Menkum Sebut RUU Polri Atur Perubahan Usia Pensiun Demi Keadilan

Main Agenda – Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa perubahan usia pensiun dalam RUU Polri menjadi bagian dari substansi perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Perubahan ini, menurutnya, bertujuan menyesuaikan batas pensiun dengan kondisi keadilan di sektor pegawai negeri sipil dan penegak hukum lainnya. Ia menyatakan bahwa ketimpangan dalam usia pensiun antar pegawai negeri sipil (PNS) sekarang memerlukan penyesuaian, mengingat perbedaan umur pensiun yang terjadi di berbagai institusi. “Ini adalah bentuk keadilan. Jadi, dalam hal usia pensiun, para PNS saat ini memiliki batas pensiun di usia 60 tahun, meskipun ada perbedaan antara 58 dan 60 tahun,” ujarnya. Supratman menjelaskan bahwa perubahan usia pensiun diatur agar sesuai dengan revisi Undang-Undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kejaksaan, yang telah diubah menjadi 60 tahun.

“Ini adalah bentuk keadilan. Jadi, dalam hal usia pensiun, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini memiliki batas pensiun di usia 60 tahun, meskipun ada perbedaan antara 58 dan 60 tahun. Yang fungsional bagi PNS sekarang ada yang 65 tahun. Undang-Undang TNI sudah diubah, kemudian juga beberapa, seperti Undang-Undang Kejaksaan, juga berubah (menjadi) 60 tahun,” kata Supratman.

Menkum menjelaskan bahwa perubahan usia pensiun juga berdasarkan pertimbangan kenaikan angka harapan hidup masyarakat. Ia berpendapat bahwa penyesuaian ini tidak hanya untuk keadilan internal, tetapi juga untuk menciptakan aparatur penegak hukum yang lebih berkualitas. “Hal ini berdasarkan pertimbangan kenaikan angka harapan hidup masyarakat. Artinya, seiring meningkatnya usia produktif rata-rata, batas pensiun juga dianggap perlu diperpanjang. Dan itu mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas dengan itu, itu pasti akan ditentukan diperhitungkan ke sana,” jelasnya. Menurut Supratman, dengan menyesuaikan usia pensiun, institusi kepolisian dapat menghasilkan personel yang lebih mumpuni dalam menunjang tugas negara.

Korelasi dengan Masa Jabatan Kapolri

Selain itu, Menkum menyangkal klaim bahwa perubahan usia pensiun dalam RUU Polri akan memengaruhi masa jabatan Kapolri. Ia menegaskan bahwa jabatan tertinggi di Polri sepenuhnya menjadi wewenang presiden, sehingga tidak ada hubungan langsung antara revisi usia pensiun dengan perpanjangan masa jabatan kepala lembaga tersebut. “Apakah nanti bisa diperpanjang atau tidak? Tergantung presiden. Jadi, itu hak prerogatif presiden menyangkut soal siapa yang akan menjabat. Sama sekali tidak ada kaitan,” tuturnya. Menurutnya, pengaturan usia pensiun di RUU Polri tidak memengaruhi keputusan presiden dalam memilih Kapolri.

Proses Pembahasan RUU Polri

Pembahasan RUU Polri telah dimulai oleh DPR RI dan pemerintah. Dalam rapat di Senayan, Senin, Komisi III DPR RI serta Kementerian Hukum sepakat bahwa penyesuaian batas usia pensiun menjadi bagian dari substansi revisi. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa aturan tentang usia pensiun anggota Polri dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur. “Pengaturan mengenai batas usia pensiun anggota Polri disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur,” katanya.

Pemerintah, di sisi lain, merekomendasikan agar DPR RI membahas dan mengatur penyesuaian usia pensiun sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional serta berorientasi pada kepentingan organisasi dan negara. RUU Polri telah ditetapkan menjadi usulan inisiatif DPR dalam rapat paripurna pekan lalu. Komisi III yang membidangi urusan penegakan hukum juga telah menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Polri yang dipimpin oleh Habiburokhman.

Landasan Filosofis Perubahan

Menkum menekankan bahwa perubahan usia pensiun dalam RUU Polri tidak hanya berdasarkan data demografi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara usia kerja dan kualitas kinerja anggota polisi. Ia berargumen bahwa dengan memperpanjang masa pensiun, para personel kepolisian dapat tetap memberikan kontribusi yang bermakna kepada negara. “Ini adalah upaya menjaga keseimbangan antara usia kerja dan kualitas kinerja. Dengan demikian, pengaturan usia pensiun dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka waktu yang lebih lama,” tambahnya.

Pembahasan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merombak struktur institusi kepolisian agar lebih adaptif dengan tuntutan zaman. Supratman menilai bahwa pengesahan RUU Polri akan memberikan kepastian hukum terkait penyesuaian usia pensiun, yang sebelumnya diterapkan secara tidak konsisten di berbagai lembaga. “Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat pembaharuan dalam sistem pemerintahan,” ujarnya.

Prospek Implementasi RUU Polri

RUU Polri yang telah dibahas oleh Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum dinilai memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif terhadap struktur kepolisian. Menkum yakin bahwa penyesuaian usia pensiun ini akan membantu menjaga konsistensi antar institusi, termasuk kepolisian, dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. “Dengan demikian, sistem pensiun di Polri bisa menjadi lebih sejalan dengan tuntutan masyarakat modern,” katanya.

Dalam konteks ini, Menkum menekankan bahwa keadilan tidak hanya berupa perbandingan antar kelompok, tetapi juga tentang harmonisasi kebijakan antar sektor. “Perubahan usia pensiun bukan sekadar kebijakan yang dirancang untuk memperpanjang masa kerja, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa revisi ini akan memberikan kepastian bagi anggota Polri dalam menyesuaikan kondisi kerja dan usia produktif mereka.

Di samping itu, proses pembahasan RUU Polri juga menunjukkan koordinasi yang lebih intens antara DPR RI dan pemerintah. Pemerintah berharap bahwa penyesuaian usia pensiun ini akan menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas keamanan dan penegakan hukum. “Ini adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan operasional Polri di masa