OJK Beri Sanksi Rp875 Juta ke Indosaku karena Ketidakpatuhan dalam Penagihan

Key Strategy – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif senilai Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) karena melakukan pelanggaran dalam mengatur proses penagihan. Penjatuhkan sanksi ini terjadi setelah OJK mengevaluasi kinerja perusahaan dalam mengelola kegiatan pengumpulan dana. Dalam pernyataannya, OJK menegaskan bahwa penggunaan pihak ketiga dalam penagihan tidak membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab atas kepatuhan dan kualitas layanan.

Ketidakpatuhan Terhadap Aturan Penagihan

Dalam keterangan di Semarang, Jawa Tengah, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, Agus Firmansyah, menyatakan bahwa Indosaku melanggar aturan penagihan karena tidak memastikan mitra eksternal menjalankan tugas secara profesional. “Key Strategy memastikan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan penagihan dengan etika, kepatuhan, serta keandalan,” jelas Agus. Ia menambahkan bahwa sanksi ini sebagai bagian dari tindakan korektif untuk mendorong penyesuaian proses pengelolaan tagihan.

“Key Strategy dalam mengelola penagihan memerlukan harmonisasi antara kebijakan internal dan tugas yang diberikan kepada mitra eksternal. Penyelenggara jasa keuangan wajib memastikan setiap kegiatan penagihan dilakukan dengan transparansi dan keadilan,” ujar Agus Firmansyah.

OJK menyoroti bahwa kegiatan penagihan melalui pihak ketiga memiliki dampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Dengan mengabaikan pengawasan ketat terhadap mitra, Indosaku dianggap tidak memenuhi standar regulasi yang diharuskan. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memperkuat komitmen perusahaan terhadap kepatuhan dalam aktivitas keuangan.

Rencana Perbaikan dan Evaluasi PKS

Sebagai langkah korektif, OJK memerintahkan Indosaku menyusun rencana tindak perbaikan. Rencana ini mencakup perbaikan kebijakan penagihan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra eksternal. OJK meminta perusahaan memperhatikan kualitas layanan, mekanisme pengawasan, dan sistem sanksi yang diterapkan. Penyesuaian ini diharapkan meningkatkan kualitas penagihan yang diawasi perusahaan.

Kebijakan penagihan Indosaku, menurut Agus, menjadi fokus utama OJK karena berpotensi mengurangi kepercayaan publik. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku diwajibkan menjaga integritas dan kejujuran dalam menagihkan tagihan. Dengan sanksi Rp875 juta, OJK mengingatkan bahwa Key Strategy dalam pengelolaan penagihan harus selalu diprioritaskan.

OJK juga meminta Indosaku memperkuat mekanisme pengendalian kualitas. Langkah ini melibatkan peningkatan pengawasan terhadap mitra eksternal dan penguatan tata kelola internal. Dengan Key Strategy yang lebih ketat, perusahaan diharapkan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, OJK akan terus memantau proses penagihan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Penagihan melalui pihak ketiga memerlukan Key Strategy dalam memastikan harmonisasi antara kebijakan internal dan tugas mitra. OJK menilai bahwa Indosaku gagal dalam menjaga transparansi dan keadilan selama kegiatan penagihan. Sanksi ini menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara jasa keuangan untuk memperbaiki prosedur dan memenuhi standar regulasi yang berlaku.