia dapat membangun sistem anti-korupsi yang lebih komprehensif.

Sebagai tindak lanjut dari rapat dengan para ahli, Badan Legislasi DPR RI akan melanjutkan proses peninjauan UU Tipikor. Setyo Budiyanto menegaskan bahwa KPK siap bekerja sama dengan pihak legislatif untuk memastikan hasil revisi tersebut mampu memberikan dampak positif dalam m