Budiman Sudjatmiko: MBG Harus Jalan Terus Meskipun Ada Kendala Hukum

Key Strategy – Semarang, Jumat—Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko memberikan penekanan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus berjalan, bahkan di tengah permasalahan hukum yang melibatkan mantan atasan di Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye yang harus dipenuhi oleh Presiden agar tidak melanggar UU atau janji yang diberikan kepada rakyat. “Janji dalam kampanye tersebut tidak boleh dihentikan, karena jika berhenti maka Pak Presiden telah mengabaikan komitmen,” ujarnya usai menghadiri dialog di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro Semarang.

Perlu Kritik, Tapi Tetap Teruskan

Dalam kesempatan tersebut, Budiman mengakui bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan MBG yang perlu dikritik secara tuntas. Namun, menurutnya, kritik tersebut lebih baik diarahkan pada upaya perbaikan pengelolaan di setiap daerah, bukan untuk menghentikan program secara total. “Kritik memang penting, tapi jangan sampai membuat kita bingung untuk melanjutkan kebijakan yang telah diperkenalkan,” katanya. Ia menekankan bahwa MBG tetap menjadi solusi penting, terutama dalam mengatasi masalah gizi di kalangan masyarakat yang masih rentan. “Masih banyak warga di pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya, terlebih dalam era perubahan yang kini dihadapi Indonesia,” tambahnya.

“Janji kampanye tersebut, kata Budiman Sudjatmiko, harus dipenuhi oleh Presiden agar tidak melanggar UU dan janji yang diberikan kepada rakyat.”

Ia menyoroti bahwa masyarakat Indonesia masih ketinggalan dalam aspek-aspek tertentu, seperti kemampuan berpikir analogis, penguasaan membaca, dan keahlian di bidang matematika serta ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya yakin bahwa MBG sangat diperlukan, karena bisa menjadi sarana intervensi untuk memperbaiki kualitas hidup. “Program ini tidak hanya untuk anak-anak sekolah, tetapi juga untuk masyarakat yang kurang akses ke makanan bergizi,” jelas Budiman. Ia menambahkan bahwa MBG juga berperan dalam mengurangi kesenjangan gizi antar daerah, terutama di wilayah yang kurang berpenghasilan.

Contoh Nyata di Desa Sentolo

Dalam rangkaian dialog, Budiman memberikan contoh konkret dari Desa Sentolo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah menikmati manfaat dari MBG. Menurutnya, saat menyambangi desa tersebut, ia melihat anak-anak lokal mampu mengakses makanan bergizi secara berkala, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang wajar. “Dulu, ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, makanan sehari-hari belum tentu sebaik ini,” ujarnya. Ia menyatakan bahwa program MBG membantu mengubah pola makan masyarakat, terutama di daerah terpencil, sehingga bisa mencegah penyakit akibat kurang gizi.

“Kemarin saya ke Sentolo, Kulonprogo, anak-anak desa makan makanan mewah di lembah. Kita waktu SD tidak pernah makan semewah itu,” katanya.

Budiman juga mengungkapkan bahwa MBG merupakan salah satu dari dua program utama yang diprioritaskan Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Merah Putih (Kopdes). Ia menilai kedua program ini memiliki prinsip keadilan sosial, yang bertujuan memperkuat ekonomi dan kesejahteraan rakyat. “MBG dan Kopdes adalah dua pilar yang saling melengkapi, dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan membangun ekonomi lokal,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa Kopdes memberikan peluang usaha bagi warga, sementara MBG memastikan ketersediaan makanan sehat untuk anak-anak dan keluarga.

Kritik dari Mahasiswa dan Tanggapan Budiman

Menanggapi kritik yang datang dari sejumlah mahasiswa, yang menyatakan bahwa MBG dan Kopdes tidak pro rakyat, Budiman menilai pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, kritik terhadap program tersebut justru bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. “Kritik bisa menjadi alat untuk menyempurnakan, bukan menghentikan,” kata mantan aktivis dan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu. Ia mencontohkan bahwa dengan adanya MBG, sejumlah keluarga yang sebelumnya kesulitan memperoleh bahan makanan sehat sekarang mampu merasakan manfaatnya, terutama dalam aspek kesehatan anak.

Budiman juga mengungkapkan bahwa MBG telah berhasil mengurangi risiko gizi buruk di sejumlah wilayah. Ia menyoroti bahwa makanan bergizi yang diberikan melalui program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga membentuk kebiasaan sehat dari awal. “Program ini menjadi pengingat bahwa pendidikan gizi perlu ditekankan sejak dini, agar anak-anak tidak mengalami defisiensi gizi di masa depan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hasil dari MBG bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah-daerah lain.

Kesiapan Masyarakat dan Era Perubahan

Budiman menegaskan bahwa masyarakat Indonesia masih membutuhkan dukungan dari program seperti MBG untuk menghadapi tantangan era perubahan. Ia menyatakan bahwa jika program ini dihentikan, maka masyarakat akan kembali ke kondisi yang lebih memprihatinkan. “Kita harus bersiap menghadapi kompetisi global, sehingga kebutuhan gizi harus menjadi prioritas,” katanya. Ia menekankan bahwa MBG bukan hanya alat untuk meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang lebih mandiri dan berkualitas.

Dalam kesimpulan, Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa MBG perlu diperlakukan sebagai kebijakan strategis, dengan kritik yang sifatnya konstruktif. Ia menilai bahwa program tersebut memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kondisi gizi masyarakat, terutama di daerah yang belum berkembang. “Jangan sampai karena ada masalah hukum, program ini justru dihentikan, padahal manfaatnya sangat besar untuk rakyat,” pungkasnya. Dengan terus berjalannya MBG, ia berharap masyarakat Indonesia bisa menjaga keutuhan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup secara bertahap.