DJPb: Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Capai 5,67 Persen di Triwulan I 2026

Topics Covered – Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan (Kalsel), terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai angka 5,67 persen pada triwulan pertama tahun 2026. Angka ini mengungguli rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yang sebesar 5,61 persen, terutama di tengah situasi ekonomi global yang sedang mengalami perubahan dinamis pada awal tahun. Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menjelaskan bahwa capaian ini didasarkan pada hasil rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Kementerian Keuangan yang melibatkan perwakilan daerah. Rapat tersebut mengevaluasi perkembangan perekonomian regional serta pengelolaan fiskal daerah selama periode tiga bulan pertama 2026.

Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan

Menurut Catur, pertumbuhan ekonomi Kalsel tercatat sebagai yang kedua tertinggi di antara daerah-daerah di Kalimantan. Penyebab utama kenaikan ini, menurutnya, berasal dari meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Dalam masa libur tersebut, mobilitas masyarakat meningkat signifikan, baik untuk keperluan keagamaan maupun hiburan. Faktor-faktor seperti permintaan terhadap barang dan jasa makanan, kebutuhan suvenir, serta transaksi dalam kegiatan sosial dan budaya turut memperkuat dinamika perekonomian lokal.

“Pertumbuhan ekonomi Kalsel menjadi yang tertinggi kedua di regional Kalimantan dengan penopang utama berasal dari peningkatan konsumsi masyarakat selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri serta tingginya mobilitas masyarakat pada periode hari besar keagamaan,” ujar Catur.

Menurut analisis, pertumbuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan konsumsi ritel, tetapi juga oleh pertumbuhan sektor layanan yang berhubungan dengan keagamaan, seperti pembukaan pasar tradisional, serta peningkatan pendapatan dari usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak dalam bidang kebutuhan harian dan kegiatan liburan. Di sisi lain, dampak dari peningkatan mobilitas masyarakat juga mendorong kegiatan ekspor-impor lokal, terutama dalam produk pertanian dan perikanan, yang semakin menarik minat pasar nasional maupun internasional.

Ekspansi Sektoral dalam Produksi

Dalam aspek produksi, lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi adalah sektor akomodasi dan makan minum, dengan pertumbuhan sebesar 13,12 persen. Pertumbuhan ini terjadi karena peningkatan aktivitas pariwisata yang mencakup kunjungan wisatawan lokal maupun luar daerah, serta meningkatnya transaksi perdagangan dan layanan jasa di tempat-tempat umum. Selain itu, pemanfaatan tempat ibadah dan pusat kegiatan budaya juga menjadi penyumbang pengeluaran masyarakat yang signifikan selama masa libur.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam menopang ekonomi melalui realisasi belanja negara yang mencapai Rp7,39 triliun pada triwulan I 2026. Angka ini merupakan 24,78 persen dari total pagu belanja sebesar Rp29,85 triliun. Alokasi utama dari dana tersebut adalah Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima sebesar Rp5,43 triliun. Dana ini digunakan untuk mendukung program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Sejumlah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat, seperti penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan stimulus transportasi udara, darat, serta laut, turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. THR yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer menjadi stimulus bagi belanja pemerintah daerah, terutama pada sektor kebutuhan pokok dan kegiatan sosial. Sementara itu, diskon transportasi yang diberikan pada masa libur memberi kemudahan bagi masyarakat dalam bepergian, sehingga meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi lokal.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Di sisi pendapatan, DJPb Kalsel mencatat bahwa kinerja APBD pada triwulan pertama 2026 menunjukkan surplus sebesar Rp1,86 triliun. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, yang menunjukkan bahwa ruang fiskal masih sehat dan bisa dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan jangka panjang. Surplus tersebut dihasilkan dari pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil, baik dari pajak maupun retribusi, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

“Kondisi ini mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan menopang stabilitas ekonomi regional,” tambah Catur. Surplus APBD juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana tambahan ke bidang prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Dengan angka surplus yang tinggi, pemerintah Kalsel dapat mengantisipasi kebutuhan pengeluaran di masa mendatang, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin muncul akibat perubahan iklim global atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

DJPb Kalsel menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,67 persen tidak hanya terjadi karena faktor kebetulan, tetapi juga berkat kebijakan yang tepat dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, faktor eksternal seperti kebijakan stimulus dari pemerintah dan keadaan global yang stabil di awal tahun juga memperkuat peluang pertumbuhan. Untuk mempertahankan momentum ini, pemerintah daerah harus terus memperkuat kebijakan fiskal dan memastikan alokasi dana yang seimbang antara pengeluaran konsumsi dan investasi.

Dalam konteks ini, DJPb Kalsel berharap bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama triwulan pertama bisa berlanjut di triwulan berikutnya. Pemerintah daerah diwacanakan untuk mengoptimalkan potensi sektor-sektor strategis, seperti pariwisata dan industri kecil, serta menjaga stabilitas harga pasar agar masyarakat tetap terdorong untuk berkonsumsi. Dengan pendapatan yang tercatat cukup baik, Kalsel berpotensi menjadi salah satu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan.

Sebagai penutup, Catur menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalsel mencerminkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah dan kebijakan fiskal yang tepat. Pertumbuhan tersebut tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah tantangan eksternal. Dengan langkah-langkah yang terencana, Kalsel diperkirakan akan terus menjadi salah satu provinsi yang dinamis dalam sektor ekonomi di Indonesia bagian selatan.