Baznas Kolaborasi dengan Wamen PKP untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Main Agenda – Jakarta, Senin – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dan Wakil Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah berencana memperkuat kerja sama dalam rangka mendorong program pengembangan kesejahteraan umat. Kedua pihak sepakat untuk fokus pada tiga aspek utama: regulasi, kelembagaan, dan pelaksanaan teknis. Ini menjadi kesepakatan dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta, sebagai langkah awal untuk menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kerja Sama untuk Integrasikan Sistem

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan meningkatkan koordinasi antara Baznas pusat, provinsi, dan daerah. “Kami yakin bahwa keberhasilan program zakat sangat bergantung pada kelembagaan yang kuat dan regulasi yang mendukung,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang lebih terpadu, agar bisa mencapai tujuan sosial secara maksimal. Sodik juga mengungkapkan bahwa perumahan adalah salah satu prioritas Baznas, dengan fokus pada peningkatan kualitas hunian bagi keluarga miskin.

“Fahri Hamzah menyebutkan bahwa tiga aspek utama yang perlu diperkuat adalah regulasi, kelembagaan, dan program teknis. Ini adalah kunci untuk memastikan setiap inisiatif Baznas dapat berjalan terstruktur dan berkelanjutan,” tutur Sodik Mudjahid.

Dalam diskusi, kedua pihak juga menyelaraskan visi tentang penataan kelembagaan yang lebih efisien. Sodik menjelaskan bahwa integrasi sistem ini akan memungkinkan Baznas beroperasi lebih cepat dan akurat, terutama dalam menyalurkan zakat kepada mustahik. Selain itu, ia menyebutkan bahwa program perumahan akan menjadi bagian penting dari upaya Baznas dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi.

Prioritas Baznas untuk Penyediaan Rumah Layak Huni

Kolaborasi ini sejalan dengan salah satu program unggulan Baznas dalam periode 2026-2031, yakni penyediaan rumah layak huni bagi kelompok yang membutuhkan. “Dengan dukungan dari Kementerian PKP, kami bisa memperluas cakupan program ini, terutama di wilayah yang belum terjangkau,” tambah Sodik. Ia juga menyampaikan bahwa diskusi dengan Wamen PKP memberikan wawasan baru dalam menjalankan program zakat, baik secara konseptual maupun operasional.

Sodik menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat penguatan regulasi. “Regulasi yang komprehensif akan menjadi fondasi bagi kelembagaan yang lebih solid,” katanya. Dengan demikian, Baznas berharap bisa merangkul lebih banyak sektor dalam mendukung kebijakan sosial yang berdampak luas. Ia juga meminta peran aktif pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Peran Wamen PKP dalam Sinergi Sosial

Di sisi lain, Fahri Hamzah menekankan bahwa kerja sama antara Baznas dan sektor perumahan adalah bagian dari upaya menyatukan sumber daya dan kekuatan. “Kolaborasi ini bukan hanya tentang teknis, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya. Fahri menyatakan bahwa Baznas telah lama menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, dan ke depan akan fokus pada tiga tahap: konsep, kelembagaan, dan penerapan teknis.

“Kami akan lanjutkan kerja sama teknisnya, khususnya di bidang perumahan. Ini menjadi kesempatan untuk memperluas program yang sudah ada dan menciptakan yang baru,” papar Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah juga mengusulkan dana riset sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas Baznas. “Dengan dana riset, kami bisa memperkuat kelembagaan Baznas agar lebih terakar di masyarakat,” tambahnya. Menurut Fahri, potensi zakat di Indonesia sangat besar, karena jumlah masyarakat Muslim yang solid. Ia menilai pengelolaan zakat bisa menjadi pendorong utama dalam pengembangan ekonomi sekaligus memperkuat peran sosial.

Ekonomi yang Lebih Inklusif

Fahri Hamzah berharap kolaborasi ini akan membawa dampak yang lebih luas ke berbagai lapisan masyarakat. “Kami ingin ekonomi tidak hanya berkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi juga mendorong keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa program perumahan tidak hanya menjadi solusi tempat tinggal, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk membangun kemandirian ekonomi warga miskin.

Kolaborasi antara Baznas dan Kementerian PKP diharapkan bisa menjadi contoh keberhasilan dalam menyatukan program sosial dan ekonomi. Sodik Mudjahid menyampaikan bahwa ini adalah momentum penting untuk memperluas kemitraan dan menciptakan dampak nyata. “Kita perlu bekerja lebih agresif agar manfaat dari zakat bisa mencapai hulu dan hujung masyarakat,” kata Sodik.

Menurut Sodik, keberhasilan program perumahan juga bergantung pada peran aktif Baznas dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. “Kita harus berinovasi agar zakat bisa menjadi bagian dari solusi untuk kebutuhan pokok rakyat,” imbuhnya. Dengan memperkuat regulasi dan struktur organisasi, Baznas berharap bisa meningkatkan efektivitas dalam menyalurkan dana zakat ke berbagai sektor yang membutuhkan.

Langkah Strategis untuk Masa Depan

Pertemuan antara Baznas dan Wamen PKP ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan langkah-langkah jangka panjang. “Kami yakin bahwa sinergi ini akan menciptakan perubahan yang signifikan,” ujar Sodik. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara Baznas dan pemerintah akan membantu mempercepat pencapaian target program, terutama dalam menangani perumahan yang memenuhi standar kelayakan huni.

Fahri Hamzah menegaskan bahwa dana riset menjadi alat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat dan perumahan. “Dengan riset, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat dan merancang solusi yang lebih tepat,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memiliki potensi besar, jika dimanfaatkan secara optimal. “Kami berharap ekonomi zakat bisa menjadi pilar utama dalam pemberdayaan rakyat, terutama di daerah terpencil,” tutur Fahri.

Kedua pihak sepakat bahwa keberhasilan kolaborasi ini akan tergantung pada komitmen bersama dan komunikasi yang terus-menerus. “Kita perlu membangun mekanisme yang transparan agar setiap program bisa diawasi oleh masyarakat secara aktif,” ujar Sodik.