Rycko Menoza desak pemerintah data guru dan siswa korban gempa NTT-NTB

Desakan Inventarisasi Korban Gempa di Sektor Pendidikan NTT dan NTB

Pemandanganindah.com – Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, termasuk kawasan Bima, meninggalkan dampak yang melampaui kerusakan fisik bangunan. Ribuan anak kehilangan akses ke ruang kelas, sementara para guru dan tenaga kependidikan menghadapi situasi yang belum terpetakan secara menyeluruh. Di tengah kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza angkat suara mendesak pemerintah pusat agar segera menghimpun data lengkap mengenai guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terdampak bencana di kedua provinsi tersebut.

Pendataan Cepat sebagai Fondasi Penanganan

Rycko menegaskan bahwa tanpa informasi yang akurat dan mutakhir, upaya penyelamatan serta pemulihan layanan pendidikan akan berjalan tanpa arah. Ia menekankan bahwa penanganan darurat tidak boleh berhenti pada distribusi logistik umum semata. Keselamatan anak dan keberlangsungan hak mereka untuk belajar harus menjadi prioritas setara dengan kebutuhan pangan dan tempat tinggal.

“Data yang akurat terkait guru, tendik, dan siswa terdampak harus segera dihimpun oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Penanganan darurat tidak hanya fokus pada logistik umum, tetapi juga keselamatan dan kelangsungan pendidikan anak-anak kita.”

Pernyataan itu disampaikan Rycko saat dikonfirmasi di Lampung Selatan pada Kamis. Ia mengingatkan bahwa kondisi psikologis tenaga pendidik dan peserta didik pasca-gempa memerlukan pemetaan tersendiri, agar setiap bentuk bantuan dan layanan dapat diarahkan secara tepat sasaran tanpa mengabaikan dimensi kemanusiaan.

Ruang Belajar Sementara dan Kontinuitas Pendidikan

Salah satu kekhawatiran terbesar pascagempa adalah terputusnya kegiatan belajar mengajar akibat kerusakan fasilitas sekolah. Rycko mendorong pemerintah memastikan ketersediaan ruang belajar darurat yang aman bagi seluruh siswa yang terdampak. Sekolah yang masih dinyatakan layak secara struktural dapat segera difungsikan kembali, sementara bangunan yang rusak atau belum melalui penilaian keamanan wajib digantikan dengan tenda pembelajaran atau lokasi darurat lainnya.

“Hak belajar anak-anak tidak boleh terputus akibat bencana. Jika kondisi bangunan sekolah belum aman, harus segera ditampung di lokasi darurat atau tenda khusus pembelajaran yang aman dan responsif terhadap kondisi psikis anak.”

Keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, menurutnya, bukan sekadar soal kurikulum. Rutinitas harian yang kembali terbentuk membantu anak-anak memulihkan rasa aman dan mengurangi trauma psikologis yang ditimbulkan oleh gempa serta potensi gempa susulan. Tanpa struktur aktivitas yang stabil, anak berisiko mengalami kecemasan berkepanjangan yang menghambat proses pemulihan secara menyeluruh.

Rekonstruksi Berbasis Standar Tahan Gempa

Melampaui fase tanggap darurat, Rycko menilai pemerintah wajib menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan sejak dini. Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali sekolah yang hancur akibat gempa tidak boleh mengulang kesalahan konstruksi lama. Setiap fasilitas pendidikan yang didirikan ulang di wilayah NTT dan NTB harus menerapkan standar bangunan tahan gempa secara ketat.

“Pembangunan kembali infrastruktur pendidikan di NTT dan NTB ke depan wajib menerapkan standar bangunan tahan gempa secara ketat. Ini adalah investasi keselamatan jangka panjang agar fasilitas pendidikan kita tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.”

Konteks geografis kedua provinsi tersebut memang menempatkan sekolah pada posisi rentan. NTT dan NTB berada di jalur subduksi lempeng yang aktif, sehingga frekuensi kejadian seismik relatif tinggi dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia. Sekolah yang dibangun tanpa mempertimbangkan karakteristik geologis lokal berisiko menjadi titik kerentanan berulang setiap kali gempa terjadi. Dengan demikian, penerapan standar konstruksi tahan gempa bukan pilihan, melainkan keharusan teknis dan moral.

Koordinasi Pusat-Daerah dan Peta Jalan Ketahanan Bencana

Rycko juga berharap pemerintah pusat memperkuat mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah di NTT dan NTB agar penanganan darurat sektor pendidikan berlangsung cepat dan terintegrasi. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas level pemerintahan harus segera diterjemahkan ke dalam penyusunan peta jalan revitalisasi sekolah berbasis ketahanan bencana. Tujuan akhirnya bukan sekadar memulihkan kerusakan fisik, melainkan meningkatkan kapasitas sekolah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Sebagai penutup pandangannya, Rycko menilai setiap sekolah yang dibangun di daerah rawan bencana harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah setempat dan profil risiko kebencanaan yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, fasilitas pendidikan dapat tetap berfungsi sebagai ruang aman bagi siswa maupun tenaga pendidik ketika gempa kembali mengguncang. Langkah ini, dalam kerangka kebijakan publik, merupakan bentuk investasi preventif yang jauh lebih ekonomis dibandingkan biaya pemulihan berulang setiap kali bencana terjadi.