Media: Iran Kini Mendapatkan Hingga 2 Juta Dolar AS per Kapal yang Transit di Selat Hormuz

New Policy – Teheran, Iran – Menurut kantor berita semiresmi Iran, Fars, negara tersebut saat ini menerima rata-rata antara 1,5 hingga 2 juta dolar AS dari setiap kapal yang melewati Selat Hormuz. Angka ini diungkapkan oleh Mohsen Zanganeh, anggota Komite Perencanaan dan Anggaran Parlemen Iran, yang menyatakan bahwa pemerintah telah memulai penerapan rencana pungutan biaya untuk layanan yang diberikan kepada kapal-kapal melalui jalur perairan strategis tersebut. Fars juga menambahkan bahwa pembayaran ini akan dikumpulkan sebagai dana negara, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana 12 Titik oleh Parlemen

Menurut laporan Fars, Ali Nikzad, Wakil Ketua Parlemen Iran, pada bulan Mei lalu menyebutkan bahwa lembaga legislatif tersebut sedang menyusun rencana 12 poin terkait pengelolaan Selat Hormuz. Rencana ini mencakup berbagai aspek seperti pengaturan biaya layanan, serta peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah. Fars menegaskan bahwa sebuah kelompok telah dibentuk secara bersamaan dengan Kementerian Urusan Ekonomi dan Keuangan Iran, dalam pengawasan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, untuk mewujudkan rencana tersebut.

Cara Pembayaran yang Beragam

Dalam laporan tambahan, Fars menyebutkan bahwa dana yang diperoleh dari pungutan tersebut dapat diterima dalam berbagai bentuk, seperti Tether (USDT), mata uang kripto yang stabil, atau melalui sistem barter. Sementara itu, bagian dari pembayaran juga bisa dilakukan dengan barang atau layanan lain yang ditentukan. Metode ini dinilai efektif dalam mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana negara.

Konteks Penguatan Kontrol di Selat Hormuz

Langkah pungutan biaya ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Iran memperketat dominasi di Selat Hormuz, yang merupakan jalur perairan vital bagi perdagangan internasional. Sejak 28 Februari lalu, pihak Iran telah memperketat cengkeramannya di wilayah tersebut, dengan melarang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) untuk melintasi selat secara aman. Tindakan ini diambil setelah dua negara tersebut melakukan serangan gabungan terhadap wilayah Iran.

Pembayaran Sebagai Imbalan Layanan Lingkungan

Seorang pejabat dari Departemen Lingkungan Hidup Iran, Ahmadreza Lahijanzadeh, dalam konferensi pers di Teheran, mengungkapkan bahwa departemen ini mulai menyusun serangkaian regulasi terkait pemungutan biaya dari kapal-kapal yang menggunakan Selat Hormuz. Menurut Lahijanzadeh, kebijakan ini bertujuan untuk mengatur layanan maritim dan memperkuat kerangka hukum serta lingkungan terkait pelayaran kapal. Pungutan tersebut dianggap sebagai bentuk imbalan atas penyediaan layanan lingkungan seperti perlindungan terhadap ketergantungan hidrologis.

Pengaruh Blokade Laut oleh AS

Beberapa waktu lalu, AS juga memberlakukan blokade laut di Selat Hormuz, yang membatasi akses kapal-kapal ke pelabuhan Iran. Langkah ini diharapkan mengurangi jumlah pengiriman bahan bakar minyak dan komoditas lainnya ke Iran, tetapi sebaliknya mendorong pemerintah Iran untuk mengambil inisiatif pungutan biaya sebagai kompensasi. Pernyataan Fars menekankan bahwa dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung berbagai program nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi regional.

Strategi Ekonomi dan Politik Iran

Kebijakan pungutan ini menunjukkan pergeseran strategis Iran dalam memperkuat posisi ekonominya di tengah tekanan internasional. Dengan menerima biaya layanan dari kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, Iran memperoleh pendapatan tambahan yang dapat dijadikan sumber penerimaan keuangan, terutama ketika nilai tukar dolar AS terganggu akibat perang dagang atau sanksi ekonomi. Fars menjelaskan bahwa sistem ini juga memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif, ekonomi, dan keamanan, sehingga memastikan implementasi rencana yang terstruktur.

Peran Dewan Keamanan Nasional Tertinggi

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, sebagai penanggung jawab utama kebijakan strategis, terus memantau pelaksanaan pungutan ini. Organisasi ini bertugas mengoordinasikan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan nasional dan kepentingan geopolitik. Selain itu, dewan ini juga memberikan pengarahan mengenai keterlibatan Iran dalam pembangunan infrastruktur pelayaran, termasuk pengaturan pelabuhan dan sistem navigasi laut.

Kemitraan dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan

Kemitraan dengan Kementerian Urusan Ekonomi dan Keuangan Iran menjadi bagian kunci dari pengelolaan dana dari pungutan ini. Departemen tersebut bertugas mengawasi alokasi dana yang diperoleh, sehingga memastikan penggunaannya tepat sasaran. Fars menekankan bahwa kerja sama ini memungkinkan pemerintah Iran untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif, serta mempercepat proses penerimaan pendapatan dari kapal-kapal yang melintasi selat tersebut.

Pengembangan Kerangka Hukum Maritim

Dalam konferensi persnya, Lahijanzadeh menyatakan bahwa pungutan biaya ini merupakan bagian dari pengembangan kerangka hukum maritim yang lebih modern. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan jalur perairan dengan transparan, sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap kapal-kapal yang menggunakan Selat Hormuz. Pernyataan ini menggambarkan upaya Iran untuk memperkuat otoritasnya di wilayah strategis tersebut, sambil tetap menjaga hubungan dengan pihak internasional.

Sejumlah sumber mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga menjadi alat diplomasi bagi Iran dalam menghadapi tekanan dari negara-negara besar. Dengan memperoleh pendapatan dari kapal-kapal yang melintasi selat, Iran mampu membangun kemampuan finansial yang lebih mandiri, terutama dalam mempertahankan ekonomi di tengah krisis internasional. Fars menambahkan bahwa selain biaya layanan, ada juga rencana pungutan tambahan untuk kapal-kapal yang mengangkut bahan bakar minyak, terutama yang mengarah ke wilayah Timur Tengah.

Kesimpulan dan Dampak Global

Kebijakan pungutan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian Iran, tetapi juga mempengaruhi operasional kapal-kapal internasional yang melewati Selat Hormuz. Sementara itu, pihak AS dan Israel terus menekan Iran melalui langkah militer dan sanksi ekonomi, tetapi kebijakan pungutan ini menunjukkan kemampuan negara tersebut untuk menyesuaikan diri dan mengambil inisiatif ekonomi di tengah situasi krisis. Dengan demikian, Selat Hormuz tidak hanya menjadi jalur perairan vital, tetapi juga menjadi tempat bagi negosiasi ekonomi dan politik global.