Imigrasi Soetta Cegah Keberangkatan 23 WNI Terindikasi Haji Ilegal

Special Plan – Dalam upayanya untuk memastikan keberangkatan warga negara Indonesia (WNI) ke Arab Saudi selama musim haji 2026, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kembali melakukan pencegahan terhadap 23 orang yang terindikasi akan menunaikan ibadah haji secara nonprosedural. Insiden ini terjadi pada Jumat (1/5) di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Semua WNI tersebut, terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan, tergabung dalam satu rombongan dengan tujuan Jeddah, Arab Saudi, menggunakan maskapai Saudi Airlines SV827.

“Langkah ini kami lakukan untuk mencegah WNI menjadi korban praktik haji nonprosedural yang berisiko menyebabkan penolakan masuk hingga masalah hukum di Arab Saudi,” kata Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana, di Tangerang, Sabtu.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, petugas menemukan ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan dan dokumen yang dimiliki oleh rombongan. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, terungkap bahwa mereka berencana menjalani ibadah haji dengan visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. “Mereka sempat diarahkan untuk memberikan keterangan sebagai pekerja di Arab Saudi sebelum akhirnya mengakui tujuan sebenarnya,” tambah Galih.

Penguatan Pengawasan Sebelum Musim Haji 2026

Galih menjelaskan bahwa tindakan pencegahan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan keimigrasian selama musim haji 2026. Pihaknya mengoptimalkan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), meningkatkan analisis risiko melalui Passenger Analysis Unit (PAU), serta memperkuat sinergi antar instansi terkait. Langkah ini bertujuan untuk menekan praktik haji ilegal yang sering terjadi, khususnya di tengah meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah haji secara mandiri.

Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menekankan bahwa pengawasan ketat ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari potensi kesulitan saat berada di luar negeri. Dengan memastikan semua calon jamaah haji memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pihaknya berupaya mengurangi risiko penolakan masuk oleh pihak Arab Saudi, terutama bagi mereka yang menggunakan visa yang tidak sesuai. “Pemeriksaan ini juga menjadi langkah pencegah sejak awal musim haji, sehingga lebih banyak orang teridentifikasi sebelum berangkat,” ujarnya.

Sejak awal musim haji tahun ini, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta telah mencegah keberangkatan 42 orang WNI yang diduga akan melakukan ibadah haji secara nonprosedural. Angka ini menunjukkan peningkatan kewaspadaan pihak imigrasi dalam mengawasi keberangkatan jamaah haji. Dengan melakukan tindakan pencegahan lebih dini, mereka berharap dapat mencegah lebih banyak orang dari mengalami masalah hukum atau administratif saat berada di Arab Saudi.

Menurut Galih, selain memeriksa dokumen perjalanan, petugas juga menggunakan alat analisis risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan. PAU berperan penting dalam proses ini, karena bisa menemukan ketidaksesuaian yang tidak terlihat oleh mata terbuka. “Kami menganalisis data pribadi, riwayat perjalanan, dan tujuan mereka sebelum memberikan izin keberangkatan,” jelasnya. Hal ini memungkinkan pihak imigrasi untuk lebih cepat mengambil keputusan terhadap rombongan yang berpotensi melakukan haji ilegal.

Sebagai bagian dari upaya ini, pihak imigrasi berkoordinasi langsung dengan Satgas Haji yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, serta Polri. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan semua pihak bekerja sama dalam menangani kasus-kasus haji ilegal. “Dari hasil pemeriksaan, satu orang dalam rombongan berperan sebagai koordinator, sementara 22 orang lainnya merupakan jamaah yang tidak memiliki dokumen resmi untuk haji,” tambah Galih. Koordinator tersebut bertugas mengarahkan rencana perjalanan serta memastikan semua anggota rombongan mengikuti langkah-langkah yang disusun.

Dalam kasus ini, para jamaah tersebut awalnya menyerahkan keterangan sebagai pekerja ke Arab Saudi, namun setelah pemeriksaan intensif, mereka mengakui bahwa tujuan sebenarnya adalah menunaikan ibadah haji. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengelabui pemeriksaan dengan menyusun data yang tidak konsisten. “Kami menemukan bahwa mereka menggunakan visa turis untuk kebutuhan haji, padahal visa tersebut tidak sesuai dengan peruntukan mereka,” kata Galih.

Pencegahan ini juga memberikan contoh bagaimana peran imigrasi dalam menjamin kualitas keberangkatan WNI ke luar negeri. Dengan memeriksa secara mendalam, mereka mampu mengungkap praktik yang mungkin mengganggu kredibilitas haji Indonesia. Selain itu, tindakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku saat mempersiapkan keberangkatan.

Galih menegaskan bahwa penguatan pengawasan ini bukan hanya untuk menghadapi musim haji 2026, tetapi juga sebagai langkah jangka panjang untuk memastikan tidak ada kebocoran dalam sistem keimigrasian. “Kami berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi Kantor Imigrasi lainnya dalam mengawasi keberangkatan WNI ke Arab Saudi,” tuturnya. Dengan mengoptimalkan mekanisme pemeriksaan, pihak imigrasi berusaha meminimalkan risiko penolakan masuk dan memperkuat hubungan bilateral dengan Arab Saudi.

Kebijakan pencegahan haji ilegal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan haji. Dengan menggabungkan kekuatan antar instansi, seperti Kementerian Haji dan Umrah serta Polri, pihak imigrasi dapat memastikan semua proses berjalan lancar. Selain itu, pengawasan ini juga menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan keberangkatan jamaah haji secara lebih terorganisir.

Dengan adanya pemeriksaan yang lebih ketat di TPI, pihak imigrasi berharap dapat mencegah lebih banyak WNI dari terlibat dalam praktik haji nonprosedural. Hal ini sangat penting, karena h