Mendukbangga: TPK Berperan Penting Pastikan MBG 3B Tepat Sasaran

Key Strategy – Dari Jakarta, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyampaikan peran strategis yang dimainkan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menjaga efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B). Ia menekankan bahwa TPK menjadi tulang punggung dalam memastikan pelaksanaan program ini mencapai tujuannya secara optimal.

Penguatan Peran TPK sebagai Garda Terdepan

Dalam sebuah forum yang diadakan di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, Wihaji menyoroti pentingnya kader TPK sebagai elemen utama yang berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat. “TPK menjadi sarana yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga bisa memberikan edukasi dan pendampingan secara rutin,” jelasnya dalam keterangan resmi. Ia menambahkan, melalui pengawasan dan pembinaan yang terus menerus, para kader ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman keluarga tentang pentingnya nutrisi, pola asuh yang baik, dan akses ke layanan kesehatan.

“Saya tanya kepada TPK, ternyata di sini sudah jalan. Yang belum berjalan akan kita tindak lanjuti. MBG untuk 3B merupakan program Presiden untuk membantu mengurangi risiko stunting,” ujarnya.

Wihaji menegaskan bahwa program MBG 3B tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga terkait erat dengan upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. “Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi faktor lingkungan, sanitasi, dan pola asuh keluarga,” tambahnya. Ia menekankan bahwa peran TPK tidak terbatas pada distribusi makanan, melainkan mencakup pendampingan dalam berbagai aspek yang saling berkaitan.

Upaya Penurunan Stunting dan Kinerja MBG 3B

Kemendukbangga/BKKBN secara aktif berupaya memastikan program MBG 3B menjadi prioritas utama dalam mengurangi angka stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Dairi mencapai 29 persen, angka yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (32,6 persen pada 2023). Meski ada perbaikan, Wihaji menyatakan bahwa komitmen untuk memperkuat pendampingan keluarga tetap diperlukan agar penurunan stunting bisa berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program, Wihaji meminta para kader TPK memahami penyebab stunting secara lebih komprehensif. Ia menyebutkan bahwa kondisi lingkungan yang sehat dan akses layanan kesehatan menjadi faktor kunci dalam memastikan pertumbuhan anak optimal. “Dengan pendampingan yang terarah, kita bisa memastikan keluarga memperoleh manfaat maksimal dari MBG 3B,” katanya.

Capaian di Sumatra Utara dan Kesiapan Infrastruktur

Sebagai bagian dari upaya nasional, program MBG 3B di Sumatra Utara terus didukung oleh 1.283 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, 673 unit sudah aktif mendistribusikan bantuan gizi kepada kelompok sasaran. “Jumlah sasaran program di provinsi ini mencapai 1.776.985 orang, yang menunjukkan skala pelaksanaannya cukup besar,” terang Wihaji.

Kehadiran TPK juga menjadi kekuatan utama dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dalam survei yang dilakukan oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sumatra Utara, terdapat 10.317 kelompok TPK dan 30.949 kader yang tersebar di seluruh kabupaten serta kota. “Para kader ini menjadi jembatan antara pemerintah dan keluarga, sehingga program bisa diakses secara merata,” ujarnya.

Wihaji menyoroti bahwa pendampingan oleh TPK tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga mencakup edukasi tentang pentingnya pola makan sehat, kebersihan lingkungan, serta tata cara pemberian ASI eksklusif. “Kita harus memastikan setiap keluarga memahami bahwa gizi dan lingkungan berkaitan langsung dengan tumbuh kembang anak,” katanya. Ia menambahkan bahwa program ini juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko stunting dan cara menghindarinya.

Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Efektivitas

Menurut Wihaji, pelaksanaan MBG 3B memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, kader TPK, serta masyarakat setempat. “TPK harus menjadi garda terdepan yang mampu mendorong keluarga melakukan perubahan yang nyata,” katanya. Ia juga menyatakan bahwa pelatihan dan pengawasan terhadap kader TPK akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendampingan mereka.

Dalam rangka memastikan program berjalan tepat sasaran, Kemendukbangga/BKKBN menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader TPK. “Kita perlu memastikan bahwa setiap keluarga, terutama yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, mendapatkan informasi dan bantuan secara lengkap,” jelas Wihaji. Ia juga menyebutkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang lebih sehat, berkualitas, dan sejahtera.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), program MBG 3B telah menunjukkan hasil yang positif di beberapa daerah. Dengan partisipasi aktif kader TPK, kemungkinan keluarga mengalami peningkatan kesehatan dan nutrisi semakin besar. “Kita harus terus memperkuat sistem pendampingan ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal,” tegasnya.

Target dan Harapan di Tahun Mendatang

Wihaji juga menyampaikan harapan bahwa keberhasilan MBG 3B di Dairi dapat menjadi contoh bagi daerah lain. “Kabupaten Dairi adalah salah satu daerah yang menjadi fokus dalam penguatan peran TPK. Kita yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat, program ini bisa menjadi solusi bagi stunting,” katanya. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program ini akan terus diperluas, terutama di wilayah yang masih kurang terjangkau.

Dalam menghadapi tantangan yang ada, Wihaji mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berinovasi. “TPK harus memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyampaikan informasi dan memastikan kebutuhan gizi keluarga terpenuhi,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa upaya penurunan stunting akan menjadi prioritas utama dalam beberapa tahun