Survei Kyodo: 71 persen warga Jepang khawatir kondisi fiskal negara

Kecemasan Fiskal Mendominasi Sentimen Publik Jepang: 71 Persen Waspada Ancaman Utang Negara

Pemandanganindah.com – Hasil jajak pendapat Kyodo News yang dipublikasikan pada Minggu mengungkap bahwa mayoritas warga Jepang kini hidup dalam bayang-bayang ketidakstabilan fiskal. Tepatnya 71,7 persen responden menyatakan khawatir atau memiliki “beberapa kekhawatiran” terhadap memburuknya kondisi keuangan negara apabila pemerintah melanjutkan rencana pemangkasan pajak sementara. Angka ini mencerminkan pergeseran tajam dalam prioritas publik: dari sekadar keluhan harga di supermarket menjadi alarm terhadap keberlangsungan anggaran nasional.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Perdana Menteri Sanae Takaichi telah mengambil langkah kebijakan yang secara langsung menggerus penerimaan negara — menurunkan tarif pajak konsumsi atas makanan dan minuman dari 8 persen menjadi hanya 1 persen. Tujuannya jelas: meringankan beban rumah tangga yang terpukul oleh lonjakan harga kebutuhan pokok, yang dipicu oleh pelemahan yen dan eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Namun, di balik niat baik itu, terdapat konsekuensi makro yang sulit diabaikan.

Penurunan Persetujuan Kabinet dan Tekanan Fiskal

Survei yang dilakukan melalui telepon pada Sabtu dan Minggu akhir pekan lalu juga mencatat erosi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Takaichi. Tingkat persetujuan terhadap kabinetnya anjlok 3,5 poin persentase dari pembacaan Juli, jatuh ke 50,2 persen — titik terendah sejak ia mengemban jabatan pada tahun lalu. Di sisi lain, proporsi responden yang tidak setuju merangkak naik 0,2 poin menjadi 33,9 persen.

Dorongan fiskal agresif yang digulirkan Takaichi untuk menyokong sektor-sektor strategis dan menggerakkan roda ekonomi telah memicu dua efek samping yang saling terkait: imbal hasil obligasi pemerintah Jepang merangkak naik, sementara nilai tukar yen terus melemah. Kombinasi ini memperparah beban utang dan menggerus daya beli masyarakat, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Dalam konteks perbandingan internasional, posisi fiskal Jepang saat ini merupakan yang paling lemah di antara seluruh negara maju.

Isu Perombakan Kabinet dan Skandal Dana

Di tengah spekulasi bahwa Takaichi tengah mempertimbangkan perombakan kabinet serta restrukturisasi kepemimpinan partai penguasa, publik menunjukkan sikap tegas soal integritas. Sebanyak 73,8 persen responden menolak pengangkatan anggota parlemen yang terseret skandal penggelapan dana ke posisi-posisi kunci pemerintahan. Sinyal ini menegaskan bahwa toleransi masyarakat terhadap kompromi etika di lingkaran kekuasaan semakin menipis.

Pidato 15 Agustus dan Kontroversi Yasukuni

Dimensi lain yang memicu perdebatan publik adalah keputusan Takaichi menghapus kata “penyesalan” dari pidatonya pada upacara peringatan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, 15 Agustus. Dalam survei, 47,8 persen responden mendukung langkah tersebut, sementara 42,6 persen menolaknya — sebuah perpecahan yang nyaris setara dan menunjukkan betapa sensitifnya memori kolektif Jepang terhadap narasi perang.

Takaichi, seorang konservatif yang dikenal berpihak pada garis keras soal pertahanan dan keamanan, secara sadar membedakan posisinya dari pendahulunya Shigeru Ishiba. Pada tahun lalu, Ishiba menjadi pemimpin Jepang pertama dalam kurun 13 tahun yang secara eksplisit mengucapkan kata “penyesalan” atas perang dalam pidato 15 Agustus.

Yang menarik, Takaichi memilih tidak mengunjungi kuil Yasukuni yang kontroversial di Tokyo pada hari peringatan tersebut. Bagi China dan Korea Selatan — dua negara yang menderita akibat agresi militer Jepang selama perang — kuil itu merupakan simbol masa lalu yang belum selesai. Kuil Shinto tersebut menghormati para penjahat perang yang telah dijatuhi hukuman, berdampingan dengan para korban perang.

Namun, dari luar lokasi dekat tempat upacara, Takaichi membungkuk dua kali, bertepuk tangan dua kali, lalu membungkuk sekali lagi ke arah Yasukuni — gestur yang oleh banyak pengamat dibaca sebagai tindakan pemujaan Shinto. Mayoritas responden, 44,0 persen, mendukung bahasa tubuh tersebut. Sebaliknya, 26,7 persen berpendapat ia seharusnya mendatangi kuil itu secara langsung, dan sekitar 22,1 persen menilai ia seharusnya tidak melakukan pemujaan sama sekali, bahkan dari jarak jauh.

Peta Dukungan Partai dan Rencana Penggabungan

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi masih menikmati basis dukungan yang kokoh, sebagaimana tercermin dari kemenangan besar dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari lalu. Namun, cara LDP dan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang (JIP), menangani urusan parlemen telah menuai kritik dari partai oposisi, meskipun kehadiran oposisi di parlemen telah menyusut drastis pasca-pemilu.

Dalam pembacaan terbaru, LDP meraih dukungan tertinggi sebesar 34,9 persen, turun dari 35,9 persen pada Juli. JIP mencatat kenaikan tipis menjadi 5,9 persen dari 5,8 persen.

Isu yang paling memecah opini publik adalah rencana penggabungan tiga partai: Aliansi Reformis Sentris (CRA), Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), dan Komeito. Sebanyak 51 persen responden memandang negatif skema tersebut dan menyatakan rencana itu sebaiknya “dibatalkan sepenuhnya.”

“Rencana penggabungan sebaiknya dibatalkan sepenuhnya.” — Sentimen mayoritas responden survei Kyodo

CRA sendiri dibentuk tepat sebelum pemilihan Februari oleh anggota dewan bawah dari CDPJ dan Komeito. Pembicaraan tiga pihak masih berlangsung untuk menentukan bentuk masa depan ketiga partai tersebut. Dalam angka dukungan, CRA mengalami kejatuhan tajam menjadi 2,8 persen dari 4,6 persen bulan lalu. CDPJ justru naik ke 4,8 persen dari 3,8 persen, sementara Komeito melonjak ke 2,5 persen dari 1,7 persen — pola yang mengindikasikan bahwa pemilih tengah mempertimbangkan ulang afiliasi politik mereka di tengah ketidakpastian arah kebijakan fiskal dan keamanan.

Secara keseluruhan, data survei ini menggarisbawahi satu realitas: pemerintah Takaichi beroperasi di persimpangan antara ambisi fiskal ekspansif dan batas toleransi publik terhadap utang. Setiap langkah kebijakan ke depan — baik soal pajak, belanja strategis, maupun restrukturisasi koalisi — akan diukur bukan hanya oleh angka pertumbuhan, tetapi oleh seberapa jauh kepercayaan warga Jepang terhadap keberlangsungan fiskal negaranya masih tersisa.