Pakar UMY: Pemetaan desil DTSEN tidak boleh dianggap label mutlak

Desil DTSEN: Instrumen Penyaring, Bukan Vonis Akhir Kondisi Ekonomi Warga

Pemandanganindah.com – Setiap tahun, jutaan keluarga di Indonesia masuk ke dalam sebuah kerangka klasifikasi yang menentukan apakah mereka layak menerima bantuan sosial, subsidi energi, atau program perlindungan lainnya. Kerangka itu bernama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), basis data terpadu yang menghimpun berbagai sumber informasi sosial-ekonomi untuk menopang perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Di dalamnya, masyarakat dipilah ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan—desil 1 hingga desil 10—yang mencerminkan posisi relatif setiap rumah tangga dalam spektrum kemakmuran nasional.

Perluasan cakupan program bantuan sosial dalam beberapa tahun terakhir membuat angka desil semakin sering muncul dalam percakapan publik. Warga bertanya: apakah masuk desil 1 berarti otomatis miskin? Apakah naik ke desil 4 berarti sudah sejahtera? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu mendapat jawaban tegas dari akademisi. Susilo Nur Aji Cokro Darsono, pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mengingatkan bahwa pemetaan desil tidak boleh direduksi menjadi stempel permanen atas nasib ekonomi seseorang.

Metode di Balik Angka: Proxy Means Test dan Batasannya

Untuk menentukan posisi setiap rumah tangga dalam spektrum desil, DTSEN mengandalkan pendekatan yang dikenal sebagai Proxy Means Test (PMT). Metode ini tidak mengukur pendapatan secara langsung—yang sering kali sulit diverifikasi—melainkan memilih sejumlah indikator yang dianggap relatif stabil sebagai cermin kondisi sosial-ekonomi, seperti jenis tempat tinggal, kepemilikan aset tertentu, atau akses terhadap layanan dasar. Pemilihan indikator ini bertujuan agar klasifikasi tetap konsisten lintas waktu dan wilayah.

Keberadaan PMT membawa konsekuensi metodologis penting. Indikator yang dipilih memang stabil dalam jangka menengah, tetapi kehidupan rumah tangga tidak pernah benar-benar statis. Seorang kepala keluarga bisa kehilangan pekerjaan dalam hitungan minggu. Biaya kesehatan mendadak dapat menguras tabungan yang tersisa. Jumlah tanggungan berubah karena kelahiran atau kematian anggota keluarga. Semua perubahan itu dapat terjadi setelah data terakhir dikumpulkan, sehingga angka desil yang tercatat mungkin sudah tidak lagi merefleksikan realitas terkini.

Tiga Pilar yang Harus Dipertimbangkan

Susilo menekankan bahwa pemetaan kesejahteraan yang bertanggung jawab wajib mengakomodasi tiga dimensi sekaligus. Pertama, perbedaan daya beli antarwilayah yang harus dikoreksi melalui deflator spasial, mengingat harga kebutuhan pokok di Papua tidak sama dengan harga di Jakarta. Kedua, tingkat kerentanan ekonomi setiap rumah tangga, yang mencerminkan seberapa cepat sebuah keluarga dapat jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat guncangan kecil. Ketiga, kesesuaian instrumen pengukuran dengan tujuan kebijakan yang hendak dicapai—apakah untuk penyaluran bantuan tunai, subsidi pangan, atau program pemberdayaan.

“Pemetaan kesejahteraan perlu mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni perbedaan daya beli antarwilayah melalui deflator spasial, tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga, serta penggunaan instrumen pengukuran yang sesuai dengan tujuan kebijakan.”

Kesejahteraan Bukan Satu Dimensi

Susilo juga mengingatkan bahwa kesejahteraan rumah tangga tidak pernah ditentukan oleh satu variabel tunggal. Kepemilikan aset dan tabungan, rasio tanggungan terhadap anggota produktif, jenis pekerjaan yang dijalani, beban utang, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan—semuanya membentuk mosaik yang jauh lebih kompleks daripada sekadar angka pendapatan bulanan. Satu angka desil, betapapun presisi metodologinya, tidak mampu menangkap keseluruhan lanskap ekonomi sebuah keluarga.

Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat bergeser dalam waktu relatif singkat. Perubahan pendapatan, hilangnya mata pencaharian, bertambahnya jumlah tanggungan, atau munculnya biaya kesehatan dapat terjadi setelah data dikumpulkan dan diproses. Artinya, bahkan jika pemetaan dilakukan dengan ketat, hasilnya tetap memiliki masa kedaluwarsa yang tidak dapat diabaikan.

Dinamika Data dan Kewajiban Evaluasi Berkelanjutan

DTSEN sendiri dirancang sebagai basis data yang bersifat dinamis dan terus dimutakhirkan. Pemeringkatan kesejahteraan di dalamnya membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok, mulai dari desil 1—kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah—hingga desil 10—kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Pembaruan berkala memang menjadi bagian dari arsitektur sistem, namun frekuensi dan kedalaman pembaruan tetap memiliki batas teknis dan administratif.

Oleh karena itu, Susilo menegaskan bahwa pengelompokan desil perlu terus dievaluasi dan dibuat adaptif terhadap perubahan kondisi rumah tangga. Kehilangan pekerjaan, bertambahnya tanggungan, hingga pengeluaran tidak terduga semuanya harus menjadi pemicu peninjauan ulang posisi desil, bukan menunggu siklus pembaruan tahunan.

“Desil sebaiknya tidak dianggap sebagai label mutlak kondisi ekonomi seseorang. Desil dapat menjadi alat untuk melihat posisi sebuah keluarga dalam kelompok masyarakat, tetapi tetap harus dilihat bersama kondisi lainnya. Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis.”

Implikasi bagi Perumusan Kebijakan

Pesan yang disampaikan Susilo memiliki implikasi langsung bagi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah. Ketika sebuah keluarga yang tercatat di desil 3 tiba-tiba kehilangan satu-satunya sumber penghasilannya, mekanisme verifikasi ulang harus tersedia agar keluarga tersebut tidak terjebak dalam jaring pengaman yang terlalu tipis. Sebaliknya, keluarga yang tercatat di desil 7 namun baru saja menanggung biaya operasi besar bagi anggota keluarga tidak seharusnya otomatis kehilangan akses terhadap program transisi.

Desil tetap memiliki fungsi penting sebagai salah satu instrumen pemetaan kesejahteraan masyarakat. Ia menyediakan bahasa bersama bagi pembuat kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara lebih terarah. Namun, angka tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari informasi sosial-ekonomi yang lebih luas—sebagai titik awal dialog, bukan titik akhir keputusan.

“Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis.”

Bagi warga yang ingin memahami posisi keluarganya dalam DTSEN, pesan utamanya sederhana: angka desil adalah foto sesaat, bukan film. Kondisi ekonomi bergerak, dan kebijakan yang baik harus bergerak bersamanya.