Anggota DPR Dorong KBPP Polri Ambil Peran dalam Astacita

Latest Program – Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mengusulkan agar Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri berpartisipasi aktif dalam program Astacita untuk memastikan keterlibatan mereka di tengah masyarakat. Sebagai anggota Dewan Kehormatan KBPP Polri, ia menekankan pentingnya organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan strategis. Salah satu prioritas yang disebutkan adalah penanggulangan narkoba, yang dianggap cocok untuk diintegrasikan ke dalam agenda KBPP Polri.

Peran KBPP Polri dalam Astacita

Adang Daradjatun menyarankan agar KBPP Polri memilih salah satu program pemerintah yang relevan dengan visi dan misi organisasi mereka, seperti Astacita, untuk dijadikan bagian dari kegiatan rutin. “Dengan begitu, kehadiran KBPP Polri tidak hanya sekadar simbol tapi benar-benar berdampak langsung pada masyarakat,” tutur Adang saat menghadiri Munas VI KBPP Polri di Jakarta, Jumat. Menurutnya, KBPP Polri memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam bidang-bidang yang menggambarkan pengabdian kepada bangsa, terutama melalui pendidikan dan sosialisasi.

“Kita perlu memastikan program Astacita ini tidak hanya menjadi wacana tetapi juga dijalankan dengan komitmen yang kuat. KBPP Polri bisa menjadi mitra penting dalam mengimplementasikan langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah narkoba yang masih mengancam generasi muda,” ujar Adang.

Adang menambahkan, KBPP Polri tidak hanya berperan dalam mendukung pelatihan maupun pendidikan para anggota, tetapi juga bisa menjadi bentuk kehadiran institusi Polri di lingkungan keluarga. Ia berharap kegiatan ini bisa memperkuat hubungan antara institusi Polri dengan masyarakat, khususnya putra-putri anggota yang sekarang mungkin mengalami kesulitan dalam proses belajar.

Peluang KBPP Polri dalam Era Ekonomi Terpuruk

Konflik geopolitik yang sedang berlangsung di dunia saat ini, menurut Adang, memberi dampak signifikan pada situasi ekonomi. Situasi ini memicu kebutuhan akan peran KBPP Polri yang lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada putra-putri anggota Polri yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan. “Saya mendorong KBPP Polri untuk turun langsung ke sekolah-sekolah dan mengetahui siapa-siapa saja yang membutuhkan dukungan tambahan,” katanya.

“Dengan adanya program Astacita, kita bisa membantu memperbaiki kualitas pendidikan bagi putra-putri Polri yang terdampak dari kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kebutuhan ini harus direspons secara serius, bukan hanya sekadar diucapkan,” tutur Adang.

Ia juga menyoroti pentingnya KBPP Polri menjadi contoh dalam menjalankan Tri Setia, yaitu semangat mengabdikan diri kepada negara, masyarakat, dan organisasi. “Kita harus memastikan Tri Setia ini tidak hanya sebagai kata-kata tetapi juga dihayati dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran,” jelas Adang. Hal ini dianggap penting karena Tri Brata dan Catur Prasetya, prinsip dasar Polri, perlu dipegang erat oleh seluruh anggota dan keluarga besar organisasi tersebut.

Keluarga Besar Polri sebagai Mitra Pemerintah

Adang Daradjatun menegaskan bahwa KBPP Polri adalah bagian dari pemerintah dan wajib berperan dalam mengembangkan program nasional. “Dengan memperkuat keterlibatan KBPP Polri dalam Astacita, kita bisa menciptakan kesinambungan antara pelayanan Polri selama dinas dan komitmen mereka setelah pensiun,” tambahnya. Ia juga mengusulkan agar KBPP Polri tidak hanya fokus pada aktivitas internal, tetapi juga turut serta dalam mengampanyekan nilai-nilai kepolisian kepada publik.

“Kita perlu mengingat bahwa KBPP Polri memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Mereka bisa menjadi penghubung antara institusi Polri dengan masyarakat, terutama dalam hal pencegahan hoaks dan penyebaran informasi yang tidak akurat,” ujar Adang.

Adang juga menyebutkan bahwa di tengah kemajuan teknologi digital, KBPP Polri memiliki peran kritis dalam mengawasi penggunaan media sosial. “Saya berharap mereka bisa menjadi garda depan dalam menyeleksi informasi yang disebarkan, sehingga tidak ada berita palsu yang merusak reputasi Polri atau masyarakat,” lanjutnya. Ia menekankan bahwa keberadaan KBPP Polri harus dianggap sebagai investasi yang berharga bagi kemajuan bangsa.

Agenda Munas VI KBPP Polri

Munas VI KBPP Polri di Jakarta, Jumat, menjadi ajang penting untuk menentukan arah strategis organisasi ke depan. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kabaharkam Komjen Pol. Karyoto dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polri serta tamu undangan, termasuk Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. Acara juga menampilkan perwakilan pengurus daerah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Salah satu agenda utama Munas VI adalah pemilihan Ketua Umum KBPP Polri periode 2026-2031. Sejumlah calon telah mengajukan diri, termasuk Evita Nursanty, Ketua Umum sebelumnya yang kini mengambil langkah untuk mencalonkan diri kembali. Evita Nursanty, yang periode 2021-2026 telah menjabat sebagai ketua, telah memperoleh dukungan dari 31 Pengurus Daerah (PD) KBPP Polri dari 34 PD yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam diskusi, Evita Nursanty dikenal sebagai sosok yang aktif dalam mengembangkan keberadaan KBPP Polri di tengah masyarakat. Keterlibatan aktif organisasi ini diharapkan bisa memberikan dampak yang nyata dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. “Kehadiran KBPP Polri adalah hal yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, terutama dalam membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi,” ujarnya.

Sebagai penutup, Adang Daradjatun mengingatkan bahwa KBPP Polri tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi bagian dari solusi. “Kehadiran mereka adalah titipan kepercayaan dari rakyat, jadi kita harus merespons dengan tindakan nyata,” pungkasnya. Harapan ini diharapkan bisa terwujud melalui kegiatan Astacita yang lebih luas dan berkelanjutan.