SPI siapkan advokat untuk penguatan program Posbankum Kemenkum

Advokat Indonesia Siap Berjaga di Garis Depan Akses Keadilan Lewat Posbankum

Pemandanganindah.com – Di balik ribuan kasus hukum yang menumpuk di pengadilan negeri, ada satu persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana warga biasa yang tidak mampu menyewa pengacara bisa tetap memperoleh pendampingan hukum yang layak? Pemerintah menjawab tantangan itu melalui Pos Bantuan Hukum Kementerian Hukum (Posbankum), sebuah jaringan layanan konsultasi hukum gratis yang tersebar di berbagai daerah. Kini, organisasi profesi pengacara terbesar di Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), mengumumkan kesiapannya untuk mengisi pos-pos tersebut dengan advokat berlisensi yang kompeten.

Siap Mengirimkan Advokat ke Seluruh Daerah

Ketua Umum SPI, Trimedya Panjaitan, menegaskan bahwa organisasinya telah menyelesaikan tahap perencanaan internal. Ia menyatakan bahwa proses pencarian dan penempatan advokat ke titik-titik Posbankum tinggal menunggu eksekusi teknis.

“Kami sudah diskusi. Nanti kami tinggal cari orang yang pas,” ujar Trimedya Panjaitan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut menandai fase operasional dari komitmen SPI terhadap program bantuan hukum nasional. Bukan sekadar retorika, langkah ini melibatkan penyesuaian jadwal praktik, penugasan lintas wilayah, serta koordinasi dengan pemerintah daerah tempat Posbankum beroperasi.

Modal Pengalaman yang Sudah Teruji

Trimedya menjelaskan bahwa SPI tidak memulai dari nol. Sejumlah pengurus organisasi memiliki rekam jejak panjang di bidang bantuan hukum, termasuk pemahaman mendalam tentang mekanisme kerja Posbankum itu sendiri. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi fondasi bagi SPI untuk menghitung kebutuhan jumlah advokat di setiap titik layanan.

“Pengalaman sejumlah pengurus menjadi modal bagi SPI untuk memetakan jumlah advokat yang akan terlibat dalam program Posbankum,” paparnya. Dengan kata lain, organisasi ini sudah memiliki peta kebutuhan dan kapasitas internal sebelum langkah penempatan dilakukan.

Profesionalisme sebagai Garis Merah

Salah satu kekhawatiran utama masyarakat terhadap layanan hukum gratis adalah kualitasnya. Trimedya menyadari hal itu dan menempatkan profesionalisme sebagai syarat mutlak. Keterlibatan organisasi advokat resmi, menurutnya, menjadi penjamin bahwa layanan yang diberikan tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar bermutu dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa kehadiran advokat di tengah masyarakat bukan pilihan, melainkan kewajiban profesi. Akses keadilan tidak boleh terhambat oleh jarak geografis maupun keterbatasan ekonomi warga.

“Advokat harus hadir di tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum justru kesulitan mendapatkan akses kepada advokat,” tegasnya.

Posbankum: Dari Peluncuran hingga Implementasi

Program Posbankum sendiri resmi diluncurkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 5 Juni 2025. Dalam pidato peluncurannya, Menkum menegaskan bahwa keadilan merupakan hak konstitusional seluruh warga negara, bukan privilese bagi mereka yang mampu membayar jasa hukum. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan Posbankum sebagai instrumen negara untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem peradilan.

Secara konseptual, Posbankum berfungsi sebagai titik konsultasi hukum pertama bagi warga. Di sana, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang hak-hak hukumnya, memahami prosedur penyelesaian sengketa, serta mendapatkan rujukan ke advokat apabila diperlukan. Program ini dirancang agar tidak ada warga yang merasa “terjebak” oleh kompleksitas hukum tanpa pendampingan.

Implikasi bagi Profesi Advokat dan Masyarakat

Trimedya melihat penguatan Posbankum bukan sebagai ancaman bagi praktik advokat swasta, melainkan sebagai penguatan profesi secara keseluruhan. Ketika masyarakat memperoleh akses awal terhadap informasi hukum, mereka menjadi lebih teredukasi dan mampu mengambil keputusan hukum yang tepat. Pada gilirannya, hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat secara luas.

“Menguatkan Posbankum sama dengan memperkuat profesi advokat dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap keadilan,” katanya.

Bagi masyarakat di daerah-daerah yang selama ini jauh dari pusat-pusat hukum, kehadiran Posbankum yang diisi advokat terlatih berarti jarak antara warga dan keadilan menyempit secara signifikan. Seorang petani yang tanahnya sengketa, seorang pekerja migran yang haknya dilanggar, atau seorang ibu tunggal yang menghadapi masalah waris—semuanya kini memiliki titik awal untuk memahami dan menavigasi sistem hukum tanpa harus menanggung biaya konsultasi yang memberatkan.

Dengan kesiapan SPI yang kini diumumkan, tahap implementasi Posbankum memasuki fase yang lebih konkret. Tantangan ke depan bukan lagi soal apakah program ini akan dijalankan, melainkan seberapa cepat dan merata advokat dapat ditempatkan di seluruh titik layanan yang telah diidentifikasi pemerintah.