Iran Minta Asetnya yang Dibekukan Cair dalam Kesepakatan dengan AS

Topics Covered – Kontroversi terkait pembekuan aset Iran oleh pihak AS kembali menjadi sorotan setelah negosiasi antara kedua negara memasuki tahap kritis. Seorang pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengungkapkan bahwa Iran menuntut paling tidak 50 persen dari dana yang dibekukan harus segera diberikan kepada pihaknya setelah penandatanganan kesepakatan antara Washington dan Teheran. Pernyataan ini dikeluarkan melalui kantor berita semi-resmi Mehr, menunjukkan komitmen Iran untuk mempercepat proses pembebasan dana tersebut.

Kesepakatan dan Mekanisme yang Diperdebatkan

Gharibabadi menjelaskan bahwa berbagai mekanisme sedang dievaluasi untuk memastikan akses Iran terhadap aset-asetnya yang tergelincir dari sistem keuangan internasional. Ia menekankan bahwa Iran hanya akan mengakui suatu dokumen sebagai kesepakatan akhir jika semua kepentingan mereka terpenuhi, termasuk isu menghentikan perang secara permanen di semua front, seperti di Lebanon. “Setidaknya, 50 persen dari dana yang diblokir harus segera tersedia bagi Iran,” tambah pejabat tersebut, menunjukkan prioritas mereka dalam mendesak AS untuk mengambil langkah konkretnya.

“Setidaknya, Iran menuntut agar 50 persen dari dana tersebut segera tersedia (bagi Iran) setelah penandatanganan nota kesepahaman,” kata Gharibabadi.

Dalam penjelasannya, Gharibabadi juga menegaskan bahwa sisa dana yang masih terkunci harus diberikan dalam waktu yang dinilai wajar oleh Teheran, yaitu maksimal satu atau dua bulan setelah kesepakatan ditandatangani. Ini menunjukkan keinginan Iran agar proses pembebasan dana tidak terlalu lambat, sementara AS diharapkan memenuhi tanggung jawabnya sebagai pihak yang memulai pembekuan tersebut.

Kemungkinan Fasilitasi oleh Qatar

Dalam upaya mengatasi hambatan, Gharibabadi menyebut bahwa Qatar bisa memainkan peran penting dalam membantu Iran mengakses asetnya melalui mekanisme alternatif. Hal ini menjadi opsi yang dibahas dalam konteks negosiasi, terutama karena AS sendiri sedang berupaya mencabut pembatasan yang diterapkan terhadap dana Iran. Pejabat Iran ini menegaskan bahwa meskipun ada mekanisme lain, AS tetap bertanggung jawab untuk memastikan dana tersebut dilepaskan sesuai dengan rancangan kesepakatan yang sedang dipertimbangkan.

Gharibabadi menjelaskan bahwa rancangan kesepakatan saat ini belum final, namun mengharuskan AS untuk mencairkan seluruh sumber daya keuangan Iran yang dibekukan dalam waktu 60 hari. Ini menjadi batas waktu yang diusulkan Iran untuk menyelesaikan proses pembebasan dana, dengan harapan bahwa kesepakatan tersebut dapat menciptakan kestabilan finansial bagi negara tersebut.

Isu-Isu Kunci dalam Negosiasi

Di samping tuntutan tentang pembebasan dana, Iran juga menekankan beberapa isu lain yang menjadi prioritas dalam negosiasi. Salah satunya adalah pencabutan blokade maritim yang dirasakan oleh Iran sebagai ancaman terhadap ekonominya. Pejabat Kementerian Luar Negeri tersebut mengatakan bahwa pencabutan blokade ini akan menjadi indikator penting bagi keberhasilan kesepakatan.

“Proses tersebut tidak boleh melebihi 60 hari,” tambah Gharibabadi.

Sebagai tuntutan utama, Iran juga meminta normalisasi statusnya di Dewan Keamanan PBB serta Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Hal ini berdampak langsung pada kemampuan Iran untuk terus berpartisipasi dalam kebijakan internasional terkait nuklir. Gharibabadi menegaskan bahwa sanksi primer dan sekunder yang diberlakukan AS harus dicabut secara total, termasuk yang terkait dengan operasi militer dan kegiatan ekonomi.

Konteks Ketegangan dan Perundingan

Ketegangan di wilayah Timur Tengah meningkat sejak akhir Februari, setelah serangan bersama antara AS dan Israel menargetkan Iran. Serangan ini memicu reaksi luas dan meningkatkan tekanan diplomasi antara negara-negara yang terlibat. Meski begitu, pihak Iran bersikeras bahwa kesepakatan yang sedang dibahas harus mencakup langkah-langkah konkrit untuk mengakhiri konflik tersebut.

Proses gencatan senjata yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 8 April, menjadi tanda bahwa usaha mencapai penyelesaian damai sedang berjalan. Namun, kontak tidak langsung antara Iran dan AS tetap berlangsung, dengan harapan bahwa kesepakatan yang lebih luas dapat segera ditandatangani. Gharibabadi mengatakan bahwa keberhasilan kesepakatan ini akan menjadi titik balik dalam hubungan bilateral antara Iran dan Amerika Serikat.

Pejabat Iran ini juga menyoroti pentingnya mempercepat proses pembebasan dana, karena hal ini dapat memberikan dampak langsung pada kebutuhan ekonomi dan kestabilan politik Iran. Pembebasan 50 persen dari aset yang dibekukan akan memperkuat posisi Iran dalam perundingan, sementara langkah-langkah AS untuk mencabut pembatasan diharapkan mempercepat proses ini.

Konteks perundingan ini juga menunjukkan bahwa negosiasi tidak hanya fokus pada aset, tetapi juga mencakup aspek-aspek strategis lainnya, seperti hubungan dengan negara-negara tetangga dan kebijakan internasional. Dengan adanya gencatan senjata, Iran menyatakan bahwa keberhasilan kesepakatan dengan AS akan menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan dan mengurangi risiko eskalasi konflik di masa depan.

Secara keseluruhan, Gharibabadi menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah dalam menuntut keadilan, terutama dalam pembebasan dana yang telah dibekukan. Meskipun AS memiliki kebijakan yang cukup ketat, Iran tetap optimis bahwa kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Qatar dan negara-negara lain yang berperan sebagai mediator.