Budaya Kolegial sebagai Pondasi Penguatan Layanan UPT di Lingkungan Kemendikdasmen

Special Plan – Yogyakarta menjadi tempat di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya membangun budaya kerja yang bersifat kolegial. Menurut beliau, pendekatan ini merupakan landasan krusial bagi setiap unit pelaksana teknis agar mampu meningkatkan sinergi internal serta memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat luas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka pembinaan bagi seluruh pegawai UPT Kemendikdasmen yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini juga sekaligus menandai pembukaan program Upskilling dan Reskilling Guru Vokasi Bidang Seni dan Budaya dengan Pola Blended Magang Gelombang 2, yang diselenggarakan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi atau yang dikenal sebagai BBPPMPV Yogyakarta.

Membangun Sinergi Melalui Kerja Sama Tim

Mendikdasmen menjelaskan bahwa pihaknya memiliki visi untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan santun di dalam kementerian. Hal ini sejalan dengan semangat kerja kolegial yang diharapkan dapat mendorong seluruh balai untuk tidak beroperasi secara terpisah, melainkan bekerja secara terintegrasi dan saling mendukung. Dalam keterangannya yang disampaikan pada hari Kamis, beliau menegaskan bahwa setiap unit harus merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi.

“Kami ingin membangun sebuah budaya di kementerian dengan ramah dan santun itu, kerja dan kinerja yang kolegial. Sehingga balai-balai itu kami harapkan tidak bekerja sendiri, tapi juga bekerja bersinergi dan bekerja saling memperkuat satu dengan yang lain,” kata Mendikdasmen dalam keterangannya, Kamis.

Lebih lanjut, menteri tersebut menekankan bahwa seluruh komponen pendidikan di lingkungan UPT perlu membuka ruang untuk kolaborasi. Tujuannya adalah agar setiap individu dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki. Dengan adanya budaya saling belajar ini, kualitas layanan pendidikan akan semakin meningkat, sekaligus menumbuhkan semangat kerja sebagai satu kesatuan tim yang solid.

Menghilangkan Sekat Antar Unit Kerja

Selain mendorong interaksi antar pegawai, Mendikdasmen juga menyoroti pentingnya menata sistem kerja UPT agar lebih terintegrasi. Beliau berharap ke depannya tidak akan ada lagi sekat-sekat yang memisahkan antar satuan kerja. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian dapat menjadi tanggung jawab bersama untuk berhasil diimplementasikan. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meruntuhkan hambatan-hambatan internal melalui kinerja yang makin terintegrasi dan memperkuat kolegialitas di antara seluruh elemen.

Menurut beliau, para kepala balai bukanlah satu-satunya pihak yang perlu terlibat. Para insan pendidikan di UPT juga harus aktif bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Beliau menyarankan agar dibuat forum-forum yang memungkinkan adanya proses pertukaran pengalaman, sharing, serta memperkaya satu sama lain dari segi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan aspek lainnya.

“Jangan hanya para kepala balai-nya saja, tetapi para insan pendidikan di UPT harus saling bertemu satu sama lain. Buatlah forum-forum yang ada proses exchange, proses pertukaran pengalaman, sharing memperkaya satu sama lain dari segi pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya,” katanya.

Peran UPT dalam Komunikasi Publik

Di samping memperkuat sinergi internal, Menteri juga mengajak seluruh pegawai UPT untuk aktif menyampaikan berbagai kebijakan Kemendikdasmen kepada masyarakat. Beliau menegaskan bahwa komunikasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab unit humas Kementerian, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh insan pendidikan. Setiap pegawai diharapkan dapat menjadi representasi kementerian dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Kami minta semua itu menjadi humasnya kementerian. Ada kebijakan apa, tolong diisi juga informasi – informasi tentang kebijakan kementerian. Semuanya bisa menjadi marketers kementerian,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen juga memperkenalkan prinsip SIMI sebagai pendekatan dalam memperkuat komunikasi publik kementerian. Prinsip ini terdiri dari empat elemen, yaitu Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi. Melalui pendekatan tersebut, setiap UPT diharapkan mampu menyosialisasikan kebijakan, menyampaikan capaian kementerian kepada masyarakat, memitigasi potensi isu, serta meluruskan informasi yang keliru. Dengan demikian, peran UPT tidak hanya terbatas pada pelaksanaan teknis, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi komunikasi kementerian secara keseluruhan.