Kemendikdasmen Dorong Sekolah Perbarui Data Sarana Secara Berkala

New Policy – Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak seluruh satuan pendidikan untuk terus memperbarui data kondisi sarana dan prasarana secara berkala melalui portal Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Langkah ini bertujuan memastikan kebijakan pemerintah dan bantuan yang diberikan tepat sasaran, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek Suharti menegaskan bahwa pendataan sarana dan prasarana sekolah perlu diperbaiki agar bisa menjadi dasar yang valid dalam pengambilan keputusan.

Peran Data Akurat dalam Pembentukan Kebijakan

Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu, Suharti menjelaskan bahwa kualitas data yang ada di Dapodik masih memerlukan peningkatan. “Partisipasi sekolah dalam memperbarui data sarana dan prasarana melalui Dapodik juga perlu ditingkatkan,” ujarnya. Menurut Suharti, data yang diperbarui secara rutin sangat penting karena menjadi alat utama dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan. Ia menekankan bahwa data yang akurat diperlukan sebagai dasar penting dalam pembuatan keputusan, terutama terkait alokasi anggaran dan program revitalisasi sarana pendidikan.

“Data yang riil di lapangan akan menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam memetakan kebutuhan revitalisasi, menetapkan prioritas penanganan, menyusun rencana pembiayaan, serta memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” kata Suharti.

Suharti juga menyebutkan bahwa penggunaan data yang up-to-date akan membantu dalam menilai kemajuan pembangunan infrastruktur sekolah. “Dengan data yang terkini, kita bisa mengetahui kondisi sarana secara real-time dan memastikan bahwa program seperti penyaluran papan interaktif digital (IFP) serta revitalisasi sekolah bisa berjalan sesuai target,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa keterlibatan aktif sekolah dalam memperbarui informasi menjadi kunci keberhasilan kebijakan nasional.

Koordinasi dengan Pihak Terkait untuk Pembaruan Data

Dalam upaya mempercepat proses pendataan, Suharti mengajak sekolah untuk membangun hubungan yang erat dengan unit penyelenggara pendidikan (UPT) dan Badan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (BPPMP/BPMP). “Sekolah tidak hanya harus memperbarui data, tetapi juga melibatkan pihak-pihak terkait dalam memastikan informasi yang diunggah ke Dapodik valid dan lengkap,” jelasnya. Ia menyarankan agar setiap sekolah melakukan verifikasi internal terlebih dahulu sebelum menyampaikan data ke sistem nasional. Proses ini, menurut Suharti, akan mengurangi risiko kesalahan atau kesenjangan informasi yang bisa memengaruhi efektivitas program.

Menurut Suharti, data sarana dan prasarana yang diperbarui secara berkala akan memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan sekolah. “Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan infrastruktur, seperti sekolah-sekolah yang masih menggunakan metode pengajaran tradisional tanpa alat bantu digital,” tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pembaruan data, karena kondisi sarana bisa berubah seiring waktu akibat penggunaan yang intensif atau faktor eksternal.

Mengapa Revitalisasi Sarana Pendidikan Memerlukan Data Terkini

Revitalisasi sekolah dan penyaluran papan interaktif digital (IFP) adalah dua program yang sangat bergantung pada keakuratan data. Suharti menjelaskan bahwa program revitalisasi sarana pendidikan bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangunan dan fasilitas sekolah yang tidak memadai. “Untuk menilai apakah program ini berhasil, kita perlu data yang dapat membandingkan kondisi awal dan akhir,” katanya. Dengan memperbarui data secara berkala, pemerintah bisa memantau perkembangan program revitalisasi dan menyesuaikan strategi penyaluran bantuan.

Selain revitalisasi, Suharti juga menyebutkan bahwa IFP menjadi salah satu alat pendukung utama dalam transformasi pendidikan digital. “Program IFP diharapkan bisa memberikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama di daerah-daerah yang masih keterbatasan infrastruktur,” tuturnya. Namun, untuk program ini berjalan optimal, data yang dikumpulkan harus benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. “Jika data tidak akurat, maka penyaluran IFP bisa terjadi secara tidak seimbang, seperti kelebihan di sekolah besar dan kurang di sekolah kecil,” imbuhnya.

Suharti menambahkan bahwa sekolah harus terus melakukan pengecekan dan evaluasi internal. “Selain memperbarui data, sekolah juga perlu memastikan bahwa informasi yang diinput melalui Dapodik melalui proses validasi yang ketat,” katanya. Proses ini, menurutnya, bisa mencakup diskusi dengan guru, kepala sekolah, atau tim pengawas untuk memverifikasi kondisi sarana secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, keandalan data dapat ditingkatkan, dan kebijakan pemerintah akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata.

Langkah Konkret untuk Meningkatkan Akurasi Pendataan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas data, Suharti menyarankan sekolah agar melakukan pembaruan data secara berkala, baik bulanan maupun semesteran. “Pembaruan data bisa dilakukan dengan menggunakan format yang disediakan Dapodik, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi terkini sekolah,” katanya. Ia menekankan bahwa pembaruan data tidak hanya sekadar mengisi kolom, tetapi juga menilai kembali kebutuhan sarana pendidikan yang relevan.

Suharti juga mengingatkan bahwa data yang diperbarui harus melengkapi informasi pendukung lain, seperti jumlah siswa, tingkat kepadatan, atau penggunaan fasilitas. “Data sarana dan prasarana tidak bisa dipisahkan dari data siswa dan guru. Kedua elemen ini harus saling terkait agar kita bisa memahami dinamika penggunaan sarana secara komprehensif,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa dengan pendekatan holistik, kebijakan pendidikan bisa lebih efektif dalam merespons kebutuhan setiap sekolah.

Sebagai contoh, data tentang jumlah ruang kelas dan kebutuhan peralatan pendidikan bisa digunakan untuk menentukan apakah sekolah memerlukan penambahan ruang belajar atau penyaluran alat elektronik. “Dengan data yang jelas, pemerintah bisa menyalurkan bantuan yang tepat waktu dan tepat sasaran,” jelas Suharti. Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan program seperti peningkatan kualitas pendidikan jangka panjang sangat bergantung pada data yang akurat dan terperbarui secara berkala.

Suharti menut