Guru Besar UMJ: MBG Perlu Diperbaiki dan Fokus pada Kelompok Rentan

Latest Program – Jakarta – Prof Sri Yunanto, seorang Guru Besar Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa MBG harus terus diperbaiki agar bisa kembali mendapat dukungan publik. Dalam wawancara di Jakarta pada hari Kamis, Prof Yunanto menyatakan bahwa MBG tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan manusia secara menyeluruh, termasuk layanan kesehatan gratis, pengembangan sekolah, serta perbaikan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Garuda.

Tantangan dalam Implementasi MBG

Meski memiliki makna strategis, Prof Yunanto mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG menghadapi berbagai tantangan yang serius. Isu-isu seperti pemotongan anggaran, prosedur yang tidak standar, dan kasus hukum yang melibatkan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Ia menjelaskan bahwa tata kelola menjadi faktor krusial yang perlu diperbaiki, karena kelalaian dalam pengelolaan dapat merusak tujuan utama MBG.

“Isu gizi menjadi prioritas bagi Pak Prabowo karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi Indonesia pada 2030 dan 2045. Kita masih menghadapi masalah stunting, sehingga nutrisi menjadi kunci untuk menciptakan bangsa yang produktif,” ujar Prof Yunanto.

Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan sistem MBG dari praktik penyimpangan. “Yang harus dibenahi sekarang adalah tata kelola dan pengawasannya,” tambahnya. Untuk menjamin keberhasilan, penegakan hukum harus berjalan seiringan dengan perbaikan proses pengelolaan agar masyarakat kembali percaya terhadap program tersebut.

Refocusing Sasaran untuk Efisiensi

Prof Yunanto menyarankan bahwa pemerintah dapat mengambil jalan tengah dengan melakukan refocusing atau penajaman target penerima manfaat MBG. Ia menekankan pentingnya mengarahkan bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti masyarakat miskin, daerah tertinggal, serta kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini diharapkan bisa menjaga tujuan utama program sekaligus mengurangi beban anggaran di tengah keterbatasan kondisi fiskal.

“Dengan memprioritaskan kelompok rentan, program MBG bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Menurut dia, sasaran yang tepat akan memastikan dana negara digunakan secara optimal dan menghindari pemborosan. Ia juga menyoroti perlu adanya penyesuaian pengelolaan agar manfaat dari MBG terukur dan terdokumentasi dengan baik.

Evaluasi dan Transparansi sebagai Kunci Keberhasilan

Di samping perbaikan tata kelola, Prof Yunanto menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dampak MBG yang telah berjalan sejak 2024. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus mampu membuktikan apakah program tersebut berhasil meningkatkan status gizi, mengurangi angka stunting, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti. Apakah gizi masyarakat meningkat, lapangan kerja bertambah, atau UMKM berkembang. Semua indikator tersebut harus diukur secara objektif,” kata Prof Yunanto.

Menurutnya, evaluasi harus dilakukan oleh lembaga independen yang melibatkan akademisi, ahli gizi, dan ekonom. Keterlibatan pihak-pihak terkait diharapkan bisa memastikan hasilnya dipercaya oleh publik. “Publik akan lebih yakin jika evaluasi dilakukan secara transparan,” imbuhnya. Hasilnya juga perlu dipublikasikan secara terbuka untuk menjawab berbagai kritik yang muncul selama ini.

Kebijakan Sementara sebagai Langkah yang Tepat

Prof Yunanto mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah. Ia menilai langkah ini menunjukkan sikap pemerintah yang responsif terhadap kondisi fiskal serta masukan dari berbagai pihak. Selain itu, dia menekankan perlunya BGN bekerja sama lebih intensif dengan perguruan tinggi dan ahli untuk memastikan pengawasan dan evaluasi program dilakukan secara berkala.

Kolaborasi yang lebih luas, menurut Prof Yunanto, akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara efektif. “Keterbukaan dalam proses akan meminimalkan kesan korupsi dan menyampaikan manfaat program secara nyata,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa penghentian total MBG bukanlah pilihan ideal, karena program ini memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan kelompok rentan.

Perspektif Akademik dalam Pembangunan

Prof Yunanto menambahkan bahwa pendekatan akademik dan profesional harus menjadi dasar dalam merancang MBG. Ia menyoroti perlunya keterlibatan ilmuwan dan praktisi di berbagai bidang untuk memastikan program ini tidak hanya berjalan sesuai harapan, tetapi juga berkelanjutan. “Evaluasi yang melibatkan berbagai pakar akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program. Masyarakat, kata dia, akan lebih percaya jika proses distribusi dan pengawasan dilakukan secara terbuka. Selain itu, kebijakan refocusing target bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga efisiensi anggaran, terutama di tengah tekanan kondisi ekonomi yang sedang mengalami kesulitan.

Keseimbangan Antara Tujuan dan Kondisi Fiskal

Menurut Prof Yunanto, ada keseimbangan yang perlu dicapai antara visi program MBG dan kondisi fiskal saat ini. Meski ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengelolaan, ia menilai penghentian sementara distribusi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan program ini. “Pemerintah perlu menempatkan figur yang kompeten dan memiliki integritas untuk mengarahkan MBG, agar berbagai masalah di lapangan bisa segera diatasi,” ujarnya.

MBG, menurutnya, bukan hanya bantuan sementara, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menggerakkan perekonomian dan kesehatan masyarakat. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan keterlibatan lembaga eksternal untuk memastikan program ini tetap berjalan secara akuntabel. “Kolaborasi dengan institusi independen akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga kualitas pelayanan,” pungkasnya.

Dengan menggabungkan perbaikan tata kelola, refocusing sasaran, dan evaluasi yang objektif, MBG diharapkan bisa menjadi model yang sukses dalam pembangunan sumber daya manusia. Prof Yunanto yakin jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, program ini akan memperkuat kualitas generasi muda Indonesia di masa depan.