Nadiem Makarim Hadiri Sidang Putusan Kasus Korupsi Chromebook

Key Strategy – Jakarta, Selasa – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, kembali menjalani sidang putusan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, proses pengadilan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB di ruang pengadilan Muhammad Hatta Ali, dengan Hakim Ketua Purwanto Abdullah sebagai pemandu sidang.

Detail Kasus dan Tuntutan

Kasus ini berkaitan dengan skandal korupsi dalam program digitalisasi pendidikan, khususnya pengadaan laptop Chromebook serta layanan Chrome Device Management (CDM) yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama periode anggaran 2019 hingga 2022. Nadiem menjadi salah satu dari empat terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan terpisah. Tuntutan terhadapnya mencakup hukuman penjara selama 18 tahun, denda sebesar Rp1 miliar, serta ancaman pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp5,67 triliun. Sementara itu, tuntutan terhadap tiga terdakwa lainnya—Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih—masih dalam proses penyelidikan.

Dalam penyelidikan, Nadiem diduga terlibat dalam korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun. Perbuatan korupsi ini dianggap dilakukan melalui pengadaan perangkat pembelajaran digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti laptop Chromebook dan CDM, yang tidak sesuai dengan rencana awal atau prinsip pengadaan yang seharusnya diterapkan. Penyelidikan menyebutkan bahwa Nadiem memperoleh keuntungan finansial sebesar Rp809,59 miliar melalui PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) yang dimediasi oleh PT Gojek Indonesia. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa sebagian besar modal PT AKAB berasal dari investasi Google, yang nilainya mencapai 786,99 juta dolar AS.

Analisis Kerugian Negara

Kerugian negara dalam kasus ini terdiri dari dua bagian utama. Pertama, kerugian sebesar Rp1,56 triliun terjadi akibat program digitalisasi pendidikan yang tidak berjalan optimal. Kedua, kerugian sekitar 44,05 juta dolar AS atau setara Rp621,39 miliar disebabkan oleh pengadaan CDM yang dianggap tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi program tersebut. Dengan tuntutan yang diberikan, Nadiem dihadapkan pada pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyelidikan mengungkap bahwa Nadiem, sebagai pendiri perusahaan teknologi, secara aktif terlibat dalam pengadaan barang dan jasa selama tiga tahun tersebut. Banyak pihak menyoroti cara pengadaan yang dianggap tidak transparan, dengan alur dana yang terkesan terkonsentrasi di satu pihak. Dalam laporan kekayaan Nadiem yang tercatat pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022, ditemukan perolehan harta berupa surat berharga senilai Rp5,59 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan kekayaan yang signifikan, terutama dari sumber pendanaan yang berasal dari perusahaan teknologi besar.

Peran Tiga Terdakwa Lainnya

Kasus korupsi ini melibatkan tiga tersangka lainnya yang diperiksa dalam persidangan berbeda. Ibrahim Arief, yang dikenal dengan nama panggilan Ibam, serta Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih, diperiksa bersama Nadiem. Sementara itu, Jurist Tan—yang hingga kini masih buron—diduga terlibat dalam pengelolaan dana yang tidak transparan. Keseluruhan perbuatan tersebut dianggap dilakukan secara bersama-sama, dengan masing-masing terdakwa memainkan peran yang berbeda dalam proses pengadaan.

Selama proses penyelidikan, tim penyidik melakukan analisis mendalam terhadap pengelolaan anggaran dan kontrak pengadaan. Temuan menunjukkan bahwa sejumlah dana yang dialokasikan untuk program digitalisasi pendidikan tidak terpakai secara efektif, bahkan dianggap terbuang begitu saja. Sementara itu, proyek pengadaan Chromebook dan CDM menjadi titik fokus utama, karena dianggap menimbulkan kerugian yang besar. Dalam laporan keuangan, ditemukan indikasi bahwa perusahaan yang terlibat dalam pengadaan memperoleh keuntungan finansial yang melampaui batas.

Implementasi UU dan Konsekuensi Hukum

Menurut dokumen perkara, Nadiem diadili berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, serta KUHP. Pasal-pasal ini mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan penggunaan dana publik secara tidak sah. Selain itu, perbuatan korupsi ini juga diduga melibatkan praktik kecurangan dalam pemilihan penyedia jasa dan pengelolaan kontrak. Dengan tuntutan yang dijatuhkan, Nadiem menghadapi ancaman hukuman penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar, atau subsider 190 hari penjara, serta uang pengganti Rp5,67 triliun yang dianggap telah diterima dari PT AKAB.

Perusahaan PT AKAB sendiri memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan Google. Dalam laporan keuangan, ditemukan bahwa 786,99 juta dolar AS diberikan oleh Google sebagai investasi ke PT AKAB, yang kemudian digunakan dalam pengadaan Chromebook. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan alur dana dan transparansi penggunaan dana publik. Selain itu, tuntutan juga menyoroti kesalahan administratif dalam penyaluran anggaran, yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik terhadap program digitalisasi pendidikan.

Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal