Mensesneg: Target perbaikan MBG sebulan

New Policy – Jakarta – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan rencana perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan selesai dalam waktu satu bulan. Ia menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan memastikan operasional program tersebut berjalan optimal, sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi. “Tujuan utama perbaikan tata kelola MBG adalah menyelesaikannya dalam waktu satu bulan ini. Namun, tentu semua ada dinamikanya, jadi yang pertama kita fokus pada memastikan kegiatan yang sudah berjalan tetap lancar tanpa hambatan,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, pada Kamis.

Dalam pembahasan lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa perbaikan ini tidak hanya berupa penyesuaian prosedur, tetapi juga melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas operasional sebelum perubahan besar-besaran dilakukan. “Kita akan meninjau semua aspek terkait perbaikan MBG, termasuk masalah teknis seperti pengoperasian motor pengantar maupun kondisi masing-masing unit yang terlibat. Jadi, tidak hanya bergantung pada angka-angka, tetapi juga kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.

“Pasti arahnya ke sana dong (penutupan SPPG), tetapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Nama-nama SPPG akan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya dari angka, karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda,” tambah Prasetyo.

Prasetyo menyebutkan bahwa penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan efisiensi program. Ia menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) akan menjadi fokus perhatian. “Salah satu arah perbaikan adalah menutup SPPG yang tidak sesuai SOP, terutama jika terdapat kelebihan jumlah dapur MBG di suatu wilayah. Hal ini dilakukan untuk memastikan sumber daya dan anggaran digunakan secara optimal,” jelasnya.

Dalam menjalankan program MBG, Prasetyo menekankan bahwa SOP harus menjadi dasar utama dalam pendirian seluruh unit pelayanan. “Pendirian SPPG harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga bisa memberikan hasil yang konsisten dan transparan,” tambah dia. Ia juga memastikan bahwa afiliasi pemilik SPPG dengan partai politik tertentu tidak langsung berkorelasi dengan kinerja tata kelola MBG, selama unit tersebut dioperasikan sesuai aturan yang berlaku.

“Termasuk kalau ada nama-nama pemilik SPPG yang disebut begitu. Pada dasarnya, bukan siapa pemiliknya, tetapi yang lebih penting adalah apakah mereka mematuhi aturan-aturan main atau SOP yang telah ditetapkan. Jadi, kita tidak menghakimi siapa pun, hanya mengevaluasi efektivitas operasional,” ujar Prasetyo.

Kebijakan ini diharapkan bisa memperbaiki kualitas distribusi bahan makanan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Prasetyo menjelaskan bahwa selama proses perbaikan, semua unit akan diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Kita akan melakukan pendekatan berbasis data dan observasi langsung, agar hasilnya bisa lebih objektif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Menurut Prasetyo, penutupan SPPG bukan berarti mengabaikan peran para pemilik, tetapi lebih fokus pada kinerja mereka dalam menjalankan program. “Selama ini, kita melihat adanya beberapa unit yang kurang optimal, bahkan terkadang menyebabkan masyarakat merasa kecewa. Dengan perbaikan ini, kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan kualitas, tapi juga memastikan tidak ada unit yang tidak layak tetap beroperasi,” katanya.

Program MBG, yang sebelumnya telah dijalankan oleh berbagai pihak, dianggap sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun, Prasetyo menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki, seperti keterlambatan distribusi, penggunaan dana yang tidak efisien, dan kesenjangan antara target dengan keberhasilan implementasi. “Dengan perbaikan SOP dan pengawasan yang lebih ketat, kita bisa memastikan MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Prasetyo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mengoptimalkan program ini. Ia menyatakan bahwa semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, harus terlibat dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG. “Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, karena setiap wilayah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Jadi, kita perlu berkoordinasi secara aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul,” jelasnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Prasetyo menekankan bahwa penutupan SPPG akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan bukti konkret. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengumpulkan data dari lapangan, termasuk survei masyarakat dan laporan dari petugas lapangan. “Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan, apakah SPPG tertentu perlu ditutup, diubah, atau ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan transparansi, Prasetyo juga mengatakan bahwa setiap perubahan terhadap SPPG akan diumumkan secara terbuka. Ia menjelaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui alasan penutupan atau penyesuaian unit yang dikelola. “Kita ingin memberikan kejelasan, agar tidak ada kesan sembarangan dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Menurut Prasetyo, perbaikan tata kelola MBG juga melibatkan pelatihan bagi petugas di lapangan. Ia mengatakan bahwa banyak unit yang masih kurang memahami SOP secara lengkap, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan. “Dengan pelatihan ini, kita bisa meningkatkan kapasitas petugas, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, Prasetyo menegaskan bahwa pengawasan terhadap SPPG akan lebih ketat. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan rutin untuk memastikan semua unit memenuhi standar yang ditetapkan. “Kita tidak hanya memperbaiki masalah, tetapi juga mencegah terjadinya kekurangan di masa depan,” katanya.