Anggota DPR Dorong Pembentukan Kanwil Imigrasi di Papua Tengah

New Policy – Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kembali menjadi perhatian publik setelah Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mengusulkan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah tersebut. Inisiatif ini merupakan bagian dari New Policy yang bertujuan mempercepat pengawasan terhadap warga asing serta memudahkan akses masyarakat lokal terhadap layanan keimigrasian. Yan mengungkapkan bahwa daerah otonomi baru ini memiliki potensi besar, terutama dalam sektor pertambangan, sehingga keberadaan Kanwil Imigrasi di Nabire akan menjadi solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan keimigrasian.

Langkah Strategis untuk Percepatan Pengawasan Warga Asing

Kunjungan Yan ke Kantor Imigrasi Kelas II Mimika menjadi momentum penting untuk menegaskan urgensi pembentukan Kanwil di Nabire. Menurut Yan, tugas keimigrasian di wilayah tersebut perlu ditingkatkan karena banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang berdampak signifikan pada perekonomian lokal. “Kehadiran Kanwil Imigrasi akan memudahkan pengawasan orang asing dan memperkuat kinerja instansi terkait,” jelas Yan, yang menekankan bahwa New Policy ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelayanan keimigrasian.

Yan mengatakan bahwa daerah otonomi baru seperti Papua Tengah memerlukan perhatian khusus karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ia menjelaskan bahwa keberadaan Kanwil Imigrasi akan membantu meminimalkan risiko pelanggaran aturan migrasi, terutama dalam pengelolaan izin kerja dan keberadaan TKA. “Dengan New Policy ini, kita bisa mengoptimalkan fungsi imigrasi di Papua Tengah,” tambahnya.

Dukungan dari Kapolda Papua Tengah

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini memberikan dukungan penuh terhadap usulan Yan. Ia menilai bahwa peningkatan fungsi imigrasi di wilayah tersebut menjadi kebutuhan mendesak. “Kerja imigrasi di Papua Tengah sangat penting karena banyak tenaga kerja asing yang berada di sana,” ujarnya. Rontini juga menyatakan siap menghibahkan lahan miliknya untuk menjadi lokasi Kanwil Imigrasi, yang menurutnya akan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan New Policy tersebut.

“Saya berikan lahan ini secara ikhlas agar bisa menyukseskan New Policy dalam pelayanan publik,” tutur Rontini. Ia menambahkan bahwa keberadaan Kanwil Imigrasi di Nabire akan membantu mengurangi beban administratif masyarakat, terutama dalam pengurusan izin yang sebelumnya harus dilakukan di kota lain. Rontini juga menyebut bahwa peningkatan kehadiran imigrasi akan mendukung pengelolaan kependudukan dan migrasi yang lebih terarah.

Respons dari Direktorat Jenderal Imigrasi

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengapresiasi langkah Yan dan Rontini. Ia menyatakan bahwa kunjungan tersebut memberikan dorongan kuat untuk mempercepat proses pembentukan Kanwil di Nabire. “Kunjungan mereka menjadi bentuk dukungan nyata terhadap New Policy keimigrasian di Papua Tengah,” ujarnya. Samuel juga mengungkapkan bahwa Kanwil akan menjadi pusat pengelolaan keimigrasian, yang diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan daerah otonomi baru.

“New Policy ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan pengawasan warga asing yang lebih ketat,” kata Samuel. Ia menekankan bahwa pembentukan Kanwil merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjamin transparansi dalam sistem migrasi. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu mendukung percepatan integrasi sosial-ekonomi di Papua Tengah, terutama dalam pengelolaan tenaga kerja asing.

Peran Kanwil dalam Pelayanan Publik

Dengan adanya Kanwil Imigrasi di Nabire, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih efisien dan responsif. Selain itu, New Policy ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat keberlanjutan pelayanan publik di bidang keimigrasian. Samuel Toba menyebut bahwa pembentukan Kantor Wilayah ini akan menjadi pusat pengawasan dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga meminimalkan kesenjangan akses.

Imigrasi menilai bahwa tugas yang diemban oleh pihaknya di Papua Tengah menjadi hal yang kritis, terutama dalam menghadapi pertumbuhan populasi warga asing yang signifikan. Dengan New Policy, instansi keimigrasian akan lebih mampu merespons dinamika migrasi yang terjadi di kawasan tersebut. Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak warga asli Papua.

“New Policy ini akan menjadi kebijakan yang mendorong peningkatan fungsi imigrasi di Papua Tengah, termasuk dalam pelayanan umrah dan haji,” ujar Samuel. Ia menambahkan bahwa proses pengurusan izin akan lebih cepat, sehingga masyarakat tidak perlu merasa kesulitan karena jarak.

Manfaat untuk Masyarakat dan Pengembangan Daerah

Kebijakan pembentukan Kanwil Imigrasi di Nabire dianggap sebagai bagian dari New Policy yang berfokus pada integrasi keimigrasian di daerah otonomi baru. Toba menjelaskan bahwa kantor ini akan menjadi titik sentral dalam mengelola keimigrasian, sehingga membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Dengan New Policy, kita bisa memastikan pelayanan yang lebih optimal,” katanya.

Selain itu, pembentukan Kanwil ini juga diharapkan mendorong percepatan proses pemberian izin kerja dan visa bagi tenaga kerja asing. Yan Permenas Mandenas menegaskan bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif pada pengelolaan migrasi dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. “Ini adalah New Policy yang sangat penting untuk pembangunan daerah,” ujarnya, menekankan bahwa kehadiran Kantor Wilayah Imigrasi akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia.