Purbaya buka suara soal pejabat Bea Cukai yang ditahan KPK

Menkeu Purbaya Tekankan Perbaikan Sistemik di Bea Cukai dan Pajak Pasca Penahanan KPK

Pemandanganindah.com – Isu integritas di lembaga-lembaga pengumpul penerimaan negara kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan seorang pejabat Bea Cukai dalam perkara dugaan suap terkait importasi barang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons langkah tersebut dengan menegaskan bahwa proses pembenahan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berjalan dan belum selesai.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis. Ia menekankan bahwa praktik korupsi di sektor kepabeanan dan perpajakan bukan sekadar persoalan individual, melainkan cerminan kelemahan struktural yang harus diperbaiki secara menyeluruh.

“Itu nanti kan kita sedang melakukan perbaikan Bea Cukai dan Pajak (DJP) ya. Jadi itu salah satu titik yang harus kita perbaiki ke depan.”

Purbaya menambahkan bahwa tujuan akhir dari seluruh upaya pembersihan tersebut adalah meningkatkan rasio penerimaan pajak (tax collection rate) serta membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem. Ia mengakui bahwa angka korupsi tidak akan pernah benar-benar nol, tetapi arahnya harus menuju titik itu agar uang negara tidak lagi diselewengkan di tengah jalan.

“Ke depan saya harapkan hal-hal seperti itu tidak terulang lagi atau semakin berkurang lah. Enggak mungkin menuju nol, tapi menuju nol sehingga tax collection rate kita bisa meningkat, dan orang yang bayar pajak pun rela bayar pajak karena uangnya enggak dibuat main-main.”

Detail Penahanan dan Nilai Suap yang Diduga

KPK menahan Gatot Heroe Hernanda, yang menjabat Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DJBC Kementerian Keuangan. Lembaga antikorupsi tersebut menyampaikan bahwa Gatot diduga menerima sejumlah uang dengan total nilai Rp3,25 miliar dalam perkara suap importasi barang.

Penahanan dilakukan setelah Gatot menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (26/8). Ia keluar dari gedung lembaga antikorupsi itu mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, menandai statusnya sebagai tersangka yang resmi ditahan.

Latar Operasi Tangkap Tangan dan Tersangka Lainnya

Kasus ini bukan berdiri sendiri. KPK sebelumnya telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam satu rangkaian perkara. Di antara mereka terdapat Rizal, yang saat ini menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Sebelum menduduki posisi tersebut, Rizal pernah menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dalam rentang waktu 2024 hingga Januari 2026.

Dua pejabat lain dari struktur intelijen dan penindakan Bea Cukai juga turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan sebagai Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai.

Sisi swasta perkara ini melibatkan pihak Blueray Cargo. KPK menetapkan John Field, pemilik perusahaan tersebut, sebagai tersangka. Dua orang lainnya dari internal Blueray Cargo turut dijerat: Andri, yang menjabat Ketua Tim Dokumentasi Importasi, dan Dedy Kurniawan, Manajer Operasional perusahaan.

Implikasi bagi Penerimaan Negara dan Kepercayaan Publik

Penahanan pejabat Bea Cukai oleh KPK membawa konsekuensi yang melampaui ranah hukum pidana. Bea dan cukai merupakan salah satu pilar penerimaan negara yang menopang belanja publik, mulai dari infrastruktur hingga layanan kesehatan. Ketika mekanisme kepabeanan disalahgunakan untuk memperlancar impor dengan imbalan finansial, negara kehilangan potensi penerimaan sekaligus pasar dalam negeri dirugikan oleh barang-barang yang seharusnya melewati prosedur bea masuk secara wajar.

Di sisi lain, kasus suap importasi barang menggarisbawahi kerentanan pada titik-titik pemeriksaan dokumen dan penilaian klasifikasi barang. Pejabat yang memegang kewenangan intelijen dan penindakan seharusnya menjadi penjaga gerbang, bukan justru menjadi bagian dari rantai suap. Fakta bahwa beberapa tersangka berasal dari unit intelijen dan penindakan Bea Cukai menunjukkan bahwa pengawasan internal perlu diperkuat secara signifikan.

Pernyataan Purbaya tentang upaya “membenahi” DJBC dan DJP mengisyaratkan bahwa Kementerian Keuangan memandang persoalan ini sebagai agenda reformasi jangka panjang, bukan sekadar respons reaktif terhadap satu kasus. Peningkatan tax collection rate yang ia sebutkan sebagai tujuan akhir hanya dapat tercapai apabila wajib pajak merasa bahwa sistem berjalan adil dan transparan. Setiap rupiah yang bocor melalui praktik korupsi di lembaga pengumpul pajak pada hakikatnya mengurangi ruang fiskal untuk program-program yang seharusnya dinikmati masyarakat luas.

Proses hukum terhadap para tersangka kini berada di tangan KPK dan lembaga peradilan. Sementara itu, langkah-langkah perbaikan kelembagaan yang dijanjikan Kementerian Keuangan akan diuji oleh publik melalui indikator konkret: berkurangnya kasus serupa, meningkatnya transparansi prosedur kepabeanan, dan naiknya rasio penerimaan pajak secara berkelanjutan dalam anggaran negara.