Hardiyanto Kenneth: Program Padat Karya Harus Memberikan Manfaat yang Berkelanjutan

Key Strategy – Jakarta, Minggu—Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyoroti pentingnya program padat karya yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta melalui 2.843 lowongan kerja. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya sekadar membuka peluang kerja sementara, tetapi harus menjadi sarana untuk memberikan manfaat nyata kepada para pekerja. “Program padat karya harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menyediakan pekerjaan. Mereka perlu mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang bisa menjadi dasar untuk mencapai kesempatan kerja yang lebih baik,” jelas Kenneth dalam wawancara di Jakarta.

Respons Pemprov DKI Jakarta Dinilai Cepat

Kenneth menyambut positif kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menyesuaikan skema pengupahan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI. Ia menilai, langkah tersebut mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian besar warga DKI. “Pemprov DKI mengambil langkah responsif dan tepat waktu dalam menghadapi masalah pengangguran, dengan mengintegrasikan standar upah yang masuk akal,” tambahnya.

Orientasi Jangka Panjang untuk Meningkatkan Kualitas SDM

Di sisi lain, Kenneth mengingatkan agar program ini tidak hanya dipandang sebagai solusi sementara. “Padat karya harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya mengurangi angka pengangguran tapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta,” katanya. Ia menekankan bahwa pelatihan dan pemberdayaan pekerja menjadi komponen utama untuk memastikan hasil yang berkelanjutan. “Jika peserta hanya bekerja tanpa mendapatkan peningkatan kompetensi, maka program ini tidak akan memberikan dampak maksimal,” ujarnya.

Keterampilan dan Produktivitas Masyarakat Perlu Ditingkatkan

Menurut Kenneth, program padat karya harus dikembangkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing masyarakat. “Pemetaan kebutuhan bidang pekerjaan harus dilakukan secara spesifik, agar setiap peserta ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki,” kata anggota Komisi C DPRD DKI tersebut. Ia mencontohkan beberapa bidang prioritas seperti pemeliharaan infrastruktur lingkungan, pengelolaan kebersihan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Disnakertransgi Perlu Jadi Pusat Koordinasi

Kenneth mengusulkan agar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaan program. “Disnaker harus menjadi penghubung antara pencari kerja, pelatihan kompetensi, dan kebutuhan dunia usaha,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa setiap peserta perlu didata secara rinci, termasuk latar belakang pendidikan dan keahliannya, sehingga pemasangan di lapangan bisa optimal. “Dengan pendekatan yang tepat, program ini akan lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas,” ujarnya.

P3D dan BLK Sebagai Mitra Utama

Menurut Kenneth, Perusahaan Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) harus dimanfaatkan sebagai lembaga pelengkap dalam program ini. “P3D bisa menjadi wadah untuk mengasesmen kompetensi, mengukur produktivitas, serta memberikan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja,” katanya. Ia juga menekankan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam menyediakan pelatihan keterampilan dasar dan khusus. “Pelatihan seperti teknik bangunan, pengelasan, operator komputer, hingga desain grafis harus diprioritaskan agar peserta siap menghadapi tuntutan pasar kerja,” ujarnya.

Manfaat Nyata untuk Warga DKI Jakarta

Kenneth menegaskan bahwa warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak ekonomi dan belum memiliki pekerjaan tetap harus menjadi fokus utama. “Prioritas harus diberikan kepada warga asli Jakarta agar program ini tepat sasaran dan memberikan dampak langsung pada masyarakat lokal,” katanya. Ia menilai, pengangguran di dalam negeri membutuhkan kebijakan yang bisa mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar, sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Pelatihan yang Terintegrasi dengan Pemenuhan Kebutuhan Kota

Kenneth menekankan bahwa desain program padat karya harus selaras dengan kebutuhan pembangunan kota. “Masyarakat tidak hanya perlu diberi pekerjaan, tetapi juga diarahkan ke bidang yang memiliki potensi pengembangan jangka panjang,” jelasnya. Ia mencontohkan bidang seperti infrastruktur lingkungan, manajemen kebersihan, dan pemberdayaan UMKM sebagai sektor yang bisa memberikan nilai tambah. “Dengan menggabungkan pelatihan dan kesempatan kerja, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional,” tambahnya.

Kebijakan yang Berkelanjutan dan Transparan

Menurut Kenneth, keberhasilan program ini bergantung pada transparansi dan keterlibatan seluruh stakeholder. “Dinas Tenaga Kerja harus aktif mengkoordinasikan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Jika semua pihak terlibat, maka program padat karya bisa menjadi model yang berkelanjutan,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala agar kebijakan tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pekerja. “Kita harus selalu memantau efektivitas program ini dan menyesuaikan berdasarkan hasil yang diperoleh,” ujarnya.

Potensi untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, Kenneth menyebutkan bahwa program ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja DKI Jakarta. “Dengan pelatihan yang terarah, masyarakat akan lebih mampu menghadapi perubahan teknologi dan tren industri,” katanya. Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kota. “Kita harus mencetak tenaga kerja yang kompeten, agar DKI Jakarta bisa menjadi pusat perekonomian yang tangguh,” pungkasnya.

Quote yang Penting

“Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.”

Langkah untuk Masa Depan

Kenneth berharap program padat karya bisa menjadi fondasi untuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih luas. “Jika kita mampu mengoptimalkan pelatihan dan pemberdayaan SDM, maka Jakarta akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah pekerjaan yang dibuka, tetapi juga dari peningkatan kualitas kerja dan kemandirian masyarakat. “Dengan komitmen yang kuat, program ini bisa menjadi mitra utama dalam membangun Jakarta yang lebih maju,” pungkas Kenneth.