Ketua DEN Sebut “Govtech” Dapat Bantu Tingkatkan Efisiensi MBG

Key Strategy – Jakarta, Senin – Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mengungkapkan bahwa penerapan government technology (govtech) berpotensi memperbaiki proses pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, sistem digital ini mampu memfasilitasi integrasi data antar instansi pemerintah, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan nasional. “Dengan data yang terkumpul, kita bisa mengidentifikasi daerah mana yang paling membutuhkan bantuan, mana yang bisa menjadi prioritas kedua, dan lain sebagainya,” jelas Luhut dalam wawancara di Jakarta.

Peran Govtech dalam Meningkatkan Transparansi

Ketua DEN menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengerjakan sistem govtech sebagai platform digital yang bisa diandalkan. Tujuan utamanya adalah menghubungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga meminimalkan tumpang tindih atau redundansi dalam pengelolaan anggaran. Ia menekankan bahwa kemampuan integrasi ini akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan MBG, yang selama ini dianggap masih memiliki celah dalam distribusi bantuan. “Dengan teknologi ini, kita bisa memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke masyarakat yang tepat sasaran,” tegasnya.

“Belum pernah dalam sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana (dibelanjakan) sampai ke bawah (level pedagang lokal dan UMKM) Rp1 triliun, dan itu memengaruhi ekonomi,” imbuh Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut mengkritik penggunaan anggaran MBG yang terus-menerus dikurangi. Diketahui, program ini mengalami pemangkasan anggaran dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada tahun ini. Ia menyatakan bahwa perubahan tersebut memicu kebutuhan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan program tetap berjalan efektif. “Anggaran yang besar harus diarahkan secara tepat, agar tidak terbuang sia-sia,” ujarnya.

Eksperimen di Banyuwangi: Pembelajaran dari Praktik Lapangan

Menurut Luhut, uji coba sistem govtech sudah dilakukan di 42 kabupaten dan satu provinsi. Salah satu lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari proses uji coba tersebut, pihaknya menemukan bahwa Program Bantuan Sosial (bansos) di Banyuwangi tidak seluruhnya efektif. Hanya 77 persen dari penyaluran bantuan yang mencapai targetnya, sementara sisanya terbuang karena kesalahan identifikasi penerima atau pengelolaan data yang tidak akurat.

“Bisa dibayangkan betapa tidak efisiennya sistem di negara ini. (Berkat govtech ini) kami temukan juga banyak masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, tapi mereka tidak dapat dari pemerintah, atau sebaliknya. Tapi sekarang setelah satu bulan (implementasi govtech), kami sudah perbaiki (penyalurannya),” kata Luhut.

Ia menambahkan bahwa penerapan govtech di Banyuwangi menjadi contoh bagaimana teknologi bisa mengubah cara kerja lembaga pemerintah. Dengan sistem yang terintegrasi, proses distribusi bantuan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih transparan. “Ini menunjukkan bahwa dengan alat digital, kita bisa mengidentifikasi kelemahan sistem secara real-time dan memperbaikinya sebelum terlambat,” lanjutnya.

Persiapan untuk Integrasi Nasional

Luhut menjelaskan bahwa rencana integrasi data ke dalam govtech akan dimulai pada 1 Juni 2026. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan sistem tersebut dengan mengharmonisasikan data dari berbagai lembaga, menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI). “Data yang terkumpul akan diolah dengan algoritma canggih agar lebih akurat dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan,” katanya.

Dalam beberapa bulan ke depan, pihak DEN berharap sistem ini bisa terimplementasi secara luas. Luhut yakin, dengan adanya govtech, Presiden Prabowo Subianto akan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan berbagai program pemerintah, termasuk Asta Cita. “Presiden jangan nanti kita berikan data yang tidak benar,” ujarnya.

Langkah Strategis untuk Efisiensi Anggaran

Selain itu, Luhut menekankan bahwa penerapan govtech bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola kerja. Ia menilai bahwa pemerintah perlu lebih konsisten dalam mengakses data real-time untuk menilai kinerja program. “Dengan sistem ini, kita bisa melihat efisiensi setiap tahap pelaksanaan MBG, mulai dari alokasi dana hingga distribusinya ke masyarakat,” jelasnya.

Ia juga membandingkan pelaksanaan MBG dengan program-program lain yang sudah diuji coba secara masif. Menurutnya, penggunaan teknologi dalam MBG akan menjadi model untuk program kebijakan lainnya. “Kalau MBG bisa dijalankan secara efisien, maka program-program lain pun bisa diimprove dengan cara yang sama,” tegasnya.

Potensi Ekonomi Masyarakat dari MBG

Dalam wawancara tersebut, Luhut juga menyoroti dampak ekonomi dari MBG. Ia menyatakan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk membangkitkan ekonomi lokal jika dikelola secara efektif. Dengan dana yang sampai ke pedagang kecil dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM), masyarakat akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk akses ke makanan bergizi. “Program ini bisa menjadi penggerak ekonomi jika kita bisa mengoptimalkan penggunaannya,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa selama satu bulan penggunaan govtech, ada peningkatan signifikan dalam efisiensi MBG. Dengan sistem yang lebih terpadu, tidak hanya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, tetapi juga transparansi pengelolaan dana bisa ditingkatkan. “Kita tidak hanya fokus pada alokasi anggaran, tetapi juga pada akuntabilitas pelaksanaannya,” katanya.

Ketua DEN optimis bahwa penerapan govtech akan menjadi bagian penting dalam transformasi pemerintahan digital. Ia berharap