BI dorong digitalisasi pembayaran UMKM untuk perluas pembiayaan

Gap Kredit UMKM yang Mencolok: BI Taruh Digitalisasi Pembayaran sebagai Kunci Pembuka Akses Pembiayaan

Pemandanganindah.com – Angka-angka dari laporan kredit perbankan Juli 2026 memperlihatkan jurang yang sulit diabaikan. Kredit yang disalurkan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya mencatat pertumbuhan 1,62 persen secara tahunan, sementara total kredit perbankan nasional melaju hingga 13,58 persen. Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada segmen UMKM berkisar antara 4,5 persen sampai 5,6 persen, jauh di atas NPL perbankan nasional yang berada di level 2,09 persen. Ketimpangan ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan hambatan struktural yang membuat jutaan pelaku usaha kecil kesulitan memperoleh pendanaan formal.

Bank Indonesia (BI) memandang hambatan tersebut sebagai persoalan yang dapat diurai melalui satu jalur utama: digitalisasi pembayaran. Dengan mendorong agar setiap transaksi jual-beli UMKM tercatat dalam sistem pembayaran digital, otoritas moneter berharap data arus kas yang dihasilkan dapat menjadi bahan penilaian kelayakan kredit oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Asimetri Informasi dan Masalah Pencatatan

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menjelaskan bahwa salah satu akar masalah yang membuat UMKM sulit mengakses pembiayaan adalah lemahnya pencatatan keuangan di tingkat usaha. Banyak pelaku usaha kecil yang belum membukukan transaksi secara sistematis, sehingga ketika mereka mengajukan kredit, pihak bank tidak memiliki jejak transaksi yang cukup untuk menilai kapasitas bayar. Dari sisi lembaga keuangan, kondisi ini menciptakan asimetri informasi: pemberi pinjaman tidak memiliki data memadai untuk membedakan antara calon debitur yang sehat dan yang berisiko tinggi.

Dalam acara Karya Kreatif Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (21/8), Aida menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut. Ketika transaksi UMKM mengalir melalui kanal digital, setiap pembelian dan penjualan terekam secara otomatis, menghasilkan jejak data yang dapat dianalisis oleh lembaga keuangan.

“Ini semua akan membawa ke dalam ekosistem UMKM tadi, sehingga UMKM tercatat, terlihat, terukur. Bila dilakukan ini semua, maka UMKM itu akan layak untuk pembiayaan.”

QRIS dan Kebijakan Merchant Discount Rate

Sebagai langkah konkret, BI mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta berbagai fasilitas penyelesaian transaksi digital lainnya. QRIS memungkinkan konsumen membayar melalui aplikasi pembayaran digital apa pun, sehingga pedagang kecil tidak perlu menyediakan banyak terminal pembayaran terpisah.

Untuk mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi alasan pedagang enggan menerima pembayaran digital, BI telah menetapkan kebijakan merchant discount rate (MDR) QRIS sebesar nol persen untuk transaksi bernilai hingga Rp100.000. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku mulai Oktober 2026. Sebelumnya, MDR nol persen untuk transaksi hingga Rp500.000 pada segmen usaha mikro sudah lebih dulu diterapkan dan masih berjalan. Dengan hilangnya biaya potongan per transaksi, pedagang kecil tidak lagi menanggung kerugian margin tipis setiap kali menerima pembayaran digital.

Langkah ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, pedagang memperoleh insentif ekonomi untuk beralih ke kanal digital. Di sisi lain, volume transaksi yang tercatat dalam sistem pembayaran digital akan meningkat secara signifikan, memperkaya basis data yang dapat dimanfaatkan lembaga keuangan untuk scoring kredit.

Ekosistem Data sebagai Fondasi Penilaian Kredit

Prinsip yang dipegang BI dapat diringkas dalam tiga kata: tercatat, terlihat, terukur. Ketika transaksi UMKM masuk ke dalam ekosistem pembayaran digital, arus kas usaha menjadi terlihat oleh pihak ketiga. Lembaga keuangan tidak lagi harus bergantung semata pada laporan keuangan manual yang sering kali tidak lengkap atau tidak konsisten. Data transaksi digital memberikan gambaran real-time tentang frekuensi penjualan, ukuran rata-rata transaksi, dan pola musiman usaha.

Informasi semacam itu memungkinkan bank merancang produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan profil risiko UMKM. Alih-alih menolak pengajuan kredit karena ketiadaan agunan atau laporan keuangan formal, lembaga keuangan dapat menggunakan riwayat transaksi digital sebagai salah satu variabel penilaian. Dengan demikian, UMKM yang selama ini berada di luar radar perbankan formal berpeluang masuk ke dalam sistem pembiayaan yang lebih terstruktur.

Menutup Jurang Pertumbuhan Kredit

Perbedaan antara pertumbuhan kredit UMKM (1,62 persen) dan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan (13,58 persen) menunjukkan bahwa segmen usaha kecil masih tertinggal jauh dari arus pendanaan formal. Aida menekankan bahwa memperluas pembiayaan UMKM tidak dapat dilakukan hanya dengan menurunkan suku bunga atau menambah kuota kredit; yang dibutuhkan adalah perbaikan kualitas informasi yang menjadi dasar penilaian.

Dengan kata lain, digitalisasi pembayaran bukan sekadar modernisasi infrastruktur transaksi. Ia merupakan prasyarat agar data ekonomi UMKM tersedia dalam format yang dapat diproses oleh mesin penilaian risiko perbankan. Tanpa jejak digital, setiap upaya memperluas akses pembiayaan akan terus terbentur pada ketiadaan informasi yang memadai.

Keberhasilan strategi ini bergantung pada adopsi massal oleh jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia. Kebijakan MDR nol persen untuk transaksi bernilai kecil dirancang agar transisi ke kanal digital tidak memberatkan pedagang yang margin keuntungannya sangat tipis. Jika adopsi berjalan sesuai rencana, data transaksi yang terkumpul akan menjadi fondasi bagi model penilaian kredit yang lebih inklusif, dan pada akhirnya memperkecil jurang antara pertumbuhan kredit UMKM dan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan.