DPRD Jabar dorong pemerataan investasi di kawasan Rebana

DPRD Jabar dorong pemerataan investasi di kawasan – Di tengah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, anggota DPRD Jawa Barat M. Romli memperkuat komitmen untuk memastikan investasi tersebar secara merata di wilayah Rebana. Kawasan ini mencakup Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, serta Sumedang, yang secara bersamaan menjadi fokus pengembangan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah tersebut dengan daerah Jabodetabek. Romli menekankan bahwa distribusi investasi yang seimbang tidak hanya membuka peluang ekonomi di daerah terpencil, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Kontribusi investasi dari kawasan Rebana dalam tahun 2025 mencapai Rp36,68 triliun, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Romli menyebutkan bahwa realisasi tersebut masih bisa ditingkatkan, terutama dalam triwulan I 2026 hingga April, dimana nilai investasi tercatat sebesar Rp6,5 triliun atau 8,43 persen dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat. “Dari data yang ada, saya melihat bahwa Sumedang dan wilayah Rebana memiliki potensi besar untuk menarik perhatian para investor,” ujarnya di Bandung, Minggu.

“Kawasan ini bukan hanya menawarkan peluang investasi yang menjanjikan, tetapi juga menjadi upaya untuk mencegah ketimpangan pembangunan antardaerah, khususnya dengan kawasan Jabodetabek,” tambah Romli.

Menurut Romli, langkah pemerataan investasi ini sangat penting karena kawasan Rebana, meskipun terletak di bagian selatan Jawa Barat, memiliki sumber daya alam dan keunggulan strategis yang mampu bersaing. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah, bersama DPRD Jabar, harus terus mendorong peningkatan keterlibatan investor di kawasan tersebut. “Investasi yang masuk tidak hanya tentang jumlah, tetapi juga tentang dampaknya terhadap perekonomian lokal,” ujarnya.

Salah satu strategi yang menjadi fokus Romli adalah pengembangan kawasan industri hijau di Majalengka. Daerah ini didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Kertajati, yang menjadi aksesibilitas logistik utama. “Kami sedang mengupayakan agar Majalengka, yang termasuk dalam wilayah Rebana, menjadi pusat industri hijau yang bisa menyerap tenaga kerja secara signifikan,” jelasnya. Menurutnya, kawasan industri hijau ini bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang ramah terhadap keberlanjutan lingkungan.

Romli juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap dampak investasi. Ia menegaskan bahwa tujuan utama DPRD Jabar bukan sekadar mencapai target angka investasi, tetapi memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Saya yakin bahwa realisasi investasi sudah cukup baik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana investasi tersebut dapat berkontribusi pada pengurangan pengangguran,” kata Romli.

“Jika investor hanya fokus pada keuntungan finansial, maka daerah lain akan kesulitan berkembang. Pemprov Jabar harus berperan aktif dalam memastikan investasi memiliki dampak sosial yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam rangka memperkuat daya tarik kawasan Rebana, DPRD Jabar terus berupaya menjalin komunikasi dengan calon investor di Jakarta. Romli menjelaskan bahwa pihaknya aktif menggali potensi daerah melalui promosi yang tepat. “Kami memberikan informasi tentang kemudahan akses infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, serta fasilitas kawasan industri yang bisa menjadikan Jawa Barat sebagai tujuan investasi utama,” katanya.

Potensi kawasan Rebana, kata Romli, tidak hanya terletak pada letak geografisnya yang strategis, tetapi juga pada sumber daya manusia yang berkualitas. Ia mengatakan bahwa keberadaan tenaga kerja yang cukup dan terampil menjadi faktor utama yang menarik perhatian investor. “Dengan akses infrastruktur yang sudah memadai, seperti jalan raya dan pelabuhan, serta kemudahan pengurusan administrasi, kawasan Rebana memiliki peluang besar untuk berkembang,” ujarnya.

Menurut Romli, pengembangan kawasan Rebana juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Investor tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi, tetapi juga kestabilan politik dan keberlanjutan pengelolaan daerah,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa DPRD Jabar terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan ini bisa tercapai secara bersama.

Dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan Rebana, Romli juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik. “Kami tidak hanya memfokuskan pada pengembangan industri, tetapi juga pada pembangunan kota-kota kecil di sekitarnya, agar pengembangan tersebut bisa menyentuh semua lapisan masyarakat,” katanya. Ia menuturkan bahwa penyebaran investasi harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan, pendidikan, serta transportasi yang memadai.

Romli memprediksi bahwa dengan langkah-langkah yang diambil, kawasan Rebana akan menjadi salah satu pilar ekonomi Jawa Barat. “Dalam lima tahun ke depan, saya yakin bahwa wilayah ini bisa menjadi pusat pertumbuhan yang stabil, terutama dengan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten setempat,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan berbasis investasi akan memberikan dampak positif terhadap keberagaman ekonomi daerah, sehingga tidak hanya bergantung pada sektor pertanian atau kehutanan.

Selain itu, Romli menekankan bahwa perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan investasi. “Masyarakat harus menjadi bagian dari pemerataan ini, karena mereka yang terlibat langsung dalam mengelola usaha akan merasakan manfaatnya secara langsung,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerataan investasi tidak bisa tercapai tanpa keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Menurut Romli, keberhasilan ini memerlukan kolaborasi yang erat antara DPRD Jabar, Pemprov Jabar, serta instansi terkait. “Dengan sinergi yang baik, kawasan Rebana bisa menjadi contoh keberhasilan pemerataan investasi di Indonesia,” ujarnya. Ia menutup wawancara dengan harapan bahwa kebijakan ini mampu membawa perubahan yang signifikan bagi perekonomian wilayah selatan Jawa Barat.