Keberadaan Jurupasak Bersertifikasi di SPPG Bogor Tingkatkan Kualitas MBG

Latest Program – Bogor – Dengan adanya tenaga jurupasak yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jogjogan Silma 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami peningkatan signifikan dalam hal kapasitas dan kualitas layanan. Kepala SPPG Jogjogan Silma 2, Didin, menjelaskan bahwa penggunaan jurupasak bersertifikasi menjadi landasan utama dalam menentukan skala operasional program tersebut sejak awal pelaksanaannya. Menurutnya, kehadiran chef dengan kompetensi yang terukur memungkinkan pelayanan MBG mencapai jumlah penerima yang lebih besar, yaitu lebih dari 1.000 orang.

“Saya pastikan setiap jurupasak yang bertugas memiliki sertifikasi BNSP. Berdasarkan arahan yang kami terima, jika semua tenaga ahli sudah memenuhi standar, maka target penerima manfaat bisa tercapai secara optimal. Maka dari itu, kami langsung melayani 1.670 penerima MBG sejak 24 November 2025,” ujar Didin dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Seiring berjalannya waktu, jumlah penerima MBG yang dilayani di SPPG Jogjogan Silma 2 meningkat drastis menjadi 2.916 orang. Didin menyebutkan bahwa kenaikan tersebut didorong oleh kesiapan dan kompetensi tinggi dari seluruh sumber daya manusia, terutama jurupasak yang telah memenuhi persyaratan standar. “Dengan tenaga profesional yang terlatih, kami bisa memastikan proses produksi tetap terjaga konsistensinya, baik dari sisi kualitas maupun kebersihan,” tambahnya.

Kualitas Makanan dan Kapasitas Layanan

Didin menekankan bahwa sertifikasi jurupasak bukan hanya membantu dalam meningkatkan produksi makanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap layanan MBG dihasilkan secara profesional. Ia menjelaskan, tenaga ahli yang telah lulus ujian BNSP memiliki kemampuan teknis yang terukur, sehingga mampu menjaga standar makanan dari awal hingga akhir proses. “Chef bersertifikasi berperan besar dalam menjaga konsistensi dapur, tidak hanya memasak, tetapi juga memastikan setiap langkah, mulai dari penyimpanan bahan hingga penyajian, sesuai protokol,” lanjut Didin.

Dalam proses pelayanan, didukung oleh sistem kerja yang terstruktur, relawan dapat beradaptasi dengan lebih cepat dan efisien. “Sistem standar kerja ini membuat semua pihak lebih fokus pada tugas utama, yaitu memenuhi kebutuhan penerima manfaat secara tepat waktu,” ujar Didin. Ia menambahkan, keberadaan chef profesional memastikan bahwa makanan yang disajikan selalu memenuhi syarat gizi seimbang, sekaligus menjamin keamanan dan higienitas proses pengolahan.

Standar Kerja yang Terstruktur

Menurut Didin, standar kerja yang diterapkan di SPPG Jogjogan Silma 2 berdampak besar pada efektivitas operasional. “Sistem ini tidak hanya mengoptimalkan produksi, tetapi juga memudahkan pengelolaan distribusi makanan ke sekolah-sekolah yang menjadi tempat penerima manfaat,” jelasnya. Karena dapur MBG harus selalu siap dalam waktu yang tepat, sistem ini membantu mengurangi risiko keterlambatan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Didin juga mengungkapkan bahwa penerapan standar kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penentu dalam menjaga kualitas layanan. “Kami tidak hanya fokus pada jumlah penerima, tetapi juga pada konsistensi makanan yang diberikan. Ini penting karena MBG tidak hanya menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki nutrisi anak-anak di sekolah,” katanya. Dengan adanya chef bersertifikasi, ia yakin proses produksi dapat berjalan lancar, bahkan saat ada peningkatan volume penerima.

“Dengan tenaga profesional yang terlatih, kami lebih percaya diri dalam menjalankan operasional dapur setiap hari. Selain itu, ini juga memastikan bahwa makanan yang diberikan selalu sesuai standar nasional,” tutur Didin.

Kenaikan jumlah penerima MBG dari 1.670 menjadi 2.916 orang mencerminkan peningkatan daya tampung dapur. Didin menyebutkan, hal ini dicapai karena tim SPPG Jogjogan Silma 2 terus mengembangkan kapasitas, baik melalui pelatihan maupun pengalaman. “Setiap hari, kami mencoba memperbaiki sistem distribusi dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku untuk menjaga kualitas,” katanya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa keberadaan jurupasak bersertifikasi juga mempercepat proses adaptasi relawan, sehingga semua tim bisa bekerja secara harmonis.

Harapan untuk Penerapan Standar yang Merata

Kepala SPPG Jogjogan Silma 2 optimis bahwa standar penggunaan tenaga profesional bersertifikasi dapat diterapkan di seluruh satuan pelayanan MBG. “Harapannya, setiap SPPG di Indonesia bisa menerapkan sistem ini, agar kualitas layanan tetap terjaga secara merata,” ujarnya. Ia berharap, dengan adanya standar nasional, program MBG tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan dukungan gizi seimbang.

Didin menegaskan bahwa kualitas layanan MBG tetap menjadi prioritas utama. “Kami terus memantau kompetensi sumber daya manusia, agar setiap langkah pelayanan selalu sesuai dengan target yang ditetapkan,” jelasnya. Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penerima bukanlah tujuan utama, melainkan hasil dari konsistensi proses yang baik. “Setiap hari, kami berupaya memastikan bahwa makanan yang diberikan bisa mencukupi kebutuhan penerima secara maksimal,” pungkas Didin.

Program MBG di SPPG Jogjogan Silma 2 telah menjadi contoh nyata tentang pentingnya sertifikasi profesional dalam bidang pelayanan makanan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan penggunaan tenaga ahli, SPPG ini mampu menciptakan sistem yang berkelanjutan, tidak hanya dalam hal jumlah penerima, tetapi juga dalam memenuhi standar kualitas yang tinggi. Didin berharap, keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya, sehingga MBG bisa diimplementasikan dengan lebih baik di seluruh Indonesia.