Kemkomdigi Kejar 98 Persen Populasi Bebas “Blank Spot” Pada 2029

Topics Covered – Banjarmasin, Rabu – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menetapkan target pengembangan akses internet hingga mencapai 98 persen populasi Indonesia pada tahun 2029. Tujuan ini diusung sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal internet, dikenal sebagai “blank spot”. PIC Kebijakan Layanan Universal Telekomunikasi Kemkominfo, Thariq Abdullah M.l. Aziz, menjelaskan bahwa perluasan akses internet akan didukung oleh penguatan jaringan tulang punggung (backbone) dan pengembangan jaringan broadband tetap di berbagai wilayah.

Perkembangan Infrastruktur Jaringan

Dalam rapat koordinasi penyelarasan program penanganan “blank spot” se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Thariq mengungkapkan bahwa saat ini, jaringan fiber optik hingga tingkat kecamatan hanya mencakup sekitar 20 persen. Sementara itu, penetrasi internet rumah tangga di Indonesia mencapai 65 persen, menurut data yang diungkapnya. “Kami berupaya memperluas cakupan layanan telekomunikasi melalui penguatan infrastruktur backbone dan pembangunan broadband tetap,” jelasnya.

“Pembangunan jaringan fiber optik hingga tingkat kecamatan saat ini masih berada pada kisaran 20 persen, sementara penetrasi internet rumah tangga tercatat sekitar 65 persen,”

Kemkominfo menjelaskan bahwa fiber optik dianggap sebagai solusi utama karena ketahanannya terhadap perubahan cuaca serta gangguan fisik dibandingkan teknologi lain. Namun, jika pembangunan fiber optik belum mungkin diimplementasikan, pemerintah akan mengandalkan alternatif teknologi terestrial wireless, seperti microwave link, untuk menghubungkan wilayah yang terpisah. Untuk wilayah yang sangat terpencil, layanan satelit ditempatkan sebagai opsi terakhir atau “last resort”, termasuk penggunaan program SATRIA yang dijalankan oleh BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika).

Strategi Keterjangkauan Layanan

Menurut Thariq, kebijakan Kemkominfo juga fokus pada aspek keterjangkauan layanan internet. Hal ini diukur melalui parameter kisaran 2,5 persen dari pendapatan per kapita sebagai indikator kemampuan masyarakat untuk berlangganan. “Kami memastikan biaya layanan tetap terjangkau, sehingga masyarakat pedesaan maupun daerah terpencil dapat merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Kemkominfo bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk operator seluler, untuk menjamin akses yang merata. Program Kampung Internet menjadi salah satu inisiatif utama, di mana pemerintah menyediakan bantuan dana pembiayaan selama enam bulan bagi masyarakat di wilayah tertentu sebelum proses pelayanan dilanjutkan secara mandiri. “Kami mendukung pengembangan komunitas digital dengan skema kemitraan yang lebih efisien,” paparnya.

Peran Daerah dalam Pengembangan Infrastruktur

Thariq juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat program ini. “Kemitraan dengan pemerintah daerah sangat krusial, terutama dalam penyediaan lahan menara, percepatan proses perizinan, serta pengaturan retribusi yang adil bagi operator seluler,” ujarnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk menjangkau daerah terpencil.

Dalam upaya ini, Kemkominfo mendorong kerja sama antarinstansi dan pemangku kepentingan, termasuk perusahaan telekomunikasi dan lembaga lainnya, untuk menyukseskan penanganan “blank spot”. Menurut data terbaru, sekitar 3.029 desa di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses internet hingga tahun 2026. Dengan target 98 persen cakupan pada 2029, Kemkominfo optimis bisa mengatasi tantangan ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Target Strategis dan Harapan

Kemkominfo menyatakan bahwa pengembangan akses internet nasional tidak hanya terkait teknologi, tetapi juga kebijakan yang memadai. “Kami ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk wilayah pedesaan dan terpencil, memiliki akses layanan digital yang berkualitas,” imbuh Thariq. Ia menambahkan bahwa penguatan jaringan backbone akan menjadi fondasi utama untuk menjangkau wilayah yang belum tercover sebelumnya.

Program SATRIA, sebagai bagian dari strategi penggunaan teknologi satelit, diharapkan bisa membantu menutupi kekurangan dari teknologi lain. “Teknologi satelit akan digunakan jika kondisi geografis atau sumber daya tidak memungkinkan penggunaan alternatif lain,” terangnya. Pemilihan teknologi ini didasari oleh kebutuhan kecepatan dan konsistensi dalam menyelaraskan akses internet hingga ke tingkat terakhir.

Thariq menyampaikan bahwa perluasan cakupan layanan digital juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas digital. “Dengan akses internet yang merata, masyarakat bisa mengakses informasi, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan,” katanya. Ia menegaskan bahwa Kemkominfo akan terus mengawasi progres penguatan infrastruktur dan menyesuaikan strategi sesuai kondisi daerah.

Perkembangan Terkini dan Tantangan

Menurut data yang diterbitkan Kemkominfo, hingga 2026, masih ada sekitar 3.029 desa yang belum terjangkau oleh layanan internet. Namun, dengan pelaksanaan program ini, diharapkan jumlah desa blank spot akan berkurang secara signifikan. “Kami memiliki skenario yang realistis, dan kami yakin target 98 persen dapat tercapai dengan dukungan semua pihak,” ungkap Thariq.

Pembangunan jaringan backbone dan broadband tetap akan dijalankan secara bertahap, mulai dari daerah dengan potensi pengembangan yang lebih tinggi hingga wilayah yang lebih sulit dijangkau. Untuk daerah terpencil, microwave link dan teknologi satelit akan menjadi pilihan utama. “Kemkominfo juga berupaya memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun akan tahan lama dan memenuhi standar kualitas,” katanya.

Program penanganan “blank spot” ini bukan hanya tentang menambah jumlah menara atau jaringan, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Thariq menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. “Kami percaya bahwa dengan koordinasi yang baik, Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki akses internet yang merata dan berkualitas,” pungkasnya.

Dengan target yang ambisius ini, Kemkominfo berharap dapat memberikan dampak positif pada perekonomian, pendidikan, serta kesehatan masyarakat. Akses internet yang luas akan memungkinkan terbentuknya ekosistem digital yang sehat, mempercepat transformasi digital di Indonesia. Pada akhirnya, program ini bertujuan mengurangi kesenjangan digital dan menjadikan akses internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari bagi semua warga negara.