Dedi Mulyadi ingin amankan hak siswa miskin yang terlempar dari SPMB

Di Bandung, Gubernur Jabar mengungkapkan tantangan serius dalam memastikan akses pendidikan untuk siswa miskin yang tidak lolos SPMB 2026

Dedi Mulyadi ingin amankan hak siswa – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menghadapi tantangan serius dalam menjaga hak pendidikan bagi ratusan ribu siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang gagal memasuki Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sekolah negeri. Kebijakan ini menyebabkan sejumlah siswa miskin terlempar dari jalur pendidikan formal karena keterbatasan kapasitas sekolah umum. Dedi menyoroti bahwa situasi ini berpotensi merugikan masa depan anak-anak yang tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang setara. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah provinsi mencoba memperluas rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Namun, kebijakan ini mengalami hambatan karena beberapa yayasan sekolah swasta menolak. Mereka khawatir penambahan rombel akan mengganggu keberlanjutan program mereka atau menyebabkan penurunan kualitas pendidikan. Dedi menjelaskan bahwa meskipun pihak manajemen sekolah swasta ditawarkan kerja sama pembiayaan, mereka masih enggan menerima penawaran tersebut.

Kebijakan SPMB 2026 dipertanyakan oleh Dedi Mulyadi karena terkesan mengorbankan kepentingan siswa miskin

“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” kata Dedi dalam pernyataannya di Bandung, Senin. Kebijakan SPMB 2026, menurutnya, kurang memperhatikan keadilan sosial karena lebih berfokus pada kriteria akademik yang ketat. Akibatnya, siswa miskin yang kurang memenuhi standar nilai menjadi korban. Dedi menekankan bahwa sistem ini justru memperkuat ketimpangan pendidikan antara siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dengan lapisan yang lebih mampu. Ia menyoroti bahwa keberhasilan SPMB 2026 tidak hanya bergantung pada angka penerimaan, tetapi juga pada kemampuan sekolah swasta untuk menerima siswa yang kurang beruntung. “Kita harus menciptakan kesetaraan, tidak hanya dalam nilai tetapi juga dalam peluang,” tambahnya.

Stimulus fiskal menjadi solusi sementara untuk mengimbangi penyerapan siswa miskin di sekolah swasta

Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemprov Jabar telah merancang skema insentif fiskal berupa bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa untuk tahun pertama. Insentif ini bertujuan memberikan kompensasi kepada yayasan sekolah swasta yang menerima siswa miskin sebagai bagian dari SPMB 2026. Dedi berharap anggaran subsidi ini bisa segera disepakati agar program penyerapan siswa miskin tidak terganggu. “Pemprov Jabar bersedia menawarkan pendanaan tambahan, tapi yayasan swasta harus bersedia melibatkan diri,” ujarnya. Dedi mengakui bahwa keterlibatan sekolah swasta sangat penting untuk menutupi kekurangan kapasitas di sekolah negeri. Ia menilai, tanpa kerja sama yang baik, jumlah siswa miskin yang terlempar dari sistem pendidikan akan terus meningkat. “Ini bukan hanya masalah biaya, tetapi juga kepedulian terhadap masa depan generasi muda,” lanjut Dedi.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dianggap sebagai kunci utama untuk mengurangi angka siswa putus sekolah

Dedi menegaskan bahwa kerja sama taktis antara Pemprov Jabar dan sektor swasta merupakan instrumen mutlak demi memutus mata rantai anak putus sekolah di tingkat SMA dan SMK. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar siswa miskin yang gagal masuk sekolah negeri secara mandiri mendaftar di institusi swasta. Namun, keberhasilan penyerapan mereka bergantung pada kesiapan yayasan swasta untuk menerima siswa dengan kondisi ekonomi terbatas. “Tanpa intervensi dari pihak swasta, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan kehilangan peluang untuk terus belajar,” kata Dedi. Ia menyebutkan bahwa pendidikan setara harus dijamin, terutama bagi kelompok rentan yang sering diabaikan dalam kebijakan umum. “Setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonominya, harus memiliki akses yang adil,” tegasnya.

Pemetaan sosiologis Pemprov Jabar menunjukkan kecenderungan masyarakat menengah ke bawah mendaftar secara mandiri

Melalui analisis sosiologis yang dilakukan Pemprov Jabar, terlihat bahwa kelompok masyarakat dari lapisan ekonomi menengah ke bawah saat ini lebih cenderung mendaftar secara mandiri di sekolah swasta. Sementara itu, siswa yang memenuhi kriteria SPMB 2026 akan didistribusikan ke sekolah negeri yang masih memiliki kuota. Dedi berharap kuota kosong di sekolah swasta mitra bisa diprioritaskan untuk menampung siswa miskin. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini harus berkelanjutan agar tidak hanya memperbaiki situasi saat ini, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih inklusif. “Kita perlu membangun kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang keadilan,” ujarnya. Dedi menambahkan bahwa pihak pemerintah siap memastikan pelaksanaan program ini dengan dukungan anggaran yang terencana.

Upaya Dedi Mulyadi diharapkan mampu mencegah kemungkinan terburuk bagi siswa miskin

Sebagai kepala daerah, Dedi mengatakan akan terus berupaya agar skenario terburuk seperti anak putus sekolah akibat himpitan ekonomi tidak terjadi di Jabar. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan setiap siswa miskin memiliki peluang pendidikan yang layak. “Kita harus menjadi penjamin hak-hak pendid