Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Bentuk Tim Evaluasi Buku Ajar Sekolah

Meeting Results – Kamis (11/6) malam, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk segera menginisiasi tim khusus yang bertugas mengevaluasi kembali buku-buku pelajaran yang digunakan di berbagai jenjang pendidikan. Rapat terbatas yang berlangsung selama lebih dari dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, menjadi panggung bagi diskusi mendalam tentang perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk tantangan dalam penerapan buku ajar modern. Hadir dalam rapat tersebut selain Mendikdasmen juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Rapat Terbatas yang Fokus pada Peningkatan Kualitas Pendidikan

Menurut Prasetyo Hadi, selaku Juru Bicara Presiden, Presiden Prabowo secara tegas menekankan pentingnya adaptasi kurikulum pendidikan terhadap perubahan zaman dan kemajuan teknologi. “Beliau (Mendikdasmen) diberi tugas untuk segera menyusun tim yang mempelajari buku pelajaran bagi seluruh peserta didik, agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini,” jelas Prasetyo saat jumpa pers bersama Mendikdasmen setelah pertemuan di pelataran Istana Merdeka. Ia menambahkan, pemerintah dan Presiden ingin memastikan buku-buku ajar tidak ketinggalan dengan materi pendidikan yang diterapkan oleh negara-negara lain.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir dua jam lebih, betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan kesejahteraan dan kualitas gurunya,” ujar Prasetyo.

Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyoroti berbagai aspek pendidikan, mulai dari pengembangan infrastruktur sekolah hingga peningkatan kesejahteraan guru. Prasetyo menyampaikan, isu revitalisasi sekolah dan perbaikan kondisi guru menjadi fokus utama. “Presiden menekankan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas nasional, dan dalam upaya itu, tim evaluasi buku ajar akan berperan penting dalam menjaga relevansi materi pelajaran,” tambahnya.

Komitmen Revitalisasi Sekolah dan Distribusi Teknologi

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sejumlah langkah strategis telah diambil sebagai bagian dari kebijakan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo. “Dalam rapat, saya menyampaikan perkembangan revitalisasi sekolah, kemajuan dalam penggunaan papan tulis pintar (IFP), serta peningkatan kualitas guru,” katanya. Menurut Mu’ti, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan pada tahun 2026. “Proses revitalisasi tahun ini sudah berjalan, dengan 70 persen dari jumlah alokasi tersebut selesai dikerjakan, bahkan beberapa sekolah telah rampung di bulan Juli dan Agustus serta bisa diresmikan untuk menghadapi tahun ajaran 2026-2027,” tambahnya.

“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tetapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.

Dalam penjelasannya, Mu’ti menyoroti bahwa program revitalisasi sekolah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas pendidikan memadai. “Banyak sekolah yang telah rusak selama puluhan tahun, dan kebijakan ini memberikan solusi untuk memperbaikinya,” tuturnya. Ia juga menyebutkan bahwa proyek tersebut mencakup sekolah-sekolah di daerah terpencil, terbatas, dan tertinggal, yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan: Tantangan dan Peluang

Prabowo mengingatkan bahwa buku ajar harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi muda. “Kita tidak ingin kalah dalam hal penyampaian materi pendidikan dari buku-buku pelajaran yang dibuat oleh negara lain,” kata Prasetyo. Ia menjelaskan bahwa evaluasi buku ajar akan mencakup kajian terhadap isi materi, metode penyampaian, dan relevansi terhadap kurikulum nasional. Selain itu, tim akan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan masyarakat.

Program revitalisasi sekolah tahun 2026 dinilai sebagai langkah konkrit untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian. Mu’ti menyatakan bahwa proyek ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga memberikan fasilitas pendidikan yang lebih modern, seperti papan tulis interaktif dan akses internet untuk pembelajaran digital. “Dengan adanya IFP, sekolah menjadi lebih efisien dalam pengajaran, dan siswa dapat belajar dengan lebih menarik serta interaktif,” tambahnya.

Kesejahteraan Guru sebagai Prioritas Utama

Prabowo juga menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan guru sebagai bagian dari reformasi pendidikan. “Guru adalah pilar utama dalam proses belajar-mengajar, dan perlindungan mereka harus menjadi prioritas,” kata Prasetyo. Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah gaji, tunjangan, serta kondisi kerja para guru, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki sumber daya. “Kesejahteraan guru tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan,” ujarnya.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan bahwa evaluasi buku ajar akan menjadi dasar untuk mereformasi kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan karakter siswa. “Kita perlu memastikan bahwa materi pelajaran tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan mampu membekali siswa dengan kompetensi yang relevan,” katanya. Ia menegaskan bahwa proses ini tidak akan dilakukan secara sepihak, tetapi melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dengan rencana evaluasi buku ajar dan revitalisasi sekolah yang sedang dijalankan, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo berupaya memperkuat fondasi pendidikan nasional. “Ini adalah bagian dari visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem pendidikan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Prasetyo dalam penutupan rapat tersebut.