Usulan Sensor Ketinggian untuk Mencegah Insiden JPO di Jakarta

DPRD DKI usul Dishub pasang sensor – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Achmad Yani, menyampaikan rekomendasi penting kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta. Usulan tersebut berkaitan dengan pemasangan sistem sensor ketinggian pada kendaraan yang melintas di jalur-jalur tertentu. Langkah ini bertujuan mencegah terulangnya kejadian jembatan penyebrangan orang (JPO) yang runtuh akibat ditabrak truk di kawasan Tendean.

Rekomendasi Pemasangan Portal Sensor

Menurut Achmad, Dishub DKI Jakarta perlu memperluas jumlah titik pemeriksaan muatan yang tersedia. Selain itu, pemasangan portal sensor ketinggian di jalur-jalur strategis menjadi prioritas sebelum kendaraan memasuki wilayah yang memiliki JPO dengan plafon rendah. Hal ini akan membantu mendeteksi potensi benturan sejak dini.

“Dishub DKI Jakarta perlu memperbanyak titik pemeriksaan muatan (jembatan timbang portable) serta memasang portal sensor ketinggian di jalur-jalur krusial sebelum kendaraan memasuki area yang memiliki JPO berplafon rendah,” ungkap Ahmad di Jakarta, Rabu.

Pengetatan Patroli pada Jam Rawan

Selain aspek teknis pemasangan sensor, Achmad juga menekankan pentingnya penertiban patroli. Dishub diminta meningkatkan frekuensi patroli gabungan pada periode transisi pergantian jam operasional kendaraan berat. Tujuannya adalah mengantisipasi truk-truk yang mencoba masuk ke dalam kota lebih awal dari jadwal yang ditentukan.

Langkah ini dinilai krusial karena banyak insiden terjadi akibat kelalaian pengemudi yang tidak mematuhi ketentuan waktu melintas. Dengan patroli yang lebih intensif, Dishub dapat menindak tegas pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Evaluasi Rute Angkutan Barang

Achmad menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan tinjauan menyeluruh terhadap rute angkutan barang. Peta rute logistik dan distribusi barang di Jakarta harus ditinjau kembali agar kendaraan bermuatan besar tidak dipaksa melewati jalan padat penduduk. Banyak ruas jalan di Jakarta memiliki ruang vertikal yang terbatas, sehingga tidak cocok untuk dilalui truk berukuran besar.

Evaluasi ini juga mencakup penyesuaian jadwal dan jalur alternatif yang lebih aman bagi kendaraan berat. Dengan demikian, risiko benturan dengan infrastruktur jalan seperti JPO dapat diminimalisir secara signifikan.

“JPO dirancang untuk menyelamatkan nyawa pejalan kaki, bukan untuk dirobohkan oleh kelalaian armada angkutan yang egois. Pemprov DKI harus memastikan setiap pengusaha logistik mematuhi spesifikasi kendaraan dan waktu melintas yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama,” tegas Achmad.

Komitmen Fraksi PKS

Achmad menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal proses evaluasi kelayakan infrastruktur jalan. Selain itu, penegakan aturan lalu lintas juga menjadi fokus utama agar hak-hak warga Jakarta terpenuhi. Warga berhak mendapatkan fasilitas publik yang aman dan bebas kemacetan.

Komitmen ini mencakup monitoring berkelanjutan terhadap implementasi sensor ketinggian dan sistem pemeriksaan muatan. Fraksi PKS juga akan mendorong koordinasi antarinstansi terkait untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan.

Dengan berbagai langkah yang diusulkan, diharapkan Jakarta dapat memiliki sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan aman bagi seluruh pengguna jalan. Insiden serupa di masa depan dapat dicegah melalui pendekatan preventif yang komprehensif.