Persagi Perkuat Sistem Pengawasan Gizi untuk Program MBG

Jakarta – Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) tengah mengembangkan standar profesional dan sertifikasi khusus bagi tenaga yang mengawasi produksi makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai bagian dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dodi Izwardi, Ketua Umum Persagi, dalam acara dialog “Dari Pangan Bergizi Menuju Kecerdasan Bangsa” yang digelar selama APPMBGI National Summit 2026 di Jakarta, Sabtu, menekankan perlunya adaptasi kurikulum pendidikan gizi untuk kebutuhan ini.

Kebutuhan Spesifik di Dapur MBG

Kurikulum gizi yang selama ini digunakan lebih banyak difokuskan pada rumah sakit, klinik, atau puskesmas, menurut Dodi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kompetensi tenaga gizi di SPPG agar mampu mengelola produksi makanan dalam skala besar. “Para pekerja di dapur MBG harus memiliki semangat wirausaha dan keberanian menghadapi tantangan produksi massal,” ujarnya.

Kami sedang menyiapkan penguatan kapasitas agar mereka siap bekerja di ekosistem tersebut,” tambah Dodi. “Program ini bertujuan menjamin mutu dan keamanan pangan, serta mendorong optimalisasi dampak gizi bagi generasi mendatang.”

Komitmen untuk Standarisasi Gizi

Dodi menjelaskan bahwa Persagi telah menetapkan komitmen satu data dan satu kata untuk mendukung program strategis pemerintah. Upaya ini mencakup perencanaan bahan makanan, estimasi biaya, pemenuhan standar nutrisi, hingga pengawasan melalui sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Menurutnya, keberhasilan MBG tidak bisa hanya bergantung pada suplementasi, tetapi harus melalui pemberian makanan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Tantangan Implementasi di Daerah

Dodi juga mengungkapkan tantangan dalam penerapan program, seperti perbedaan standar operasional di berbagai wilayah akibat variasi budaya makan. “SOP tidak dapat diseragamkan sepenuhnya antara Aceh, Jawa, dan Papua karena kebiasaan konsumsi masyarakat berbeda,” katanya. Ia menyoroti ketimpangan kemampuan daerah dalam mengawasi kualitas pangan.

Solusi dengan Kolaborasi Profesional

Untuk mengatasi hal tersebut, Persagi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan asosiasi pengusaha dapur. “Lebih dari itu, tenaga pengawas gizi yang disertifikasi akan memastikan setiap anggaran negara memberikan manfaat gizi maksimal,” tutur Dodi. Ia menilai MBG menjadi langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045, dengan target menurunkan angka stunting hingga 14,2 persen pada 2029.