Yaqut minta kerugian negara kasus kuota haji dibuka terang

Yaqut Tuntut Kejelasan Metoda Perhitungan Kerugian Negara Rp622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji

Pemandanganindah.com – Di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyuarakan tuntutan agar setiap rupiah yang diklaim sebagai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023–2024 diurai secara gamblang di hadapan publik. Ia mempertanyakan dasar perhitungan angka yang tercantum dalam surat dakwaan dan mendesak agar proses pembuktiannya dilakukan secara transparan.

“Tidak dijelaskan pula uang negara mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang.”

Pernyataan tersebut dilontarkan Yaqut ketika menanggapi dakwaan yang menyebut nilai kerugian negara mencapai Rp622,09 miliar. Menurut mantan pejabat kementerian itu, angka tersebut muncul tanpa disertai uraian metodologis mengenai bagaimana kalkulasi dilakukan, dari mana titik tolaknya, dan komponen apa saja yang membentuk total kerugian.

Dakwaan Dinilai Kabur dan Tidak Proporsional

Yaqut menilai surat dakwaan yang ditujukan kepadanya mengandung sejumlah kelemahan struktural. Ia menyebut isi dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, serta mencampuradukkan ranah kebijakan tingkat menteri dengan ranah kebijakan teknis yang secara organisasional menjadi kewenangan direktur jenderal. Dalam pandangannya, persoalan alokasi kuota haji merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah secara keseluruhan, bukan sekadar keputusan teknis operasional.

Ia juga menegaskan bahwa selama masa jabatannya, dirinya tidak pernah memberikan instruksi kepada bawahan untuk melakukan praktik korupsi, memperjualbelikan kuota haji, atau melonggarkan ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada, saya tidak pernah melakukan itu. Yang saya tekankan malah sebaliknya, tidak boleh ada tindakan koruptif.”

Yaqut menambahkan bahwa pesan yang ia sampaikan secara konsisten kepada jajaran kementerian adalah agar seluruh pelaksanaan dan persiapan ibadah haji menempatkan kenyamanan serta keselamatan jiwa jamaah sebagai prioritas utama.

Detail Dakwaan: Pengalihan Kuota dan Mekanisme Pengisian

Jaksa mendakwa Yaqut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar melalui dua mekanisme utama. Pertama, pengalihan dan pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 yang mencapai 50 persen tanpa didasari kajian teknis yang memadai. Kedua, pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jamaah yang tidak memenuhi syarat mekanisme, termasuk jamaah tanpa masa tunggu serta jamaah dengan masa tunggu tertentu yang seharusnya tidak berhak mengisi slot tersebut.

Perbuatan itu didakwa dilakukan secara bersama-sama dengan tiga terdakwa lain: Ishfah Abidal Aziz (dikenal sebagai Gus Alex), mantan staf khusus Yaqut; Ismail Adham, Direktur Operasional Maktour; serta Asrul Aziz Taba, mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI.

Menurut jaksa, pengisian kuota tambahan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi permintaan dari asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), disertai penerimaan biaya percepatan dari jamaah dan petugas haji khusus.

Uraian Kerugian Negara

Dari total Rp622,09 miliar, jaksa merinci tiga komponen kerugian. Komponen terbesar, yakni Rp438,22 miliar, berasal dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 bagi jamaah haji khusus yang dinilai tidak berhak berangkat. Komponen kedua sebesar Rp39,95 miliar berasal dari penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus tahun 2024. Komponen ketiga, senilai Rp143,92 miliar, merupakan biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan untuk tahun 2023 dan 2024.

Klaim Pengayaan dan Dasar Hukum Dakwaan

Jaksa juga menyebut sejumlah pihak memperoleh keuntungan pribadi dari perkara ini. Yaqut sendiri disebut diperkaya sebesar 271.500 dolar AS, setara dengan Rp4,83 miliar.

Atas perbuatannya, Yaqut didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional, atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yaqut menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan menjalaninya sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun ia mempertanyakan substansi dakwaan yang diarahkan kepadanya.

Konteks Sistem Kuota Haji Indonesia

Kuota haji Indonesia ditetapkan setiap tahun berdasarkan rasio jamaah terhadap kapasitas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pembagian kuota terbagi menjadi kuota reguler dan kuota khusus. Kuota khusus dialokasikan bagi jamaah yang berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan memiliki masa tunggu tertentu. Pengaturan tambahan kuota, terutama dalam proporsi besar seperti 50 persen, secara historis memerlukan kajian teknis terkait daya tampung, logistik, dan keselamatan jamaah. Ketidakjelasan landasan teknis dalam pengalihan kuota menjadi salah satu titik sorot utama dalam perkara ini, mengingat implikasinya terhadap keselamatan dan hak jamaah yang seharusnya dilindungi oleh negara.