KPK Panggil Dua Tersangka Kasus Empat Pelabuhan sebagai Saksi

Latest Update – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/06), dengan nama-nama tersangka yang terlibat yaitu IAT dan ISP. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kedua pihak tersebut dipanggil untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan yang sedang berlangsung.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama IAT selaku dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan ISP selaku Direktur PT Bina Muda Adhi Swakarsa,” ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

KPK mengungkap bahwa IAT pernah menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dalam paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah. Jabatan tersebut diambil pada tahun anggaran 2016. Sementara ISP dianggap terlibat dalam berbagai proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan, termasuk yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Pemanggilan mereka dianggap sebagai bagian dari upaya KPK untuk menggali lebih jauh informasi terkait dugaan korupsi yang diduga melibatkan para pejabat dan perusahaan tertentu.

Perkara ini sebelumnya diumumkan oleh KPK pada 27 Juni 2024, saat lembaga antirasuah tersebut memulai penyidikan terhadap proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan. Dalam penyelidikan ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan inisial APK, DG, ISP, SO, IAT, AK, HR, OP, dan SIG. KPK menekankan bahwa penyidikan dilakukan untuk menelusuri alur dana serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut.

Proyek Pengerukan Alur Pelayaran yang Dibahas

Proyek pengerukan alur pelayaran yang menjadi fokus penyidikan meliputi empat lokasi utama. Pertama, Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah, yang memiliki durasi pengadaan selama tiga tahun, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Kedua, Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, yang menyelesaikan pekerjaannya pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Ketiga, Pelabuhan Benoa, Bali, yang terlibat dalam proyek selama tiga tahun, yaitu 2014 hingga 2016. Keempat, Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Selatan, yang menyelesaikan pekerjaan pada tahun 2013 dan 2016.

Dalam penyelidikan ini, KPK menyoroti bahwa seluruh proyek berada dalam ranah kontraktor dan pejabat pemerintah yang dianggap memiliki kepentingan dalam pengelolaan dana proyek. Pengerukan alur pelayaran dilakukan untuk memperluas kapasitas pelabuhan dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, dugaan korupsi muncul karena adanya pengalihan dana atau keuntungan ekstra yang diduga diberikan kepada pihak tertentu.

Proses Penyidikan dan Tersangka yang Terlibat

Penyidikan yang dimulai pada 27 Juni 2024 mencakup berbagai aspek, termasuk pembuktian alur suap dan kerja sama antar instansi. Dalam proses ini, KPK memastikan bahwa setiap detail transaksi dan keputusan dalam proyek-proyek tersebut akan diinvestigasi secara menyeluruh. Pemanggilan saksi-saksi penting menjadi bagian dari upaya memperkuat kasus dan mengidentifikasi pelaku korupsi.

Menurut informasi yang terkumpul, IAT tidak hanya terlibat dalam proyek Pelabuhan Tanjung Emas, tetapi juga dianggap sebagai salah satu pelaku yang memberikan peran kritis dalam proses penentuan kontraktor. Sementara ISP, sebagai Direktur PT Bina Muda Adhi Swakarsa, dianggap memfasilitasi berbagai transaksi dalam empat proyek tersebut. KPK menyebutkan bahwa keduanya dipanggil untuk memberikan keterangan tentang hubungan bisnis, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam pengadaan alur pelayaran.

KPK juga memberikan penjelasan bahwa tindakan pemanggilan saksi ini dilakukan setelah penyelidikan awal menemukan adanya indikasi kesepakatan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta. Dalam kasus ini, para tersangka dianggap berperan sebagai mediator atau pengambil keputusan dalam distribusi kontrak proyek. Selain itu, KPK memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang terkait dengan proyek akan diperiksa untuk menemukan bukti-bukti penunjang.

Pembuktian dan Impak Penyidikan

Dalam upaya menegakkan hukum, KPK menekankan pentingnya keterlibatan saksi-saksi dalam memperjelas alur kasus. Pemanggilan IAT dan ISP diharapkan dapat mengungkap hubungan antara para tersangka dan penyebab terjadinya korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Selain itu, KPK juga sedang mengumpulkan bukti-bukti tambahan dari pihak-pihak lain yang diduga terlibat, seperti pejabat pemprov, dinas maritim, dan perusahaan kontraktor lainnya.

Penyidikan ini menunjukkan intensifikasi KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan infrastruktur pelabuhan. Dengan mengungkap bagaimana dana proyek dialirkan dan mengapa beberapa pihak diberikan keuntungan, KPK berharap dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Proyek pengerukan alur pelayaran dianggap penting karena berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi daerah dan keberlanjutan transportasi laut.

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan akan berlangsung secara transparan dan adil. Dengan menetapkan sembilan tersangka, lembaga antirasuah ini menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor pelayaran tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi juga jaringan luas yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemanggilan dua saksi dalam tahap ini dianggap sebagai bagian dari strategi investigasi yang memadai untuk mengidentifikasi semua pelaku.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana KPK terus berupaya mengungkap tindak pidana korupsi di berbagai sektor. Dengan memanggil tersangka sebagai saksi,