Pemprov dan DPRD Jateng Berkolaborasi untuk Menguatkan Perlindungan Tenaga Kerja Informal

Main Agenda – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor non-formal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terus mengembangkan kebijakan yang memastikan perlindungan bagi para pekerja informal. Hal ini dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus tentang peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja informal. Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, yang akrab disapa Gus Yasin, memberikan apresiasi terhadap langkah Komisi E DPRD yang memimpin inisiasi penyusunan regulasi tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan, khususnya Komisi E, yang telah menginisiasi, menyampaikan, dan merumuskan kebijakan terkait tenaga kerja informal. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja formal,” ujarnya.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Semarang, Gus Yasin menjelaskan bahwa setelah Raperda ditetapkan sebagai keputusan dewan, langkah berikutnya adalah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai bentuk pelaksanaan. Ia menekankan bahwa kehadiran regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja informal. “Dengan adanya aturan ini, mereka akan lebih nyaman, kesejahteraannya meningkat, serta perlindungan sosial dan ekonomi terjamin,” lanjutnya.

Pekerja Informal: Penopang Utama Ekonomi Daerah

Komisi E DPRD Jateng, melalui anggotanya Bagus Suryokusumo, menegaskan bahwa pekerja informal memiliki peran signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jateng. Ia menyebutkan bahwa sektor ini tidak hanya menciptakan peluang kerja tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor informal juga berkontribusi besar dalam mengurangi angka pengangguran. Namun, di sisi lain, sebagian besar tenaga kerja informal masih menghadapi risiko tinggi karena kurangnya perlindungan dari aspek sosial, ekonomi, dan hukum.

Dalam diskusi, Bagus menyoroti bahwa perubahan ekonomi dan transformasi digital saat ini membutuhkan kebijakan yang lebih responsif dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa perlindungan bagi pekerja informal tidak hanya berupa bantuan sosial semata, melainkan mencakup peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan pengembangan sistem perlindungan yang terintegrasi. “Kebijakan ini harus memastikan bahwa mereka memiliki akses yang lebih luas ke layanan sosial dan ekonomi, sekaligus daya saing yang meningkat,” tambahnya.

Aspek Kebijakan yang Dicakup Raperda

Raperda ini akan mengatur berbagai aspek kritis, termasuk tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah, mekanisme pemberdayaan tenaga kerja informal, serta sistem pendataan yang efisien. Selain itu, dokumen ini juga mencakup kolaborasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi, serta pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program. Gus Yasin menyebutkan bahwa pengembangan data yang akurat dan terpadu menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan yang tepat.

Kolaborasi antarinstansi diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan optimal. Dalam Raperda, Pemprov Jateng dan DPRD menyoroti pentingnya kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi pekerja, hingga organisasi kemasyarakatan. “Regulasi ini menjadi bentuk perjanjian antarlembaga yang memastikan keberlanjutan pengembangan sektor informal,” jelas Gus Yasin.

Pengembangan Sistem Perlindungan yang Sistematis

Menurut Bagus Suryokusumo, selain mengatur aspek hukum, Raperda juga akan memperkuat kerangka kerja sistematis yang melibatkan berbagai pihak. Ia menuturkan bahwa penyusunan regulasi ini tidak hanya fokus pada masalah langsung, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang. “Kebijakan ini harus menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi,” tutur anggota Komisi E tersebut.

Pemprov Jateng dan DPRD berharap Raperda ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Dengan sistem perlindungan yang terpadu, mereka dapat menikmati manfaat yang lebih merata, seperti akses ke perlindungan sosial, pelatihan, serta perluasan kesempatan usaha. Gus Yasin juga menekankan bahwa keberhasilan regulasi ini bergantung pada koordinasi yang baik antarlembaga dan masyarakat.

Menyusun Raperda ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan. Para pihak tersebut berperan aktif dalam merumuskan aturan yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan. “Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan para pekerja informal,” kata Gus Yasin.

Pekerja informal di Jateng, menurut Bagus, harus diberikan perlindungan yang sama dengan tenaga kerja formal agar partisipasi mereka dalam perekonomian tetap stabil. Ia menambahkan bahwa regulasi ini menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi para pekerja sektor informal, seperti kurangnya akses informasi dan kebijakan yang fleksibel. “Dengan adanya Raperda, mereka bisa merasa lebih percaya diri dan memiliki harapan yang lebih besar,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan langsung tetapi juga mendorong keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak. Pemprov Jateng dan DPRD menegaskan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja informal tidak bisa dijalankan sendirian, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai institusi dan masyarakat. “Kolaborasi ini adalah kunci dalam menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan,” pungkas Bagus Suryokusumo.

Dengan Raperda yang sedang disusun, Jateng menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi kebutuhan para pekerja informal. Regulasi ini akan menjadi pedoman dalam memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi daerah. Pemprov Jateng dan DPRD berharap bahwa melalui regulasi ini, para pekerja informal bisa mendapatkan perlindungan yang lebih memadai, serta peluang untuk berkembang secara berkelanjutan.