Rumah satwa dan ujian tata kelola

Kebun Binatang Surabaya di Persimpangan: Antara Kewajiban Finansial dan Tanggung Jawab Konservasi

Pemandanganindah.com – Di jantung Kota Surabaya berdiri sebuah institusi yang selama puluhan tahun menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota. Kebun Binatang Surabaya bukan sekadar deretan kandang, jalur pejalan kaki, dan daftar spesies yang dipajang untuk mata pengunjung. Ia adalah ruang konservasi aktif yang turut membentuk citra Surabaya di mata publik nasional maupun internasional. Ketika tata kelola institusi ini kini ditarik ke bawah mikroskop evaluasi, yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan semata-mata kecakapan sebuah badan usaha daerah dalam mengelola arus kas, melainkan juga komitmen pemerintah kota untuk memastikan lembaga konservasi beroperasi di atas standar yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Pemerintah Kota Surabaya telah mengumumkan rangkaian langkah pembenahan yang menyentuh inti operasional maupun struktural lembaga. Langkah-langkah ini bukan respons reaktif terhadap satu insiden, melainkan penyesuaian sistemik yang dirancang agar KBS mampu menjawab dua mandat sekaligus tanpa mengorbankan salah satunya.

Dua Wajah yang Tidak Bisa Dipisahkan

KBS beroperasi dalam tegangan struktural yang jarang dimiliki perusahaan daerah lain. Di satu kutub, ia wajib berjalan sebagai PerumDA yang sehat secara finansial, transparan dalam pelaporan, dan akuntabel kepada pemegang saham—dalam hal ini pemerintah kota. Di kutub lain, ia memikul mandat konservasi satwa liar secara ex-situ, pendidikan publik, penelitian ilmiah, serta rekreasi keluarga. Kedua kutub ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain; mengabaikan salah satu berarti merusak fungsi keseluruhan.

Kerangka hukum yang mengatur posisi ini kini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026. Perda tersebut secara eksplisit menegaskan status KBS sebagai badan usaha milik daerah sekaligus merumuskan tujuan yang melampaui orientasi profit semata: konservasi satwa liar secara ex-situ, penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan penelitian, penyediaan rekreasi, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian, dasar hukumnya sendiri menuntut bahwa keberhasilan KBS tidak boleh direduksi menjadi satu angka di laporan laba-rugi.

Rancangan Pembenahan: Dari Audit hingga Seleksi Pimpinan

Pemkot Surabaya menyiapkan beberapa pilar perbaikan yang saling melengkapi. Evaluasi internal akan dilaksanakan secara berkala, bukan sebagai kegiatan musiman yang menunggu tekanan publik. Auditor independen akan dilibatkan untuk memberikan pandangan luar yang bebas dari bias organisasional. Struktur organisasi KBS sendiri akan ditinjau ulang agar rantai komando dan pembagian fungsi tidak lagi menjadi titik lemah pengawasan.

Yang paling krusial, mekanisme pengawasan akan diperluas hingga menyentuh aspek medis dan nutrisi satwa. Artinya, pemeriksaan tidak berhenti pada neraca keuangan atau laporan arus kas, tetapi merembes ke dalam kandang, ruang perawatan, dan protokol pemberian pakan. Kesehatan setiap individu satwa menjadi bagian dari metrik tata kelola, bukan sekadar catatan operasional di tingkat lapangan.

Kriteria Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas

Pemkot juga menegaskan bahwa proses pemilihan direksi serta anggota dewan pengawas akan mengedepankan empat kriteria: integritas personal, kompetensi manajerial yang teruji, pemahaman mendalam tentang tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta rekam jejak yang dapat diverifikasi. Kombinasi ini dimaksudkan agar kepemimpinan KBS tidak lagi ditentukan oleh kedekatan politik atau pertimbangan administratif semata, melainkan oleh kapabilitas substansial dalam mengelola institusi yang kompleks secara multidimensi.

Mengapa Angka Dividen Bukan Ukuran Keberhasilan

Sebagian besar badan usaha daerah di Indonesia masih terjebak pada indikator kinerja yang paling mudah dibaca: pendapatan dan dividen. Selama ini, keberhasilan sebuah PerumDA sering kali diukur dari seberapa besar kontribusi fiskalnya ke kas daerah. Namun karakter KBS berbeda secara fundamental dari perusahaan dagang atau manufaktur. Satwa bukan komoditas yang dapat dinilai semata-mata dari nilai ekonominya di pasar. Kesejahteraan setiap individu satwa—kondisi fisiknya, kelangsungan hidupnya, kualitas lingkungannya—merupakan bagian dari kewajiban utama pengelola, bukan sekadar biaya operasional yang dapat dinegosiasikan.

Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah menegaskan bahwa evaluasi KBS tidak boleh berhenti pada capaian dividen. Pengawasan dirancang untuk mendeteksi persoalan lebih awal, sebelum menjadi krisis publik. Sementara itu, audit independen disiapkan untuk memperkuat pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan standar yang lebih ketat dan independen dari struktur internal.

Ukuran keberhasilan KBS harus diperluas dari laporan keuangan menuju kesehatan satwa, kualitas layanan, keberlanjutan konservasi, kepatuhan regulasi, transparansi operasional, dan kepercayaan publik.

Pernyataan ini bukan retorika. Ia mengimplikasikan bahwa sebuah KBS yang menghasilkan dividen tinggi tetapi kehilangan satwa secara berulang, mengabaikan standar nutrisi, atau beroperasi tanpa transparansi dalam pengadaan pakan dan obat, secara substansial telah gagal memenuhi mandatnya—betapa pun sehatnya angka-angka di laporan keuangannya.

Implikasi bagi Publik dan Kota

Bagi warga Surabaya, pembenahan ini membawa konsekuensi langsung: kualitas pengalaman berkunjung, ketersediaan program edukasi untuk sekolah, dan keberlanjutan koleksi satwa yang selama ini menjadi daya tarik wisata kota. Bagi sektor konservasi nasional, keberhasilan KBS menjadi preseden bahwa lembaga konservasi milik daerah dapat beroperasi dengan standar tata kelola yang setara dengan institusi konservasi swasta maupun internasional. Bagi pemerintah kota, ini adalah ujian apakah komitmen terhadap konservasi benar-benar menjadi prioritas kebijakan, atau sekadar narasi yang mengiringi keputusan fiskal.

Langkah-langkah yang kini disiapkan oleh Pemkot Surabaya menempatkan KBS pada titik balik. Jika dieksekusi secara konsisten dan terbuka, evaluasi tata kelola ini dapat mengubah persepsi publik dari skeptisisme menjadi kepercayaan. Jika setengah hati, ia akan menjadi catatan bahwa mandat konservasi tetap kalah oleh tekanan angka. Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi satu kebun binatang, melainkan integritas komitmen sebuah kota terhadap kehidupan liar yang berada di bawah penjagaannya.