Menko PM: Sekolah Rakyat jadi “game changer” putus rantai kemiskinan

New Policy – Jakarta, Rabu – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai strategi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus generasi kemiskinan. Menurutnya, program ini tidak hanya berupa kebijakan pendidikan semata, tetapi juga merupakan pendekatan komprehensif yang mampu mengubah pola hidup masyarakat dari tingkat ekonomi rendah ke arah yang lebih baik.

Inisiatif untuk Transformasi Sosial

Dalam acara “Menuju Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan” yang diadakan di Jakarta, Muhaimin Iskandar menekankan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran sentral dalam pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. “Program ini adalah bagian dari upaya menyeluruh untuk menumbuhkan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi,” katanya. Menko PM juga menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat adalah elemen vital dalam memperkuat visi pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam menangani masalah kemiskinan di daerah-daerah terpencil.

“Sekolah Rakyat sesuai dengan Perpres Nomor 120 Tahun 2025 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan kemiskinan dan program kesejahteraan masyarakat,”

Kebijakan ini, menurut Menko PM, merupakan langkah konkret untuk memastikan pendidikan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang kurang beruntung. Dengan membangun sekolah-sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, pemerintah berharap bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan bermakna bagi para peserta didik.

Menko PM menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dibuat sebagai inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Ini adalah bagian dari visi besar untuk memberikan pendidikan yang cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung kepada keluarga miskin,” ujarnya. Dengan fokus pada kompetensi dan kebutuhan masyarakat, program ini diharapkan mampu menjadi perubahan mendasar dalam sistem pendidikan nasional.

Ekosistem Pendidikan yang Berbeda

Hingga saat ini, jumlah Sekolah Rakyat telah mencapai 166 unit yang tersebar di 34 provinsi. Seluruh unit tersebut telah menyentuh lebih dari 15.820 siswa yang berasal dari keluarga miskin. Kehadiran sekolah-sekolah ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran yang sebelumnya sulit terjangkau oleh masyarakat rentan.

“Oleh karena itu, Sekolah Rakyat selain menanggulangi dan memutus rantai kemiskinan, juga merupakan sistem pendidikan yang adaptif dan kompetitif,”

Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan aktif pihak-pihak terkait, termasuk pengelolaan sumber daya secara efisien. “Program ini harus terus berjalan dengan konsistensi, karena pendidikan adalah kunci untuk mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan,” lanjutnya. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemerintah daerah agar program dapat berdampak maksimal.

Menko PM juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk menjadi solusi jangka panjang dalam menangani isu kemiskinan. “Program ini tidak hanya menambah jumlah murid yang terdaftar, tetapi juga membangun fondasi bagi mereka untuk bisa mandiri secara ekonomi,” kata Menko PM. Ia menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dirancang agar bisa memberikan pelatihan praktis dan pengetahuan yang langsung bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberlanjutan Program Pendekatan Utama

Menko PM menggarisbawahi perlunya penguatan tata kelola untuk memastikan keberlanjutan program Sekolah Rakyat. “Kita perlu membangun mekanisme yang terukur agar sekolah-sekolah ini bisa beroperasi secara efektif tanpa bergantung pada bantuan sementara,” jelasnya. Ia berharap program ini bisa menjadi model baru dalam pendidikan, terutama dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran.

Menurut Menko PM, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada literasi dasar, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan vokasional dan kemandirian finansial. “Siswa yang dikeluarkan dari program ini diharapkan bisa langsung berkontribusi pada perekonomian keluarganya,” katanya. Ia menyatakan bahwa program ini mencoba menggabungkan pendidikan formal dan non-formal untuk memastikan peserta didik memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Progres Pembangunan Fasilitas

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan apresiasi terhadap peran Menko PM dalam mendorong penyelenggaraan Sekolah Rakyat. “Saya ingin menambahkan bahwa saat ini ada 93 gedung Sekolah Rakyat yang dalam proses pembangunan,” kata Saifullah Yusuf. Ia menambahkan bahwa sekitar 69 persen dari gedung tersebut akan selesai pada bulan Juni, sehingga bisa menjadi pusat pendidikan utama bagi masyarakat.

“Yang ingin saya tambahkan adalah per hari ini sudah ada 93 gedung Sekolah Rakyat dalam proses pembangunan, 69 persen akan tuntas pada Juni untuk kita jadikan proses pembelajaran utama,”

Menurut Menteri Sosial, progres pembangunan gedung tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan Sekolah Rakyat sebagai wadah pendidikan yang berdampak nyata. “Kita perlu memastikan fasilitas ini bisa memberikan lingkungan belajar yang layak, terutama di daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian,” ujarnya. Ia juga menyoroti peran kementerian dalam memantau keberlanjutan program, termasuk pelatihan para guru dan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Dalam wawancara khusus, Saifullah Yusuf menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang transformasi sosial. “Sekolah ini dirancang agar bisa mempercepat akses pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan diri,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa program ini menargetkan keluarga yang terdampak kemiskinan, termasuk anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau terisolasi.

Dengan adanya 166 Sekolah Rakyat, Menko PM yakin program ini akan membawa perubahan signifikan dalam struktur pendidikan nasional. “Sekolah Rakyat memiliki keunikan dalam menggabungkan pendidikan dan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa menjadi pusat pembelajaran yang lebih dinamis,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa program ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, sehingga masyarakat bisa terlibat langsung dalam merancang kebutuhan pendidikan mereka.

Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi institusi yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang lebih inklusif. Menko PM berharap, dengan program ini, keluarga miskin tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga mampu membangun ekonomi mereka sendiri. “Sekolah Rakyat adalah solusi yang strategis, karena pendidikan adalah jembatan menuju kemandirian ekonomi,” pungkasnya.