Kodam Pattimura tegaskan isu bendera RMS di Aboru adalah hoaks

Kabar Bendera RMS di Aboru Dinyatakan Hoaks oleh Kodam Pattimura

Pemandanganindah.com – Di tengah gegap gempita peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, sebuah narasi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar cepat di ruang digital Maluku. Klaim bahwa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dikibarkan di Negeri Aboru, Kabupaten Maluku Tengah, saat Pangdam XV/Pattimura melakukan kunjungan kerja, memicu reaksi beragam dari warganet. Namun, markas komando militer di Ambon segera turun tangan dan menyatakan bahwa informasi tersebut sepenuhnya tidak berdasar.

Pernyataan Resmi dari Juru Bicara Kodam

Letkol Inf Adi Swastika, Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, menyampaikan klarifikasi resmi di Ambon pada Selasa. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun momen pengibaran bendera RMS selama kunjungan kerja Mayjen TNI Dody Triwinarto ke wilayah Negeri Aboru. Seluruh rangkaian agenda militer yang dilaksanakan di lokasi tersebut berjalan tanpa insiden apa pun yang berkaitan dengan simbol-simbol gerakan separatis.

“Informasi mengenai adanya bendera yang naik saat kehadiran Bapak Pangdam di Aboru adalah tidak benar. Yang benar adalah justru masyarakat setempat ikut andil dalam pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 500 meter.”

Adi menambahkan bahwa kabar tersebut muncul di berbagai platform media sosial tepat pada momentum peringatan kemerdekaan, sehingga memiliki potensi besar untuk menciptakan persepsi keliru di kalangan warga yang sedang merayakan hari bersejarah bangsa.

Realitas di Lapangan: Bendera Merah Putih 500 Meter

Fakta di lapangan justru menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dari narasi yang beredar. Warga Negeri Aboru secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembentangan bendera nasional sepanjang 500 meter sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 RI. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang kuat dan keterlibatan langsung warga dalam memperingati kemerdekaan, bukan sebaliknya.

Kondisi keamanan selama kunjungan Pangdam dilaporkan sepenuhnya terkendali. Tidak ada ketegangan, tidak ada konfrontasi, dan tidak ada simbol-simbol yang dikaitkan dengan gerakan RMS yang muncul di lokasi kegiatan. Seluruh agenda militer dan sosial yang dijadwalkan terlaksana dengan lancar dan dalam suasana kekeluargaan.

Mengapa Narasi RMS Masih Mampu Mengguncang Sentimen Publik

Maluku memiliki sejarah panjang dengan isu kemerdekaan yang berakar pada pembentukan Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Meskipun secara de facto gerakan tersebut tidak lagi beroperasi sebagai entitas politik aktif, simbol-simbol RMS tetap menjadi pemicu sensitivitas emosional di kalangan masyarakat setempat. Dalam konteks perayaan kemerdekaan nasional, setiap narasi yang mengaitkan wilayah Maluku dengan simbol separatis berpotensi mengikis rasa persatuan dan memicu ketegangan sosial yang tidak perlu.

Kehadiran narasi semacam itu di media sosial pada hari yang sama dengan peringatan HUT RI memperbesar risiko distorsi informasi. Warga yang sedang dalam suasana perayaan dapat dengan mudah menerima informasi tanpa verifikasi, terutama jika narasi tersebut menyentuh sentimen sejarah lokal. Oleh karena itu, klarifikasi cepat dan tegas dari otoritas militer menjadi langkah penting untuk mencegah eskalasi misinformasi.

Maknun Kunjungan Pangdam ke Negeri Aboru

Kunjungan kerja Mayjen TNI Dody Triwinarto ke Negeri Aboru bukan sekadar agenda seremonial. Menurut Adi Swastika, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara TNI dan masyarakat di tingkat akar rumput. Pangdam secara langsung meninjau kondisi wilayah, berinteraksi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat, serta memperkuat ikatan kepercayaan antara institusi pertahanan dan warga.

“Kami tegaskan bahwa seluruh agenda kunjungan kerja berjalan dengan lancar, aman, dan penuh kehangatan bersama warga setempat.”

Interaksi langsung antara pimpinan militer dan pemuka masyarakat adat memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah kepulauan. Melalui kunjungan semacam ini, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan wilayah, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan sosial yang mengikat komunitas lokal dalam kerangka kebangsaan.

Imbauan kepada Masyarakat Maluku

Di akhir pernyataannya, Adi Swastika menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak mudah menerima atau menyebarkan informasi yang belum melalui proses verifikasi, khususnya kabar yang berkaitan dengan keamanan dan situasi sosial di Maluku. Ia menekankan pentingnya literasi digital dan sikap kritis dalam menghadapi arus informasi di era media sosial.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar dan bersama-sama menjaga kedamaian serta ketertiban yang telah terbangun dengan baik di Maluku.”

Imbauan ini sejalan dengan kebutuhan kolektif masyarakat Maluku untuk mempertahankan stabilitas sosial yang telah dicapai melalui dialog, kerja sama, dan penghormatan terhadap keberagaman. Di tengah laju penyebaran informasi yang semakin cepat, tanggung jawab bersama untuk memverifikasi sebelum membagikan menjadi benteng pertama terhadap hoaks yang dapat mengancam kohesi sosial.