Gubernur dorong pemberian sertifikasi halal gratis 5.000 UMKM di 2027

Sumut Targetkan 5.000 UMKM Terima Sertifikasi Halal Gratis per Tahun Mulai 2027

Pemandanganindah.com – Pasar halal global yang terus mengembang membuka ruang besar bagi produsen lokal untuk menembus segmen konsumen yang semakin luas. Di tengah dinamika tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah konkret dengan menaikkan jatah insentif sertifikasi halal tanpa biaya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Target yang semula ditetapkan untuk satu ribu unit usaha per tahun akan diperluas menjadi lima ribu unit setiap tahun, efektif mulai tahun 2027. Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat penguatan ekosistem halal daerah sekaligus mengangkat daya saing produk lokal di kancah perdagangan internasional.

Lonjakan Kebutuhan Sertifikasi di Tengah Jutaan UMKM Belum Tersertifikasi

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan dorongan tersebut saat membuka acara Sumut Halal Fest 2026 di Medan, Rabu. Ia mengakui bahwa kuota seribu sertifikasi gratis yang dialokasikan untuk tahun berjalan memang bukan angka kecil, namun tetap jauh dari kebutuhan riil di lapangan.

“Untuk tahun ini, 1.000 sertifikasi halal diberikan kepada UMKM. Ini sebenarnya dibilang besar, ya lumayan. Kalau dibilang kecil, sudah pasti kecil.”

Data yang ia paparkan menunjukkan skala tantangan yang sangat besar. Pada tahun 2025, tercatat sekitar 1,4 juta unit UMKM beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 100 ribu lebih yang telah mengantongi sertifikat halal. Artinya, masih tersisa kurang lebih 1,3 juta pelaku usaha yang belum tersentuh proses sertifikasi.

“Masih ada pekerjaan rumah 1,3 jutaan lagi harus disertifikasi halal. Karena itu, saya minta ditambah minimal setahun 5.000 UMKM diberi insentif halal gratis mulai tahun depan.”

Penambahan kuota ini bukan sekadar angka administratif. Bagi UMKM yang bergerak di sektor pangan, minuman, dan produk konsumen lainnya, label halal merupakan prasyarat mutlak untuk mengakses pasar ritel modern, platform e-commerce berskala nasional, maupun jalur ekspor. Tanpa sertifikasi, produk unggulan daerah kehilangan akses ke segmen pasar yang paling besar dan paling cepat tumbuh.

Ekonomi Syariah sebagai Penggerak Pertumbuhan Riil

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M Moessa, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah menyimpan potensi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa cakupan ekonomi syariah jauh melampaui sektor keuangan syariah semata. Rantai nilai halal mencakup makanan dan minuman halal, industri fesyen, kosmetik, pariwisata ramah muslim, pertanian, industri kreatif, UMKM, hingga ekonomi pesantren.

“Ekonomi syariah bukan lagi sekadar sektor yang terbatas, tetapi menjadi bagian aktivitas ekonomi riil. Miliki potensi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin penting, termasuk Sumatera Utara.”

Pernyataan ini sejalan dengan tren nasional di mana berbagai daerah berlomba membangun infrastruktur pendukung ekonomi syariah, mulai dari klaster industri halal, pusat riset, hingga sertifikasi massal. Sumatera Utara, dengan basis UMKM-nya yang masif, memiliki fondasi demografis dan ekonomi yang kuat untuk memanfaatkan momentum tersebut, asalkan hambatan administratif dan biaya sertifikasi dapat diatasi secara sistematis.

Peluang Pasar dan Kepercayaan Konsumen

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, turut menyoroti posisi strategis Sumatera Utara dalam peta halal nasional. Ia menilai bahwa jumlah pelaku usaha dan UMKM yang besar di provinsi tersebut menjadi modal utama untuk memperluas portofolio produk halal.

“Halal lifestyle semakin luas, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu peluang produk UMKM Sumatera Utara dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.”

Fenomena halal lifestyle sendiri telah melampaui batas keagamaan menjadi preferensi gaya hidup yang melintasi batas demografi. Konsumen non-Muslim pun semakin memilih produk berlabel halal karena persepsi terhadap standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas proses produksi. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi ganda: memenuhi kewajiban regulasi sekaligus menjadi instrumen pemasaran yang membangun kepercayaan konsumen.

Implikasi Jangka Panjang bagi Ekonomi Daerah

Peningkatan kuota sertifikasi dari seribu menjadi lima ribu per tahun berarti pemerintah provinsi mengalokasikan sumber daya fiskal yang lebih besar untuk mendukung transformasi UMKM. Dampaknya tidak terbatas pada satu sektor pangan saja. Industri kreatif, pariwisata ramah muslim, dan ekonomi pesantren yang beroperasi di Sumatera Utara juga akan memperoleh manfaat turunan ketika rantai pasok lokal tersertifikasi secara lebih luas.

Bobby Nasution menutup pandangannya dengan penekanan bahwa sertifikasi halal harus menjadi instrumen penggerak perekonomian daerah, bukan sekadar formalitas administratif.

“Kita perlu terus meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Sumatera Utara agar semakin banyak produk unggulan daerah memenuhi standar halal, memiliki daya saing, dan dapat menjadi penggerak perekonomian Sumatera Utara.”

Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan bergantung pada koordinasi lintas lembaga antara pemerintah provinsi, BPJPH, Bank Indonesia, dan lembaga sertifikasi halal terakreditasi. Dengan 1,3 juta UMKM yang masih menunggu akses sertifikasi, skala tantangan menuntut percepatan proses, penyederhanaan prosedur, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar target lima ribu per tahun bukan sekadar ambisi politik, melainkan realitas yang terukur di lapangan.