Kementrans Kirim 36 Peserta Belajar Pengentasan Kemiskinan ke China

Topics Covered – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) melakukan pemberangkatan 36 peserta pelatihan ke Tiongkok sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyerap metode pengentasan kemiskinan serta pembangunan desa yang dapat diadopsi di kawasan transmigrasi. Menurut Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara, program ini menjadi penjembatann pengalaman pemerintah Tiongkok dalam mereduksi kemiskinan secara bertahap selama empat dekade.

Pelatihan Bertujuan Membangun Model Lokal

Program pelatihan tersebut bertujuan menciptakan strategi yang efektif, mulai dari tingkat wilayah hingga masyarakat keluarga. Iftitah menyatakan, Tiongkok memiliki pusat khusus yang fokus pada pengentasan kemiskinan, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk belajar.

“Di sana ada satu center yang berupaya mengentaskan kemiskinan secara spesifik,” ujarnya.

Seleksi Lokasi dan Durasi Pelatihan

Kegiatan akan berlangsung dari 9 hingga 22 Mei 2026, dengan menggabungkan sesi perkuliahan, diskusi, dan kunjungan lapangan di Beijing serta Prefektur Otonom Honghe Hani dan Yi, Provinsi Yunnan. Menurut Iftitah, durasi dua minggu telah dirancang agar peserta dapat memahami seluruh aspek pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan secara mendalam.

“Kita ingin belajar best practice itu dan mengimplementasikannya di Indonesia,” tambah Iftitah.

Komposisi Peserta dan Tujuan Kegiatan

Peserta pelatihan terdiri dari berbagai lapisan, yaitu anggota Kementerian Transmigrasi, pelatih dari Balai-Balai Transmigrasi, serta akademisi dari 10 perguruan tinggi. Daftar universitas yang terlibat meliputi Universitas Indonesia, IPB University, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin. Iftitah menjelaskan, para akademisi akan berperan aktif dalam memperkaya pengetahuan Tim Ekspedisi Patriot yang akan bertugas di lapangan.

“Mereka nanti menjadi bagian dari Tim Ekspedisi Patriot untuk berkiprah di 53 kawasan transmigrasi,” kata Iftitah.

Hasil Pelatihan: Policy Paper dan Buku Panduan

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta akan menyusun laporan kebijakan serta panduan implementasi yang bisa langsung diterapkan. Iftitah menekankan pentingnya output ini untuk memastikan metode yang dipelajari tidak hanya teori, tetapi juga praktis. “Kami meminta akademisi menghasilkan buku panduan yang benar-benar aplikatif,” tuturnya.

Contoh Penerapan di Papua

Salah satu peserta dari Sorong, Oktovianus Kolin, mengharapkan pelatihan ini memberikan wawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi Klamono-Segun. Ia menyatakan, metode pengentasan kemiskinan yang dipelajari di Tiongkok akan menjadi acuan dalam pengembangan ekonomi daerahnya.

“Saya ingin belajar bagaimana program ini bisa saya bawa ke daerah kerja saya di Papua Barat Daya,” ujar Oktovianus.

Perspektif Lokal dalam Membangun Model Nasional

Iftitah mengungkapkan, program ini dirancang untuk mengintegrasikan pengalaman Tiongkok dengan kondisi lokal Indonesia. Ia memberi contoh, seorang anggota Tim Ekspedisi Patriot dapat bertanggung jawab atas sekitar 10 kepala keluarga miskin ekstrem, sehingga bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan. “Kalau satu patriot bisa menolong 10 keluarga miskin, 1.000 patriot akan mampu mengangkat 10.000 keluarga,” tambahnya.

Kolaborasi Akademik dan Instansi

Peran akademisi dalam program ini tidak hanya sekadar mengikuti pelatihan, tetapi juga terlibat langsung dalam membekali anggota Tim Ekspedisi Patriot. Iftitah menjelaskan, para dosen akan memberikan panduan praktis untuk menghadapi tantangan di lapangan. “Dengan berkolaborasi, kami percaya program ini akan lebih efektif,” katanya.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Prioritas

Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pengembangan ekonomi dan sosial. Iftitah menekankan, pelatihan ini bertujuan membentuk pola kerja yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan mempelajari pengalaman Tiongkok, diharapkan dapat menghasilkan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif.

Harapan untuk Kemajuan Nasional

Menurut Iftitah, pemerintah ingin mengadaptasi model pengentasan kemiskinan Tiongkok agar lebih sesuai dengan konteks Indonesia. Ia menyoroti pentingnya mempercepat perubahan melalui pendekatan terstruktur dan berkelanjutan. “Ini adalah langkah strategis untuk membangun ketahanan ekonomi di daerah-daerah yang masih terisolasi,” ujarnya.

Kawasan Transmigrasi di Papua: Fokus Utama

Kawasan transmigrasi di Papua menjadi salah satu fokus utama pelatihan ini. Iftitah menjelaskan, 10 kawasan transmigrasi di sana akan menjadi tempat penerapan metode yang dipelajari. Ia menambahkan, perluasan program ini ke daerah-daerah lain akan dilakukan setelah terlebih dahulu mengevaluasi hasil di Papua.

Signifikansi Kolaborasi Internasional

Program pelatihan ini menunjukkan komitmen Kementerian Transmigrasi dalam membangun kemitraan internasional untuk pengembangan pembangunan. Dengan belajar dari pengalaman Tiongkok, diharapkan dapat memperkuat kebijakan nasional dan meningkatkan kualitas layanan transmigrasi. Iftitah menyatakan, pelatihan ini akan menjadi fondasi untuk kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas.

Penyelarasan dengan Kebutuhan Lokal

Iftitah juga menekankan pentingnya penyelarasan metode Tiongkok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan, kawasan transmigrasi di Sorong memiliki karakteristik unik yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan program. “Kami ingin memastikan setiap pendekatan disesuaikan dengan kondisi lokal agar efektif,” ujarnya.

Kelangsungan Program dan Dukungan Sosial

Untuk memastikan keberhasilan program, Kementerian Transmigrasi menekankan dukungan dari masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, partisipasi masyarakat dalam proses pengentasan kemiskinan menjadi kunci. “Dengan melibatkan mereka, kami yakin kebijakan akan lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Penutup: Masa Depan Transmigrasi

Keg