BNPB minta negara-negara tidak saling menyalahkan soal asap karhutla

Asap Lintas Batas: BNPB Ajak Negara Tetangga Fokus pada Penanganan, Bukan Saling Menyalahkan

Pemandanganindah.com – Setiap kali musim kemarau tiba, kabut tipis bercampur partikel pembakaran mulai menyelimuti langit di beberapa negara Asia Tenggara. Bagi warga Malaysia dan Singapura, fenomena ini bukan sekadar gangguan cuaca musiman, melainkan persoalan kesehatan publik yang berulang dan menuntut respons cepat. Di sisi lain, bagi Indonesia yang wilayahnya menjadi sumber utama emisi asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tekanan diplomatik kerap datang bersamaan dengan datangnya angin yang membawa partikel lintas batas. Menyikapi dinamika tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pendekatan yang tepat bukan saling menyalahkan antar negara, melainkan kerja sama operasional yang konkret di masing-masing yurisdiksi.

Pendekatan Bersama Tanpa Menunjuk Jari

Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Berton Pandjaitan, menyampaikan bahwa fenomena karhutla secara alamiah tidak mengenal garis batas administrasi maupun perbatasan negara. Angin yang membawa asap tidak berhenti di titik koordinat tertentu, sehingga perdebatan soal “siapa yang paling bertanggung jawab” justru mengaburkan upaya penanganan yang sesungguhnya. Ia menekankan bahwa setiap negara perlu memaksimalkan kapasitasnya di wilayah sendiri sambil secara kolektif menekan dampak asap yang melintasi perbatasan.

“Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas.”

Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Minggu dan mencerminkan posisi pemerintah Indonesia yang, menurut Berton, memahami sepenuhnya kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap potensi paparan asap. Pemahaman tersebut, lanjutnya, tidak berhenti pada empati diplomatik semata, melainkan diterjemahkan ke dalam pengerahan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan titik-titik api di lapangan.

Skala Operasional: 52 Pesawat di Enam Provinsi Prioritas

Untuk memastikan api tidak berkembang menjadi sumber emisi asap yang masif, pemerintah Indonesia telah mengaktifkan operasi multi-lapis. Penanganan mencakup pemadaman darat oleh tim terlatih, patroli udara dan pemadaman dari ketinggian, pengebungan air (water bombing), serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang bertujuan memicu hujan buatan di area yang membutuhkan. Di samping itu, penguatan personel TNI-Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat turut diperkuat guna mempercepat respons di titik-titik rawan.

Secara kuantitatif, pemerintah telah mengerahkan total 52 pesawat untuk mendukung operasi karhutla di enam provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, 30 pesawat ditempatkan di wilayah Kalimantan, sementara 22 pesawat lainnya beroperasi di Sumatra. Pemerintah juga menambah kekuatan TNI AU guna memperkuat kapasitas penanganan khususnya di kawasan Kalimantan, yang pada musim kemarau tahun ini menjadi episentrum kebakaran lahan.

“Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla.”

Penegakan Hukum sebagai Lapisan Tambahan

Operasi pemadaman saja tidak cukup jika akar masalah—pembakaran lahan yang disengaja—tidak ditindak. Pemerintah menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berjalan paralel dengan upaya pemadaman. Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera sekaligus memastikan bahwa insentif ekonomi dari pembukaan lahan melalui api tidak lagi menjadi praktik yang dibiarkan tanpa konsekuensi.

Meteorologi sebagai Kompas Penanganan

Berton menambahkan bahwa pergerakan asap tidak dapat diprediksi secara tunggal berdasarkan lokasi kebakaran semata. Data meteorologi menjadi instrumen krusial dalam memetakan arah sebaran partikel. Faktor-faktor yang dipantau secara berkelanjutan meliputi arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer pada berbagai lapisan ketinggian, serta hasil pemantauan satelit yang dilengkapi verifikasi di lapangan. Dengan memahami dinamika ini, otoritas dapat mengantisipasi wilayah mana yang berpotensi menerima paparan asap dan menyesuaikan strategi pemadaman secara proaktif.

“Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan.”

Konteks Diplomatik dan Implikasi Jangka Panjang

Isu asap lintas batas bukan persoalan baru. Sejak awal 1990-an, episode-episode kabut tebal yang melanda Semenanjung Malaya dan Singapura telah memicu ketegangan diplomatik berulang. Perjanjian Lingkungan Hidup Regional (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) yang ditandatangani pada 2002 menjadi kerangka kerja sama formal, namun implementasinya kerap tersendat oleh perbedaan kapasitas teknis dan prioritas pembangunan antar negara anggota.

Pernyataan BNPB kali ini dapat dibaca sebagai upaya untuk menggeser narasi dari “siapa yang bersalah” menuju “apa yang bisa dilakukan bersama secara teknis.” Dalam konteks di mana Kalimantan kembali menjadi titik panas utama, pesan tersebut membawa implikasi praktis: negara-negara tetangga diundang untuk melihat data operasional dan meteorologi secara transparan, sementara Indonesia berkomitmen menunjukkan bahwa sumber daya yang dikerahkan bukan sekadar retorika, melainkan kehadiran nyata di udara dan di darat. Keberhasilan pendekatan ini pada akhirnya akan diukur bukan oleh pernyataan pers, melainkan oleh kualitas udara yang kembali bersih di langit Kuala Lumpur dan Singapura ketika musim kemarau berakhir.