BPS: Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi pembangunan daerah

New Policy – Gorontalo menjadi salah satu dari beberapa lokasi yang menjadi fokus perhatian Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi 2026. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Nashrul Wajdi, mengatakan bahwa acara ini merupakan inisiatif bersama seluruh komponen masyarakat untuk menghasilkan data yang menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan daerah serta nasional. Menurutnya, Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi tugas BPS, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, karena hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Kerja Sama untuk Menjamin Kualitas Data

Nashrul menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak. Ia menyebutkan, pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga keuangan, maupun lembaga pendidikan harus saling mendukung agar data yang dihimpun tepat, valid, dan sesuai dengan kondisi nyata. “Sensus ini memberikan gambaran tentang kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk perusahaan dan usaha kecil, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan yang strategis,” jelas Nashrul dalam pernyataannya di Gorontalo. Ia juga berharap masyarakat dan pelaku usaha di provinsi tersebut memberikan informasi secara jujur dan lengkap.

“Sensus Ekonomi 2026 adalah kegiatan yang memiliki dampak besar bagi pengembangan daerah, khususnya Gorontalo. Tidak hanya memberikan data statistik, tetapi juga memperkuat kemitraan antarlembaga dalam mewujudkan kebijakan yang lebih efektif,” ujar Nashrul.

Menurutnya, masyarakat dan bisnis harus aktif berpartisipasi karena data yang akurat akan memengaruhi perencanaan kegiatan pemerintah. “Kami meminta semua pihak untuk melibatkan diri dalam proses pendataan, karena keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan,” lanjutnya. Dalam konteks ini, Nashrul juga menyoroti peran petugas lapangan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan sensus. Ia menyebutkan, para petugas memiliki tanggung jawab besar dalam mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya.

Koordinasi Pemangku Kepentingan

Perusahaan-perusahaan dan usaha kecil di Gorontalo diminta untuk berkolaborasi dengan tim sensus agar semua aspek ekonomi tercatat secara komprehensif. “Mereka akan menghadirkan data tentang pertumbuhan ekonomi, struktur industri, dan tingkat kesejahteraan masyarakat,” tambah Nashrul. Ia menekankan bahwa keberhasilan sensus ekonomi tidak bisa tercapai tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk Forkopimda, Bank Indonesia, dan organisasi keagamaan.

Dalam proses ini, petugas lapangan diberikan tanggung jawab untuk mengunjungi berbagai wilayah, mencatat usaha, serta memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan mencerminkan kondisi sebenarnya. “Tugas mereka bukan hanya sekadar mengisi formulir, tetapi juga menyampaikan informasi yang memperkaya pemahaman tentang dinamika perekonomian lokal,” kata Nashrul. Ia menegaskan bahwa para petugas harus menjaga profesionalisme dan objektivitas selama menjalankan tugas di lapangan.

Integritas dan Komunikasi yang Baik

BPS juga mengingatkan petugas untuk mematuhi kode etik statistik, agar data yang dihimpun tidak disalahgunakan. “Para petugas harus menjaga integritas, karena setiap angka yang mereka kumpulkan akan menjadi dasar kebijakan yang berdampak nyata,” ujar Nashrul. Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan masyarakat, agar mereka merasa nyaman dan terbantu dalam memberikan data.

Sebagai bagian dari persiapan sensus, BPS berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan petugas dan memberikan informasi secara transparan. “Data yang valid membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk masyarakat yang menjadi sumber utama informasi,” lanjut Nashrul. Ia juga menambahkan bahwa pelaku usaha harus bersedia memberikan detail lengkap tentang operasional dan produksi mereka, agar hasil sensus dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan.

Kemajuan Pembangunan Melalui Sensus Ekonomi

Sensus Ekonomi 2026 adalah agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk memetakan kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh, termasuk struktur industri, pertumbuhan sektor riil, dan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian. Nashrul menyatakan bahwa data dari sensus ini akan digunakan untuk memperbaiki perencanaan pembangunan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi akan terwujud jika semua pihak saling mendukung dan bekerja sama secara optimal. “BPS optimis bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo akan berjalan lancar, karena ada konsensus kuat antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga terkait,” kata Nashrul. Ia menambahkan bahwa hasil sensus akan menjadi pedoman penting dalam menentukan prioritas pembangunan di daerah dan nasional.

Nashrul juga menyampaikan apresiasi terhadap peran masyarakat dan lembaga yang telah mendukung proses persiapan. “Komitmen mereka sangat berarti untuk menjaga kualitas data, sehingga hasil sensus dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat sasaran,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya memberikan gambaran sekarang, tetapi juga memprediksi tren perekonomian di masa depan.

Persiapan untuk Masa Depan

Dengan adanya data yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Sensus ekonomi akan membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pertanian, pariwisata