Haris Rusly Sebut Kaum “Serakahnomics” Di Balik Narasi “1998 Redux”

Haris Rusly sebut kaum serakahnomics di balik – Jakarta – Haris Rusly, pendiri 98 Resolution Network, menyoroti bagaimana narasi “1998 Redux” sebenarnya tidak muncul dari keinginan rakyat atau mahasiswa, melainkan sebagai strategi dari kelompok oligarki yang ingin membangkitkan kembali krisis seperti pada era 1998. Dalam pernyataannya, Haris menjelaskan bahwa gerakan yang mengusung tagar tersebut justru diatur secara top down oleh pihak-pihak yang disebutnya sebagai “serakahnomics” melalui akun-akun media sosial yang berperan sebagai proxy.

“Narasi atau tagar ‘1998 Redux’ yang mengulangi masa lalu bukanlah hasil dari keinginan rakyat secara spontan. Jika kita mengamati lebih dekat, ini adalah upaya yang direncanakan oleh oligarki ‘serakahnomics’ untuk menciptakan kekacauan yang serupa dengan 1998,” kata Haris dalam keterangan yang diberikan di Jakarta, Selasa.

Menurut Haris, pihak-pihak yang menyebarkan narasi tersebut memiliki niat untuk memanfaatkan keadaan kacau yang terjadi sebagai kesempatan mengambil keuntungan finansial. “Mereka ingin mengulangi kejadian besar pada tahun 1998 dengan menunggangi krisis ekonomi dan gerakan sosial yang sama,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa ini bukan gerakan mahasiswa yang memperjuangkan keadilan, melainkan taktik untuk mengaburkan fakta dan memperkuat dominasi kelompok tertentu.

Skandal BLBI dan KLBI Sebagai Contoh Mega Korupsi

Dalam kesempatan ini, Haris juga menyebutkan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai contoh megakorupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. “Kedua skandal ini adalah bukti nyata bagaimana kekayaan negara dapat direbut oleh para perampok yang menunggangi krisis moneter dan gerakan mahasiswa pada 1998,” katanya.

“Kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah karena dana talangan darurat yang dikelola Bank Indonesia diboroskan oleh para pelaku korupsi. Bahkan, negara tetangga seperti Singapura disebutkan memiliki dana segar dari BLBI yang disimpan oleh para perampok,” ujar Haris.

Haris menambahkan bahwa masa reformasi yang dikenang sebagian orang tidak pernah menjadi kesempatan yang benar-benar membawa perubahan bagi rakyat, melainkan hanya menjadi momen untuk melanjutkan praktik penguasaan kekayaan oleh para oligarki. “Indonesia era reformasi ibarat tanah kosong yang tidak memiliki sistem atau tuan, sehingga menjadi media bagi para perampok untuk beraksi,” kata dia.

Indonesia Jadi “Ruang Kosong” Antara Tiga Negara

Dalam analisisnya, Haris juga menyebutkan Indonesia sebagai “tanah kosong” yang terletak antara Tiongkok dan Australia. “Karena letak geografisnya, Indonesia sering diibaratkan sebagai ruang yang tidak memiliki pengaruh langsung, sehingga mudah dikuasai oleh kekuatan eksternal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil memperkuat posisi para oligarki untuk melakukan perampokan terhadap sumber daya alam dan kekayaan negara.

“Ketika hukum dan konstitusi tidak lagi berjalan tegak, maka negara seperti tanah yang tidak terurus. Situasi ini memberi ruang bagi mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan secara bebas,” tutur Haris.

Haris menekankan bahwa narasi-narasi seperti “Indonesia gelap”, “Indonesia bangkrut”, atau “sale Indonesia” justru mencerminkan ketakutan dari para pelaku korupsi, bukan dari aspirasi rakyat. “Ini adalah cermin dari keadaan yang terancam, bukan dari keinginan untuk mereformasi,” katanya. Ia menganggap gerakan sosial dan mahasiswa yang murni tidak akan menghasilkan narasi-narasi yang merendahkan negara.

Berdasarkan penjelasannya, Haris membandingkan masa reformasi Indonesia dengan situasi yang terjadi pada 1998. “Masa 1998 bukan hanya merevolusi politik, tetapi juga menjadi titik balik ekonomi yang menguntungkan para oligarki. Kini, mereka kembali mencoba mengulangi peristiwa serupa dengan cara yang lebih modern,” ujarnya.

Motivasi Di Balik Narasi “1998 Redux”

Menurut Haris, keberadaan narasi “1998 Redux” dan “sale Indonesia” berawal dari upaya para oligarki untuk menjaga dominasi mereka. “Mereka memanfaatkan kekacauan yang tercipta agar bisa memperoleh keuntungan dari sistem keuangan negara dan sumber daya alam,” lanjut Haris. Ia menyebutkan bahwa para pelaku ini merasa terancam oleh kebijakan pemerintah yang berusaha menutup kebocoran dana dan menghentikan praktik korupsi.

“Jadi, narasi-narasi yang melecehkan negara bukanlah hasil dari perasaan dalam hati rakyat, tetapi dari kepentingan pihak-pihak yang terancam. Mereka ingin menciptakan kembali situasi destabilisasi untuk memperkuat eksploitasi terhadap kekayaan Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Haris menyoroti langkah Presiden Joko Widodo yang berusaha mencegah kebocoran dana negara, serta upayanya untuk memperkuat sistem hukum dan menindak para koruptor. “Pembatasan penggunaan Pasal 33 UUD 1945 dan pemberantasan korupsi memberi tekanan besar terhadap kaum ‘serakahnomics’, yang sebelumnya selama ini bisa bebas mengambil keuntungan,” ucap Haris.

Konsekuensi dari Narasi yang Dibangun

Dalam penjelasannya, Haris juga menyebutkan bahwa narasi “1998 Redux” memainkan peran penting dalam menciptakan persepsi negatif terhadap Indonesia. “Para perampok diberi kesempatan mengontrol informasi dan mengarahkan opini publik agar masyarakat merasa negara sedang mengalami krisis,” katanya. Ia menambahkan bahwa ini adalah upaya untuk menutupi fakta bahwa para oligarkilah yang benar-benar mengalami kerugian akibat kebijakan pemerintah yang lebih transparan.

“Jadi, kita harus berhati-hati terhadap narasi yang muncul. Mereka bisa menjadi alat untuk menciptakan krisis di mana rakyat menjadi korban,” tuturnya.

Menurut Haris, keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan korupsi dan menutup celah ekonomi telah menyebabkan para oligarki “serakahnomics” merasa terancam. “Mereka merasa kemapanan finansial mereka terganggu, sehingga berusaha menggugat sistem dengan narasi-narasi yang merendahkan negara,” ujarnya. Ia menilai bahwa kekacauan yang diusahakan mereka adalah untuk menciptakan lingkungan yang memudahkan mereka mengambil keuntungan.

Dengan penjelasan ini, Haris menegaskan bahwa “1998 Redux” tidak lebih dari strategi untuk mengeksploitasi keadaan yang tidak stabil. “Indonesia era reformasi sebenarnya menjadi peluang besar bagi rakyat, tetapi kaum ‘serakahnomics’ justru berusaha mengubahnya menjadi ruang untuk mengambil keuntungan,” pungkas Haris. Ia berharap masyarakat dapat lebih kritis dalam menganalisis narasi-narasi yang muncul dan mengenali bahwa sumber kekacauan berada di tangan para penguasa yang serakah.