Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Papua

New Policy – Dalam upacara penghargaan kinerja daerah yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Senin (tanggal 20 Juni 2026), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti secara resmi meluncurkan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Acara ini dihadiri oleh para pemimpin daerah dan pihak terkait, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi pemerintah daerah di wilayah Papua. Amalia menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan inisiatif penting untuk memperoleh data ekonomi yang komprehensif, yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Langkah Strategis untuk Data yang Akurat

BPS, kata Amalia, bertugas untuk melakukan survei menyeluruh yang mencakup segala aspek kegiatan ekonomi. Pelaksanaan sensus akan dimulai dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan petugas menyambangi setiap rumah tangga dan unit usaha di seluruh wilayah Papua. “Tujuan utama dari Sensus Ekonomi 2026 adalah menghasilkan data yang dapat diandalkan, sehingga pembuat kebijakan bisa merancang strategi berdasarkan fakta,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, Amalia mengapresiasi peran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang telah menandatangani surat edaran bersama sejak awal.

“Pelaksanaan sensus ekonomi ini menjadi peluang besar bagi kepala daerah untuk mendapatkan data yang akurat tanpa harus bergantung pada anggaran daerah,” kata Amalia.

Dalam surat edaran yang telah disebarkan ke seluruh kepala daerah di Indonesia, Mendagri memberikan penekanan pada pentingnya partisipasi aktif dari pemimpin daerah dalam mengampanyekan dan mendukung sensus tersebut. “Dengan data yang terkini, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah ekonomi secara lebih tepat, serta mengevaluasi keberhasilan program yang telah dijalankan,” tambahnya. Amalia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus bergantung pada kerja sama yang baik antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kemitraan dengan Pemimpin Daerah

Selain apresiasi terhadap Mendagri, Amalia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para gubernur di Tanah Papua yang telah bersikap kooperatif dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya bagi sensus. “Komitmen mereka sangat berharga, karena ketersediaan surat edaran dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan pelaku usaha menjadi kunci pelaksanaan sensus berjalan lancar,” jelasnya. Dalam beberapa minggu terakhir, BPS telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan persiapan yang matang.

“Mendagri mengatakan bahwa Sensus Ekonomi tidak hanya membantu pemerintah daerah, tetapi juga memberikan wawasan tentang dinamika ekonomi nasional,” kata Amalia.

Kegiatan ini menandai awal dari upaya besar BPS untuk memperbarui data ekonomi wilayah Papua. Dengan melibatkan ribuan petugas yang telah diutus ke daerah-daerah terpencil, sensus diharapkan mampu mencakup segala jenis aktivitas ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, industri, dan sektor jasa. Amalia menjelaskan bahwa data yang diperoleh akan digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, distribusi sumber daya, serta tantangan yang dihadapi oleh sektor produktif.

Persiapan Petugas dan Pelaksanaan Terpadu

Dalam persiapan Sensus Ekonomi 2026, BPS telah menyiapkan sekitar 5.355 orang petugas yang tersebar di seluruh provinsi Papua. Petugas ini terdiri dari tenaga teknis, relawan, dan warga setempat yang terlatih untuk mengumpulkan informasi secara sistematis. “Kami melakukan pelatihan intensif agar petugas mampu menghadapi berbagai kondisi di daerah-daerah yang beragam,” tutur Amalia. Dengan jumlah petugas yang cukup, BPS yakin bahwa data akan terkumpul secara lengkap dan akurat.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa sensus ekonomi adalah alat penting dalam mengambil keputusan yang berbasis bukti. “Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi referensi utama bagi pembuatan kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa sensus tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga membantu masyarakat dalam memahami peluang ekonomi yang ada. “Dengan mengetahui data seperti jumlah pengusaha, pertumbuhan sektor tertentu, atau tingkat kemiskinan, warga Papua bisa mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam membangun ekonomi lokal,” kata Mendagri.

“Kepala daerah di Tanah Papua diminta untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan memastikan akses yang mudah bagi petugas dan mengajak masyarakat berpartisipasi secara aktif,” tambah Mendagri.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, BPS juga merencanakan pelatihan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil untuk memperkenalkan tujuan sensus dan metode pengumpulan data. “Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan memahami bahwa sensus adalah bentuk kontribusi mereka terhadap pengembangan daerah,” kata Amalia. Dengan adanya kesadaran publik, proses pencatatan akan lebih cepat dan akurat.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Papua juga diharapkan menjadi contoh terbaik dalam kolaborasi antara pusat dan daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, BPS dan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi rutin untuk memastikan bahwa semua kebutuhan logistik dan teknis terpenuhi. “Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Amalia. Dengan data yang lebih baik, pemerintah bisa mengalokasikan bantuan atau investasi secara lebih efektif, terutama untuk sektor-sektor yang kurang berkembang.

Sensus Ekonomi 2026 di Papua juga dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan transparansi pemerintahan. “Data yang dihasilkan akan menjadi alat pemantauan kinerja pemerintah, serta membantu masyarakat mengawasi penggunaan dana publik,” katanya. Dalam konteks ini, Amalia berharap semua pihak berperan aktif, baik sebagai petugas maupun sebagai responden yang bersedia memberikan informasi.

Amalia juga menyoroti bahwa sensus ini bukan sekadar mengumpulkan angka, tetapi juga menciptakan kesadaran akan pentingnya statistik dalam pengambilan keputusan. “Dengan keberhasilan sensus, kita bisa membangun pola pengambilan kebijakan yang lebih efisien,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa BPS terus berupaya untuk mening