MPR Melantik Adela Adies Sebagai Anggota Pengganti Antarwaktu

Pelantikan di Gedung DPR/MPR, Jakarta

Key Discussion – Senin (12/5) lalu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani melakukan upacara pelantikan Adela Kanasya Adies sebagai anggota pengganti antarwaktu. Pelantikan ini bertujuan mengisi kekosongan jabatan yang terjadi karena Adies Kadir, mantan wakil ketua DPR sekaligus anggota MPR, memutuskan untuk mengundurkan diri. Langkah ini diambil setelah Adies Kadir dinyatakan sebagai salah satu calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR.

Adela Adies, yang merupakan anggota legislatif dari Partai Golkar, telah secara resmi diangkat sebagai pengganti antarwaktu untuk sisa masa tugas 2024–2029. Sebelum prosesi pelantikan, Muzani memberikan pesan penting kepada Adela. Ia menekankan bahwa sumpah jabatan tidak hanya sebagai komitmen pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab terhadap keseluruhan bangsa dan negara. Selain itu, sumpah tersebut juga diharapkan dapat menjaga keutuhan Pancasila serta menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran,” ujar Muzani. Ia menambahkan, pelaku jabatan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan integritas tinggi, menjunjung nilai-nilai demokrasi, serta mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Adela Adies, dalam proses pengucapan sumpah, mengacu pada Al-Qur’an sebagai saksi kebenaran. Dalam sumpahnya, ia berjanji akan menjalankan tugas sebagai anggota MPR secara sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ia juga menyatakan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat serta daerah yang diwakilinya, demi mencapai tujuan nasional yang lebih besar.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Adela. Ia menekankan bahwa jabatan ini adalah tanggung jawab kolektif, yang memerlukan dedikasi penuh untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Adela Adies telah diangkat sebagai anggota DPR RI sisa masa tugas 2024–2029. Ia melantik jabatan tersebut pada Selasa (12/5) dalam Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pelantikan di DPR menjadi langkah awal sebelum ia memasuki jabatan di MPR.

Adies Kadir, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua DPR, memutuskan untuk mengundurkan diri guna mengambil alih tugas baru sebagai hakim konstitusi. Pilihan ini disepakati dalam proses seleksi yang dilakukan oleh DPR. Pada Februari lalu, Adies Kadir telah memperoleh sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi, menandai transisi ke peran yang lebih strategis dalam sistem peradilan negara.

Dalam konteks perubahan ini, MPR dan DPR tetap menjaga koordinasi untuk memastikan kestabilan lembaga perwakilan rakyat. Adela Adies, sebagai pengganti antarwaktu, diberikan kesempatan untuk segera terlibat dalam berbagai tugas dan sidang, terutama yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan nasional. Tugasnya mencakup partisipasi dalam diskusi, pemungutan suara, serta pengambilan keputusan yang relevan dengan agenda legislatif.

Proses pelantikan Adela Adies juga menggambarkan peran penting kelembagaan dalam mengisi kekosongan jabatan. Keputusan untuk memilih anggota legislatif sebagai pengganti antarwaktu memastikan adanya kelangsungan tugas tanpa mengganggu proses pengambilan keputusan dalam kelembagaan. Adela, sebagai anggota dari Partai Golkar, diharapkan mampu membawa kontribusi yang signifikan dalam suasana politik yang dinamis.

Di sisi lain, Adies Kadir yang kini menjabat sebagai hakim konstitusi, terus berkomitmen dalam menjalankan fungsi baru. Ia dikenal sebagai tokoh yang berpengalaman dalam politik dan hukum. Kini, dengan menjadi bagian dari lembaga peradilan, ia akan memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengawasi keabsahan peraturan perundang-undangan.

Pelantikan Adela Adies dan perpindahan Adies Kadir menjadi bagian dari kelembagaan hukum menunjukkan dinamika keterlibatan individu dalam pemerintahan. Kedua tokoh ini memainkan peran yang berbeda, tetapi tetap saling melengkapi dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan sistem demokrasi. Adela Adies akan menjadi representasi suara rakyat dalam MPR, sementara Adies Kadir menegakkan hukum dalam ruang konstitusi.

Muzani, dalam wawancara sebelumnya, menyatakan bahwa pelantikan anggota pengganti antarwaktu adalah bagian dari mekanisme keseimbangan dalam lembaga legislatif. Ia menekankan bahwa setiap anggota MPR harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga konsistensi terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kepentingan rakyat. Adela Adies, dengan latar belakang politiknya, dianggap memiliki potensi untuk berkontribusi dalam membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan representatif.

Kehadiran Adela Adies di MPR juga menunjukkan peran Partai Golkar dalam memperkuat keberagaman pengambilan keputusan. Sebagai anggota dari partai yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, Adela diharapkan mampu memberikan perspektif yang berbeda, sekaligus menjaga keseimbangan antara partai-partai besar dan suara-suara kecil. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dalam proses legislatif.

Proses pelantikan antarwaktu juga mengingatkan kita akan pentingnya mekanisme penggantian yang efektif. Dalam hal ini, Adela Adies memperoleh kesempatan untuk segera berkontribusi, terutama dalam periode kritis pemerintahan. Dengan adanya kelembagaan yang siap, proses ini berjalan lancar dan memastikan tidak ada hambatan dalam pengambilan keputusan.

Sebagai penutup, pelantikan Adela Adies menjadi simbol dari dinamika sistem politik Indonesia. Ia akan menjadi bagian dari kelembagaan yang bertugas menjaga keadilan, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mengawasi pembentukan kebijakan yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Dengan dukungan dari partai dan institusi, Adela diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik, sekaligus mengisi kekosongan yang terjadi akibat perpindahan Adies Kadir ke lembaga hukum.