Wamenaker fasilitasi perundingan antara manajemen Indomaret dan pekerja terkait pembayaran upah lembur

Meeting Results – Jakarta – Pertemuan penting antara manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan serikat pekerja (SPN serta SPMI) diadakan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam rangka menyelesaikan sengketa yang berkembang terkait upah lembur pada hari libur nasional. Pertemuan ini berlangsung di Jakarta pada Selasa, dan menjadi momentum untuk mengklarifikasi aturan yang berlaku terkait kewajiban pembayaran tambahan kepada karyawan yang bekerja di hari-hari libur. Wamenaker menegaskan bahwa kebijakan ini harus berdasarkan prinsip hukum yang ketat.

Pembayaran lembur wajib di hari libur

Dalam pernyataannya, Afriansyah menyampaikan bahwa regulasi dan undang-undang memberikan ketentuan jelas bahwa setiap karyawan yang terlibat dalam kegiatan kerja di hari libur nasional harus mendapatkan upah lembur. Ia menekankan bahwa sistem penggantian hari atau tukar jadwal tidak dapat digunakan sebagai pengganti pembayaran tambahan. “Mandatori hukum harus ditegakkan. Jika karyawan bekerja di hari libur, upah lembur harus diberikan tanpa pengecualian,” tegas Wamenaker dalam sesi diskusi.

“Prinsipnya adalah mandatori undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali,” ujar Afriansyah.

Laporan intimidasi memicu kekhawatiran serikat pekerja

Dalam pembahasan lebih lanjut, dialog ini juga membahas aduan dari serikat pekerja terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum kepala toko dan manajer area. Laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa pekerja merasa tekanan terhadap keputusan mereka untuk setuju dengan sistem penggantian hari. Sebelumnya, survei yang dilakukan menunjukkan 98 persen karyawan memilih tukar hari sebagai kompensasi. Namun, serikat pekerja menilai angka tersebut dipengaruhi oleh faktor tekanan internal.

Langkah pencegahan dan revisi data

Sebagai respons atas laporan tersebut, pihak manajemen dan serikat pekerja sepakat untuk melakukan ulasan ulang terhadap data survei. Pendataan akan diulang pada 28–30 Mei 2026 dengan melibatkan serikat pekerja secara langsung, agar hasilnya lebih akurat dan mencerminkan keinginan pekerja secara mandiri. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan karyawan bersifat sukarela, bukan dipaksa oleh kebijakan atau tekanan dari pihak tertentu.

Komitmen lima poin dari hasil perundingan

Setelah diskusi intensif, lima komitmen penting dihasilkan sebagai kesepakatan antara manajemen Indomaret dan serikat pekerja. Pertama, pihak manajemen akan melakukan survei ulang terkait kesiapan karyawan untuk bekerja pada 31 Mei dan 1 Juni 2026. Survei ini akan dilaksanakan pada 28–30 Mei 2026, dengan diawasi oleh serikat pekerja di HRD masing-masing cabang. Kedua, manajemen akan menindaklanjuti laporan intimidasi dengan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan tindakan tidak pantas terhadap karyawan.

Ketiga, perusahaan akan segera memulai proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) setelah melalui verifikasi keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh. Empat, karyawan yang melakukan aksi unjuk rasa pada 26 Mei 2026 tidak akan dikenai tindakan hukum oleh manajemen. Selain itu, upah mereka akan dibayarkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kelima, manajemen menjanjikan pembayaran upah lembur kepada pekerja yang tetap bekerja pada 27 Mei 2026.

Langkah konkret untuk menjaga kesejahteraan pekerja

Dalam menyusun keputusan, Wamenaker menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan karyawan sebagai prioritas utama. Ia menegaskan bahwa perundingan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan mekanisme yang transparan untuk mencegah ketimpangan di masa depan. “Dengan kesepakatan ini, kami berharap keberlanjutan hubungan industrial dapat terjaga, serta hak-hak pekerja selalu dijamin,” lanjutnya.

Salah satu titik fokus dalam diskusi adalah penggunaan sistem tukar hari sebagai pengganti upah lembur. Meski sebagian besar karyawan menyatakan setuju, serikat pekerja mengungkapkan adanya tekanan yang mungkin memengaruhi keputusan mereka. Afriansyah menyetujui kebutuhan untuk mengklarifikasi situasi tersebut, dengan memastikan bahwa setiap pilihan karyawan didasarkan pada kebebasan dan kesadaran penuh. “Pekerja memiliki hak untuk menentukan sendiri apakah ingin mengganti hari atau menerima upah tambahan,” jelas Wamenaker.

Kesiapan untuk menyelesaikan konflik secara bersama

Dalam rangka menjaga keharmonisan di sektor industri, Wamenaker mengapresiasi upaya manajemen dan serikat pekerja dalam merumuskan solusi. Ia menyatakan bahwa dialog terbuka menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. “Kami yakin dengan keputusan yang diambil, perselisihan ini dapat diselesaikan secara tuntas,” tambahnya.

Persoalan upah lembur di hari libur nasional sempat menimbulkan ketegangan antara manajemen dan karyawan. Sejumlah oknum dari pihak perusahaan diduga memaksakan sistem tukar hari kepada karyawan, meski aturan jelas menyatakan bahwa upah lembur tetap wajib. Perundingan ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan pengelolaan hubungan kerja, dengan melibatkan serikat pekerja dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi dan komunikasi dua arah akan ditingkatkan untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan.

Proses survei ulang sebagai bentuk akuntabilitas

Komitmen untuk mengulang survei pada 28–30 Mei 2026 menjadi salah satu langkah strategis dalam