Komisi X: Hardiknas Momentum Tingkatkan Kualitas Pendidikan

New Policy – Jakarta, Sabtu – Peningkatan mutu pendidikan nasional menjadi fokus utama Komisi X dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Wakil Ketua Komisi X, Kurniasih Mufidayati, mengemukakan bahwa momen ini seharusnya menjadi peluang untuk menggerakkan perbaikan yang lebih konkret dan berkelanjutan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama dalam membentuk masa depan bangsa, sehingga pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan kualitasnya tidak terabaikan.

Kurniasih menekankan bahwa Hardiknas bukan hanya acara tahunan, melainkan kesempatan untuk mengambil langkah nyata dalam transformasi sistem pendidikan. Ia mengungkapkan, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, seperti kebijakan reformasi dan pengalokasian anggaran, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi. “Kita harus berani mengakui masalah, bukan hanya mengapresiasi capaian,” ujarnya, sambil menyoroti pentingnya refleksi yang mendalam terkait perjalanan pendidikan Indonesia.

“Hardiknas harus menjadi ruang refleksi sekaligus titik tolak untuk perbaikan yang lebih nyata. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, dan kita tidak boleh berkompromi terhadap kualitasnya,”

Dalam konteks ini, Kurniasih mengungkapkan hasil Asesmen Nasional tahun 2025 sebagai indikator penting. Menurut data yang diungkapkan, sekitar 50 persen siswa Indonesia belum mencapai standar kompetensi minimal dalam literasi dan numerasi. Angka tersebut, menurutnya, menggambarkan bahwa keberhasilan dalam pembelajaran belum sepenuhnya tercapai. “Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari tantangan nyata yang harus kita jawab bersama,” tambahnya.

Dari sisi akses, Kurniasih menyebutkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang rentan, termasuk wilayah tertentu, yang menghadapi hambatan dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya yang lebih besar untuk memperluas jangkauan pendidikan, sekaligus memastikan keberlanjutan dari sistem pendidikan itu sendiri. “Kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kualitas ekosistem yang mendukungnya,” katanya.

Langkah Komprehensif untuk Perbaikan

Kurniasih menegaskan bahwa perbaikan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga peningkatan infrastruktur. Menurutnya, guru menjadi salah satu komponen utama yang perlu diperkuat. “Kapasitas pendidik harus menjadi prioritas, karena kinerja mereka langsung berdampak pada proses belajar mengajar,” jelasnya.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa, serta sarana pendidikan yang merata. Kurniasih mengatakan, kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan sosial akan memastikan pendidikan tidak hanya sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan keterampilan dan sikap yang diharapkan. Selain itu, pemerataan sarana pendidikan, seperti akses internet dan perangkat pembelajaran, harus dipercepat agar tidak ada siswa yang tertinggal.

“Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari tantangan nyata yang harus kita jawab bersama. Akses pendidikan harus ditingkatkan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama,”

Menurut Kurniasih, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi pendidikan, seperti pengalokasian anggaran sebesar 20 persen dari APBN. Namun, ia menilai bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut perlu ditingkatkan agar tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan. “DPR, khususnya Komisi X, memiliki peran kritis dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam upaya ini, fungsi legislasi dan pengawasan harus lebih intensif. Kurniasih menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan yang baik tidak cukup hanya dicanangkan, tetapi juga harus diimplementasikan secara konsisten. “Kebijakan yang baik harus diikuti dengan tindakan nyata di lapangan,” terangnya. Ia mencontohkan bahwa kebijakan zonasi, perlindungan anak di lingkungan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer, adalah beberapa isu yang perlu dievaluasi ulang.

Peran DPR dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Kurniasih menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong perbaikan pendidikan. “Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendiri; keberhasilan itu harus melibatkan semua pihak,” katanya. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, seperti tokoh edukasi, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal, untuk berpartisipasi aktif dalam menilai kelemahan dan memperbaikinya.

Selain itu, Kurniasih menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan yang telah dijalankan. Evaluasi ini, menurutnya, akan membantu mengidentifikasi kegagalan atau keberhasilan dalam program seperti penguatan kompetensi guru, peningkatan kualitas kurikulum, dan pemerataan fasilitas belajar. “Kita harus mengevaluasi, memperbaiki, dan memastikan bahwa setiap kebijakan berdampak positif pada siswa,” ujarnya.

“Kebijakan yang baik harus diikuti dengan implementasi yang kuat dan konsisten di lapangan,”

Menurut Kurniasih, kompetensi guru dan kurikulum yang relevan adalah dua aspek kritis yang perlu ditingkatkan. Ia menilai bahwa guru honorer, yang banyak dijumpai di daerah terpencil, masih membutuhkan dukungan lebih besar dalam hal perlindungan dan pengembangan profesional. “Kesejahteraan guru tidak hanya tentang upah, tetapi juga kesempatan untuk berkembang dan memberikan layanan terbaik kepada siswa,” jelasnya.

Hardiknas 2026, menurut Kurniasih, sebaiknya dimanfaatkan sebagai momentum untuk memulai perubahan. Ia berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat memperkuat komitmen dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. “Kita harus bersama-sama mengambil langkah nyata, bukan hanya sekadar memperingati,” pungkasnya.

Dalam rangka menyukseskan peringatan Hardiknas, Kurniasih mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pendidikan secara objektif. Ia menekankan bahwa akses pendidikan adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus diperhatikan. “Kita perlu membangun sistem pendidikan yang tidak hanya menyediakan kesempatan, tetapi juga memastikan setiap siswa mampu berkembang secara maksimal,” tambahnya.

Kebijakan pendidikan yang efektif, menurut Kurniasih, tidak hanya berdasarkan perencanaan yang matang, tetapi juga tergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Ia menilai bahwa pengawasan oleh DPR, khususnya Komisi X, harus lebih transparan agar tidak ada kebijakan yang dijalankan tanpa evaluasi yang cukup. “Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran pendidikan digunakan secara optimal,” katanya.

Dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif, Kurniasih yakin bahwa pendidikan Indonesia dapat menjadi fondasi yang kuat untuk kemajuan bangsa. Ia berharap, selama peringatan Hardiknas 2026, pihak-pihak terkait dapat membangun kerja sama yang lebih erat untuk mencapai tujuan tersebut. “Momen ini adalah awal dari perubahan besar, dan kita harus menjadikannya sebagai titik tolak,” tut